Samarinda

Angkat Suara Soal Longsoran Teluk Bajau, Komisi III DPRD Kaltim: Pemprov Harus Sampaikan Alasan Lelang Terlambat

Kaltimtoday.co, Samarinda – Tanah longsor yang menutup akses jalan di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terus ditangani. Minggu lalu, penutupan jalan dilakukan selama 5 hari agar memudahkan pengangkutan tanah oleh pihak Dinas PUPR-PERA Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, jika status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka tidak ada jalan lain. Kecuali harus segera mengambil alih untuk perbaikan dan pembersihan dari material-material longsor yang menumpuk.

Baca juga:  Longsor Akibat Tambang Batu Bara, OPD Teknis Tinjau Kembali Lokasi di Desa Manunggal Jaya

“Saya kira ini pemerintah kan punya dana taktis, dana tak terduga. Biasanya ada setiap APBD tiap tahun itu, ada alokasi dana tak terduga untuk perbaikan-perbaikan yang insidental. Walaupun hari ini Pemprov Kaltim belum ada 1 paket proyek pekerjaan pun yang dilelang ya,” ungkap pria yang akrab disapa Udin itu pada Senin (26/4/2021).

Dia juga mempertanyakan alasan Pemprov Kaltim yang sampai hari ini belum ketahuan ada 1 paket pekerjaan fisik pun yang dilelang.

“Jangan-jangan, ya ada apa di balik semua itu? Kita perlu pertanyakan. Ini kan soal pelayanan rakyat. Kalau misalnya, paket pekerjaan ini terlambat dilelang, maka proses pengerjaannya juga pasti terlambat. Rakyat pun tertunda menikmati fasilitas publik,” lanjut politisi dari Fraksi PKB itu.

Pihaknya pun senantiasa mendorong agar Pemprov segera menyampaikan ke publik. Agar seluruh tahapan bisa berjalan transparan dan bisa diakses dengan mudah.

“Ini diam-diam saja gubernur. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan kenapa bisa lelangnya telat. Nah maka kita semua berharap, Pemprov menyampaikan secara terbuka alasannya kenapa paket pekerjaan fisik belum dilelang sampai sekarang,” tegas Udin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah mengungkapkan Pemprov Kaltim telah menganggarkan Rp 1,5 triliun kepada pihaknya melalui APBD Kaltim tahun anggaran 2021. Rp 600 miliar diperuntukkan untuk bidang Bina Marga.

Baca juga:  Tiga Bulan Berjalan, Program Jengrinda DLH Samarinda Kumpulkan 942,5 Liter Minyak Jelantah

“Anggaran digunakan untuk perbaikan jalan dan longsor-longsor saja,” ucapnya saat ditemui awak media pada hari yang sama.

Ditanya mengenai terhambatnya proses lelang terhadap anggaran itu, Irhamsyah mengarahkan ke ULP Pemprov Kaltim yang mempunyai wewenang lebih dan informasi lebih lanjut soal lelang.

“Saya malah nunggu mau dilelang. Tahun ini kita tangani untuk penanganan longsor di Teluk Bajau. Kami gak punya dana darurat, yang ada dana UPTD yang sekarang digunakan untuk pembersihan di sana,” tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker