Kaltimtoday.co, Samarinda - Pandemi Covid-19 turut memengaruhi jumlah lapangan kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat sebab lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pelamar yang kian meninggi sejak Covid-19 melanda.

Di Kaltim misalnya, angka pengangguran tertinggi ditempati oleh Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ketiganya merupakan kota besar di Benua Etam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa, sektor pertambangan paling terkena dampaknya. Sebab banyak yang dirumahkan hingga memicu angka pengangguran bertambah.

"Kebetulan saya sedang menganalisa masalah pengangguran, datanya lagi saya kumpulkan juga," beber pria yang akrab disapa Tiyo itu pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Dewan Kaltim Firnadi Disambut Antusias Warga Muara Badak

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

View this post on Instagram

Baca Juga: Isu Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Andi Satya Tekankan Payung Hukum dan Pengawasan yang Jelas

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: 15 Tahun Menanti, DPRD Kaltim Bakal Tindak Lanjuti Permasalahan Air Bersih di Kawasan Juanda 1 Samarinda

Baca Juga: Soroti Tragedi Muara Kate di Paser, Komisi I DPRD Kaltim: Proses Hukum Harus Berjalan

Baca Juga: Gelar Sosper di Tenggarong, Firnadi Ikhsan Ingatkan Dampak Negatif Narkotika

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kualitas Tenaga Pendidik Lewat Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan untuk Implementasi Program Pendidikan Gratis sampai S3 Rudy-Seno

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Rudy-Seno

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Struktur Lengkap Alat Kelengkapan DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Di ranah Pemkot contohnya, Tiyo berpendapat untuk tenaga kerja asing (TKA) bisa dibatasi dan tidak masuk dulu. Kemudian, mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pertukaran tenaga kerja juga memungkinkan untuk boleh diberlakukan kembali.

"Seperti dulu kan ada yang ke Jepang. Saya tidak tahu kalau bicara Covid-19 hari ini. Mungkin ada kebijakan-kebijakan diplomatik yang bisa ditempuh, misalnya. Itu meningkatkan skill set dan mindset bagi tenaga kerja kita," pungkas politisi dari Fraksi Golkar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]