Kaltimtoday.co, Samarinda - Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, alhasil Pemprov Kaltim resmi menarik usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari program peraturan daerah (Propemperda) tahun 2021.

Ketua Bapemperda, Jawad Sirajuddin menjelaskan bahwa, penarikan usulan raperda itu dilakukan Pemprov dalam rangka menyesuaikan aturan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai informasi, pemerintah pusat sudah meniadakan limbah batu bara dari kategori limbah B3. Dijelaskan politisi dari Fraksi PAN itu, di Bapemperda awalnya ada sekitar 15 raperda. Namun disebabkan penarikan dari Pemprov, maka tersisa 13 saja.

"Kalau pun kenapa Pemprov menarik memang karena ada pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang pertama raperda penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TIK), kedua raperda tentang limbah B3," beber Jawad belum lama ini.

Baca Juga: Resmi Dibuka, Yello Hotel Samarinda Mantapkan Komitmen Tumbuh bersama Komunitas Lokal

 

Baca Juga: Visum Jadi Penentu, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda Masih Mandek  

Baca Juga: Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau

Baca Juga: Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar

View this post on Instagram

Baca Juga: Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas

Baca Juga: Wali Kota Andi Harun Jelaskan Soal Tim Pengawas SPMB, Buka Kesempatan untuk Anggota DPRD Samarinda Bergabung

Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Transportasi Kembali Dibahas, Dishub Samarinda Sampaikan Beberapa Usul ke DPRD

Baca Juga: Sinergi Pemprov Kaltim dan Blue Sky Group Kian Mantap, Tempat Hiburan Baru di Samarinda Siap Launching dalam Waktu Dekat

Baca Juga: Warga Batu Kajang-Muara Kate Minta Penghentian Total Hauling Batu Bara, Gubernur Rudy Mas'ud Diminta Tegas Soal Larangan Lewat Jalan Nasional

Baca Juga: Atasi Banjir, Samarinda Bangun Folder Raksasa dan Susun Rencana Bendungan Otomatis Rp800 Miliar

Baca Juga: Posko Aduan SPMB Terima 8 Laporan, Wali Kota Samarinda Sebut Mayoritas Aduan Soal Domisili

Baca Juga: Dukung Palestina, Konser Amal “Sound of Freedom” Bakal Digelar di GOR Sempaja Samarinda

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: PT Berau Coal dan Mitra Salurkan Hewan Kurban ke Kampung Lingkar Tambang di Momen Iduladha 1446 H

Ditambahkan Jawad, pencabutan kedua Raperda itu memang belum pernah dibahas oleh pihaknya. Pun raperda tersebut masih dalam tahap pelaporan ke Bapemperda.

"Sehingga kita harus menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa ada pencabutan," beber pria yang juga duduk sebagai anggota Komisi IV itu.

Selanjutnya, Bapemperda akan merevisi dan melakukan perbaikan lagi terhadap isi draf raperda limbah B3 bersama Pemprov Kaltim. Revisi dari aturan tersebut agar memastikan semua berguna bagi masyarakat. Sebab dibuatnya suatu Perda di Kaltim agar bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Saya kira langkah yang bijak bagi Pemprov kalau dicabut, daripada nanti dipaksakan tapi tidak maksimal," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]