Kaltimtoday.co, Samarinda - Menjelang mudik lebaran, Pemprov Kaltim tengah mempertimbangkan agar perjalanan antar daerah dalam provinsi tetap bisa dilakukan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, AFF Sembiring menyampaikan bahwa, rapat teknis akan segera dilaksanakan. Pihaknya pun sudah siap.

"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur kemarin, pada saat rapat Forkopimda bahwa kita rencananya memang tidak menutup seperti di Pulau Jawa dan Bali," ungkap Sembiring kepada awak media pada Kamis (22/4/2022).

Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut mengenai rencana itu. Ditanya mengenai perjalanan ke luar provinsi, Sembiring menyebut akan menutup akses untuk perjalanan mudik. Kecuali bagi mereka yang memang mempunyai kepentingan. Contohnya seperti perbatasan Kalsel-Kaltim akan dilakukan penyekatan atau pemeriksa pos-pos penjagaan. Dasar hukum untuk kebijakan tersebut pun masih ditunggu oleh Dishub Kaltim.

 

Baca Juga: Selamat Jalan Pak Awang Faroek

Baca Juga: IDI Ungaran Berikan 5 Tips Pemudik Agar Tetap Sehat

Baca Juga: Pemprov Kaltim Tingkatkan Kolaborasi Promosi Kesehatan untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Baca Juga: Samarinda Dapat Bantuan Keuangan Rp588,3 Miliar dari Pemprov, Jadi Penerima Terbesar di Kaltim

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Videotron untuk Live Streaming Upacara HUT RI di IKN

Baca Juga: Alami Sedikit Penurunan, Pemprov Kaltim Tetapkan Harga TBS Sawit Jadi Rp2.656,02 per Kg Juli 2024

Baca Juga: Ketahui 7 Doa Perjalanan Saat Mudik Lebaran 

Baca Juga: 8 Tips Ampuh Cegah Mabuk Saat Mudik Lebaran 2024

Baca Juga: Catat! Berikut Daftar 21 Nomor Darurat Saat Mudik Lebaran 2024 yang Wajib Kamu Simpan

Baca Juga: 30 Ucapan Selamat Mudik Lebaran 2024, Cocok Diberikan Kepada Teman dan Keluarga

Baca Juga: Apakah Boleh Tidak Puasa Saat Mudik? Ini Penjelasan dari Buya Yahya

Baca Juga: Pejabat Bontang Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Terancam Sanksi Pidana

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Kita lihat nanti apakah secara teknis akan menjadi Pergub atau Surat Edaran (SE) enggak masalah. Kalau buat peraturan kan rancangannya harus ada. Ini kan waktunya sudah enggak cukup. Kemungkinan kita akan keluarkan edaran saja," tandasnya.

[YMD | RWT]