Samarinda
Wajib Kosongkan Sekretariat Sebelum 27 Juli, Rudy Mas'ud Minta Kelonggaran Waktu ke Andi Harun
Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas'ud minta kelonggaran waktu terkait tenggat pengosongan gedung sekretariat sebelum 27 Juli 2021.
Permohonan perpanjangan waktu itu disampaikan langsung Rudy Mas'ud ke Andi Harun, Kamis (22/7/2021), di Balai Kota Samarinda.
Kepada awak media, Rudy Mas'ud mengatakan, ada beberapa opsi terkait aset sekretariat yang dia sampaikan ke Wali Kota Samarinda Andi Harun. Opsi-opsi tersebut masih didiskusikan dengan Pemkot Samarinda untuk mencapai kesepakatan.
Selama proses itu, kata Rudy Mas'ud, pihaknya minta ada perpanjangan waktu terkait tenggat pengosongan bangunan.
View this post on InstagramBaca Juga: Kuota BBM Subsidi Tak Sesuai Usulan, Operasional SPBU Terbatas Jadi Pemicu Antrean Panjang
"Opsinya masih kami diskusikan. Insyaallah kami masih di Jalan Mulawarman," kata Rudy Mas'ud.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pihaknya menerima itikad baik dari DPD Golkar Kaltim. Meski sekretariat dipakai tidak disewa, Pemkot Samarinda masih membarikan toleransi dan menerima permohonan perpanjangan waktu pengosongan bangunan.
"Minta perpanjangan. Karena punya itikad baik, dipenuhi," kata Andi Harun.
Pemkot Samarinda, kata Andi Harun, akan merumuskan ketentuan baru dalam rentang waktu 1-2 hari ke depan terkait persoalan aset yang saat in digunakan sebagai sekretariat DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman
Dia memaparkan, jika sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim masih di Jalan Mulawarman, maka opsi yang bisa dilakukan Rudy Mas'ud bisa dengan membeli aset tersebut.
"Sebelumnya harus dinilai aset itu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Opsi kedua diberi kesempatan untuk pindah," tegas Andi Harun.
[YMD | TOS]
Related Posts
- BPC HIPMI Balikpapan Gelar Gathering 2026, Perkuat Silaturahmi Lintas Generasi
- Dugaan Malpraktik di RSUD AWS, Kuasa Hukum Sebut Ada Kawat Medis Tertinggal di Jantung
- Jadi Tuan Rumah MTQ Kaltim 2026, Kukar Bidik Kembali Gelar Juara Umum
- PPPK Kukar Ditempatkan Jauh dari Domisili, Komisi I DPRD Bakal Mengadu ke Jakarta
- HuMa Indonesia Gelar KTT Hukum Rakyat 2026, Dorong Pengakuan Hukum Adat di Daerah









