Kaltimtoday.co, Samarinda - Tanah longsor yang menutup akses jalan di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terus ditangani. Minggu lalu, penutupan jalan dilakukan selama 5 hari agar memudahkan pengangkutan tanah oleh pihak Dinas PUPR-PERA Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, jika status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka tidak ada jalan lain. Kecuali harus segera mengambil alih untuk perbaikan dan pembersihan dari material-material longsor yang menumpuk.

"Saya kira ini pemerintah kan punya dana taktis, dana tak terduga. Biasanya ada setiap APBD tiap tahun itu, ada alokasi dana tak terduga untuk perbaikan-perbaikan yang insidental. Walaupun hari ini Pemprov Kaltim belum ada 1 paket proyek pekerjaan pun yang dilelang ya," ungkap pria yang akrab disapa Udin itu pada Senin (26/4/2021).

Dia juga mempertanyakan alasan Pemprov Kaltim yang sampai hari ini belum ketahuan ada 1 paket pekerjaan fisik pun yang dilelang.

"Jangan-jangan, ya ada apa di balik semua itu? Kita perlu pertanyakan. Ini kan soal pelayanan rakyat. Kalau misalnya, paket pekerjaan ini terlambat dilelang, maka proses pengerjaannya juga pasti terlambat. Rakyat pun tertunda menikmati fasilitas publik," lanjut politisi dari Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Tim Pengembang Premiere Hills Jamin Keamanan Warga Terdampak Longsor di Jalan M Said Samarinda

 

Baca Juga: Hujan Deras Sebabkan Longsor dan Pohon Tumbang di Samarinda

Baca Juga: Tekan Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemprov Kaltim Gelar Operasi Pasar di 278 Lokasi

Baca Juga: Evaluasi Manfaat Aset Pemprov Kaltim, Akmal Malik Tinjau PPI Api-Api

Baca Juga: Longsor di Sungai Mahakam Ancam Permukiman, Pemdes Jembayan Usul Segera Relokasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Perekrutan PPPK di Pemprov Kaltim Sediakan 4.427 Formasi, Pendaftaran Dibuka Mulai 19 September 2023

Baca Juga: Pemprov Kaltim Angkat Suara Soal Rencana Pemkot Samarinda Pindahkan Pedagang Pasar Pagi ke Eks Bandara Temindung

Baca Juga: Terjadi Kenaikan APBD Kaltim 2023, Pemprov Pastikan Anggaran Disesuaikan dengan Kebutuhan 

Baca Juga: Baru 5 Masyarakat Hukum Adat yang Peroleh Pengakuan dan Perlindungan dari Pemprov Kaltim

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Minta Pemkab dan Pemprov Kaltim Segera Tindaklanjuti Longsor di Loa Kulu

Baca Juga: Belasan Ambulance Masih Sangkut, Dishub Samarinda Bakal Tinjau Ulang Ketinggian Portal Jembatan Mahkota II

Baca Juga: Sopir Truk Viral yang Acungkan Jari Tengah ke Dishub Samarinda Berhasil Diamankan, Kadis: Pajak dan KIR Mati

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Diminta Tuntaskan Rekomendasi yang Diberikan BPK RI Terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan 2022

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pihaknya pun senantiasa mendorong agar Pemprov segera menyampaikan ke publik. Agar seluruh tahapan bisa berjalan transparan dan bisa diakses dengan mudah.

"Ini diam-diam saja gubernur. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan kenapa bisa lelangnya telat. Nah maka kita semua berharap, Pemprov menyampaikan secara terbuka alasannya kenapa paket pekerjaan fisik belum dilelang sampai sekarang," tegas Udin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah mengungkapkan Pemprov Kaltim telah menganggarkan Rp 1,5 triliun kepada pihaknya melalui APBD Kaltim tahun anggaran 2021. Rp 600 miliar diperuntukkan untuk bidang Bina Marga.

"Anggaran digunakan untuk perbaikan jalan dan longsor-longsor saja," ucapnya saat ditemui awak media pada hari yang sama.

Ditanya mengenai terhambatnya proses lelang terhadap anggaran itu, Irhamsyah mengarahkan ke ULP Pemprov Kaltim yang mempunyai wewenang lebih dan informasi lebih lanjut soal lelang.

"Saya malah nunggu mau dilelang. Tahun ini kita tangani untuk penanganan longsor di Teluk Bajau. Kami gak punya dana darurat, yang ada dana UPTD yang sekarang digunakan untuk pembersihan di sana," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]