Kaltimtoday.co, Penajam - Bupati Penajam Paser Utara (PPU),  Abdul Gafur Masud (AGM), menyampaikan nota penjelasan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022 pada Sidang Paripurna DPRD pada Sabtu, (27/11/2021).

Pada kesempatan itu AGM mengatakan, dalam penyusunan APBD 2022 pihaknya memperhatikan beberapa hal seperti program prioritas RPJMD periode 2018 – 2023.

"Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten PPU, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pengelolaan keuangan daerah yang bijak dan didasarkan pada sikap penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam rangka pencapaian target program pembangunan secara efektif," jelasnya.

 

Baca Juga: DPRD Balikpapan Minta Pemkot Tidak Gunakan APBD untuk Pembangunan Sirkuit 

Baca Juga: DPRD Balikpapan Jalin Kerja Sama dengan KPK Cegah Korupsi dan Pengelolaan APBD yang Baik

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

Baca Juga: APBD Kabupaten/Kota di Kaltim 2024, Kukar Paling Besar

View this post on Instagram

Baca Juga: Demi Kepentingan Masyarakat, Pj Bupati PPU Gelar Malam Apresiasi tanpa APBD

Baca Juga: Pemkot Bontang Hobi Bimtek Luar Kota, Anggota DPRD Sebut Mubazir dan Bermuatan Kepentingan Politis

Baca Juga: Pembahasan APBD Molor, Joni Desak Pemkab Lakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan

Baca Juga: DPRD PPU Soroti Keterlambatan Pembahasan APBD dan Potensi Perubahan Isi

Baca Juga: APBD Kukar 2024 Diprediksi Capai Rp 13 Triliun!

Baca Juga: Fraksi Demokrat Harap Kenaikan Angka pada R-APBD TA 2024 Bawa Perubahan dan Perbaikan di Kutim  

Baca Juga: Fraksi AKB Minta Pemkab Kutim Fokus Pengelolaan APBD, Jimmy: Kurangi Anggaran Belanja Dinas yang Tidak Penting 

Baca Juga: Seno Aji Dorong Pemprov Kaltim Rutin Evaluasi Capaian APBD di Tiap Tahun Anggaran

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

RAPBD PPU Tahun Anggaran (TA) 2022 diharapkan semakin efektif dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten PPU. Selain itu, peran serta lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan berdaya guna.

"Kami mencatat bahwa, ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat masih cukup besar yaitu dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama daerah," ungkapnya.

Target Pendapatan pada RAPBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.160.803.818.445 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp77.765.186.763, Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.063.104.245.313 dan lain-lain Pendapatan yang sah direncanakan sebesar Rp19.934.386.369.

Sementara itu, untuk belanja secara keseluruhan direncanakan Rp1.099.673.142.808 terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja Transfer.

[ALF | NON]