Kaltimtoday.co, Samarinda - Pandemi Covid-19 turut memengaruhi jumlah lapangan kerja. Akibatnya, pengangguran meningkat sebab lapangan pekerjaan tak sebanding dengan jumlah pelamar yang kian meninggi sejak Covid-19 melanda.

Di Kaltim misalnya, angka pengangguran tertinggi ditempati oleh Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ketiganya merupakan kota besar di Benua Etam.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa, sektor pertambangan paling terkena dampaknya. Sebab banyak yang dirumahkan hingga memicu angka pengangguran bertambah.

"Kebetulan saya sedang menganalisa masalah pengangguran, datanya lagi saya kumpulkan juga," beber pria yang akrab disapa Tiyo itu pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Jalan Rusak di Kelay Ancam Keselamatan Warga, DPRD Kaltim Minta Penanganan Darurat Segera Dilakukan

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Penetapan UMP 2026 Bukan Soal Angka, Tapi Kepastian Hidup Pekerja

Baca Juga: BLK di Berau Hampir Rampung, Pemda Komitmen Cetak Pencari Kerja yang Berkualitas

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga, Tekankan Peran Orangtua dalam Pembentukan Nilai

View this post on Instagram

Baca Juga: Soal Konflik Agraria di Paser Berujung Penetapan Tersangka, Komisi I DPRD Minta PT PTPN IV Tak Perpanjang Kasus

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: DPRD Berau Desak Tekan Angka Pengangguran, Dorong Perusahaan Utamakan Tenaga Kerja Lokal

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

Di ranah Pemkot contohnya, Tiyo berpendapat untuk tenaga kerja asing (TKA) bisa dibatasi dan tidak masuk dulu. Kemudian, mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pertukaran tenaga kerja juga memungkinkan untuk boleh diberlakukan kembali.

"Seperti dulu kan ada yang ke Jepang. Saya tidak tahu kalau bicara Covid-19 hari ini. Mungkin ada kebijakan-kebijakan diplomatik yang bisa ditempuh, misalnya. Itu meningkatkan skill set dan mindset bagi tenaga kerja kita," pungkas politisi dari Fraksi Golkar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]