Kaltimtoday.co, Samarinda – BPJS Kesehatan Cabang Samarinda menggelar kegiatan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemprov Kalimantan Timur, Selasa (20/04).

Acara dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Mangisi Raja Simarmata, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kalimantan Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mangisi menjelaskan mengenai kondisi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah kerja Kantor Cabang Samarinda per Maret 2021 dan statistik jumlah peserta PBPU dan BP yang pendaftarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Rekonsiliasi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, tujuannya ialah untuk meminimalisir terjadinya kekeliuran data peserta PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah daerah, apakah data sudah tersebut sesuai dari segi jumlah peserta maupun iuran, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pembayaran,” ungkap Mangisi.

Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki kontribusi pula dalam menyukseskan program JKN-KIS. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2020. Dengan kontribusi tersebut, masyarakat terjamin kesehatannya melalui program JKN-KIS. Diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat mendapatkan manfaat layanan kesehatan maksimal.

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

View this post on Instagram

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

Baca Juga: Banyak Fasilitas Olahraga Tradisional Sekolah Belum Memadai

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

 

Baca Juga: Meriah dan Penuh Dukungan, Pestapore Edi-Rendi Disambut Antusias Ribuan Warga Kukar

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Dengan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan lebih mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC), mengingat saat ini Kaltim sudah mencapai 94% sehingga tingal sedikit lagi untuk mencapai UHC," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Ivan Hariyadi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat mengoptimalkan program JKN-KIS di Kalimantan Timur.

“Kami pada prinsipnya mendukung kegiatan ini dan akan menyiapkan data untuk sinkronisasi data peserta PBPU/BP yang didaftarkan Pemda agar status kepesertaan masyarakat penerima bantuan iuran tetap aktif,” ujar Ivan.

Ivan menambahkan pada tahun 2021 Pemprov Kalimantan Timur memiliki kuota peserta yang didaftarkan oleh Pemda sebanyak 90.000 jiwa dan sudah terisi 85.000 jiwa, sehingga masih tersisa 5.000 jiwa lagi.

“Saat ini sudah kami serahkan data sekitar 3.600 jiwa, harapannya peserta sudah aktif pada bulan Mei nanti. Kemudian sisanya akan kami ajukan sekitar 2.000 jiwa lagi dengan mempertimbangkan pengurangan peserta karena berpindah segmen peserta dan lain-lain,” terangannya.

[EJ | RWT | ADV]