Kaltimtoday.co, Samarinda – BPJS Kesehatan Cabang Samarinda menggelar kegiatan rekonsiliasi data peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemprov Kalimantan Timur, Selasa (20/04).

Acara dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Mangisi Raja Simarmata, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kalimantan Timur dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Mangisi menjelaskan mengenai kondisi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah kerja Kantor Cabang Samarinda per Maret 2021 dan statistik jumlah peserta PBPU dan BP yang pendaftarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Rekonsiliasi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, tujuannya ialah untuk meminimalisir terjadinya kekeliuran data peserta PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah daerah, apakah data sudah tersebut sesuai dari segi jumlah peserta maupun iuran, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pembayaran,” ungkap Mangisi.

Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki kontribusi pula dalam menyukseskan program JKN-KIS. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2020. Dengan kontribusi tersebut, masyarakat terjamin kesehatannya melalui program JKN-KIS. Diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat mendapatkan manfaat layanan kesehatan maksimal.

Baca Juga: UMKT Jadi PTS dengan Prodi Unggul Terbanyak di Kaltim, Ini Strategi di Baliknya

 

Baca Juga: Samarinda Bersiap Terapkan Program Kelurahan Digital, Gandeng Indosat untuk Perluas Akses Internet

Baca Juga: Pemkot Samarinda Dorong Modernisasi Pertanian lewat Drone, Targetkan Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Desak Evaluasi Sistem Kebakaran BIG Mall Usai Kebakaran Kedua dalam Dua Bulan

Baca Juga: Harmoni Alam dan Budaya: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Pemuda dalam Menjaga Warisan Bumi Etam

View this post on Instagram

Baca Juga: Dukung Program Unggulan Gubernur, Disdikbud Kaltim Percepat Pendataan Program Seragam Gratis

Baca Juga: Kebakaran Berulang di Big Mall Samarinda, Pengamat: Perlu Evaluasi Serius Standar Keamanan

Baca Juga: Dispora Kaltim Alihkan Asrama Atlet Jadi Hunian Mahasiswa, Wujud Nyata Dukungan untuk Generasi Muda

Baca Juga: Helo East Festival: Ruang Ekspresi Budaya dan Alam dalam Sentuhan Kreatif Shrink Paper

Baca Juga: Pemkot Gandeng Swalayan 88, Wacanakan Buka Ruang Permanen bagi UMKM Samarinda

Baca Juga: Isu Beras Oplosan Merebak, DPPKUKM Kaltim Siapkan Langkah Monitoring dan Sidak Pasar

Baca Juga: Disdag Awasi Ketat Pasokan Beras Samarinda, Bantah Peredaran Produk Oplosan

 

Baca Juga: Big Mall Samarinda Kembali Terbakar, Disdamkar Beberkan Dugaan Korlesting

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Dengan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan lebih mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC), mengingat saat ini Kaltim sudah mencapai 94% sehingga tingal sedikit lagi untuk mencapai UHC," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Ivan Hariyadi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat mengoptimalkan program JKN-KIS di Kalimantan Timur.

“Kami pada prinsipnya mendukung kegiatan ini dan akan menyiapkan data untuk sinkronisasi data peserta PBPU/BP yang didaftarkan Pemda agar status kepesertaan masyarakat penerima bantuan iuran tetap aktif,” ujar Ivan.

Ivan menambahkan pada tahun 2021 Pemprov Kalimantan Timur memiliki kuota peserta yang didaftarkan oleh Pemda sebanyak 90.000 jiwa dan sudah terisi 85.000 jiwa, sehingga masih tersisa 5.000 jiwa lagi.

“Saat ini sudah kami serahkan data sekitar 3.600 jiwa, harapannya peserta sudah aktif pada bulan Mei nanti. Kemudian sisanya akan kami ajukan sekitar 2.000 jiwa lagi dengan mempertimbangkan pengurangan peserta karena berpindah segmen peserta dan lain-lain,” terangannya.

[EJ | RWT | ADV]