Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dugaan pencabulan kembali terjadi di pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar). Kasus ini menyeret seorang tenaga pengajar berinisial A dengan usia sekitar 30 tahun, yang dilaporkan mencabuli tujuh santri laki-laki.

Kuasa Hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim), Sudirman menjelaskan, isu mencuat setelah salah satu santri keluar dari pondok pesantren tersebut dalam kondisi depresi. Korban tersebut menceritakan kondisinya mengalami hal tak pantas secara berulang. Hal ini juga memicu korban lain untuk ikut bicara.

“Awalnya hanya satu anak yang berani speak up. Setelah itu, yang lain mulai mengungkapkan apa yang mereka alami,” kata Sudirman kepada awak media, Senin (11/8/2025).

Laporan pertama sebelumnya disampaikan ke Polsek Tenggarong Seberang. Namun, mengingat jumlah korban yang banyak, kepolisian mengarahkan agar kasus ini langsung ditangani Polres Kukar. Pendampingan hukum dilakukan oleh TRC PPA Kaltim sejak awal pelaporan.

Dari keterangan korban, aksi pelaku kerap terjadi pada malam hari. Modusnya memanggil korban ke kamar pribadinya atau ruang kajian pesantren. Jika menolak tindakan tersebut, korban diancam akan mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukul, diinjak, atau diseret.

Salah satu korban yang disebut sebagai korban utama mengaku tak terhitung berapa kali mengalami pencabulan. Ketakutan yang sama membuat korban lain menuruti permintaan pelaku agar tidak mengalami kekerasan.

“Intimidasi itu membuat anak-anak tidak berani menolak,” ujarnya.

Kasus ini menjadi semakin memprihatinkan karena bukan yang pertama. Beberapa tahun lalu, terduga pelaku pernah dilaporkan atas dugaan serupa. Namun, saat itu hanya satu korban yang bersuara, sehingga penyelidikan tidak berlanjut.

“Kalau waktu itu diproses sampai tuntas, mungkin kejadian sekarang tidak akan ada,” tegasnya.

Tujuh korban tersebut merupakan siswa yang tersebar dari berbagai daerah di Kaltim dan kini mulai dalam tahap pemulihan secara psikologis.

“Kami ingin mereka mendapat perlindungan penuh, baik secara hukum maupun pemulihan mental,” ujarnya.

[RWT]