Kaltimtoday.co, Samarinda - Pandemi Covid-19 turut memengaruhi jumlah lapangan kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat sebab lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pelamar yang kian meninggi sejak Covid-19 melanda.

Di Kaltim misalnya, angka pengangguran tertinggi ditempati oleh Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ketiganya merupakan kota besar di Benua Etam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa, sektor pertambangan paling terkena dampaknya. Sebab banyak yang dirumahkan hingga memicu angka pengangguran bertambah.

"Kebetulan saya sedang menganalisa masalah pengangguran, datanya lagi saya kumpulkan juga," beber pria yang akrab disapa Tiyo itu pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

 

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: DPRD Berau Desak Tekan Angka Pengangguran, Dorong Perusahaan Utamakan Tenaga Kerja Lokal

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

View this post on Instagram

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Masalah Teknis hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

Di ranah Pemkot contohnya, Tiyo berpendapat untuk tenaga kerja asing (TKA) bisa dibatasi dan tidak masuk dulu. Kemudian, mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pertukaran tenaga kerja juga memungkinkan untuk boleh diberlakukan kembali.

"Seperti dulu kan ada yang ke Jepang. Saya tidak tahu kalau bicara Covid-19 hari ini. Mungkin ada kebijakan-kebijakan diplomatik yang bisa ditempuh, misalnya. Itu meningkatkan skill set dan mindset bagi tenaga kerja kita," pungkas politisi dari Fraksi Golkar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]