Kaltimtoday.co, Sangatta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur kembali merilis progres penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala Kejari Kutim Hendriyadi W Putro, melalui Kasi Intelijen, Yudo Adiananto, mengatakan bahwa sampai saat ini tim jaksa penyidik Kejari Kutim terus bergerak melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.

Saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi pejabat di Pemkab Kutim, pejabat Dinas DPMPTSP Kutim, direktur/direksi CV selaku kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan sampai dengan saat ini sudah 88 orang saksi yang diperiksa.

“Jumlah saksi tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena ada saksi belum hadir saat dilakukan pemanggilan,” jelas Yudi dihadapan awak media, Jumat (25/6/2021).

Dikatakan Yudo, berdasarkan hasil perhitungan  jaksa penyidik melalui RAB yang ada terdapat mark up. Sehingga potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 55 milyar.

Diungkapkan dia, kasus ini banyak melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah  (TK2D) atau tenaga honorer yang ada di Kutim. TK2D, sebut dia, mendirikan CV untuk melaksanakan kegiatan pengadaan solar cell. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hanya dipinjam CV-nya dengan  kompensasi mendapatkan bagian sekira Rp 4 juta per paket pekerjaan.

 

Baca Juga: Kasus Korupsi Program MBG Capai Rp10 Triliun, Kejagung Pelimpahan Enam Tersangka dan Barang Bukti

Baca Juga: Modus Muatan Garam Tutupi Beras, DJBC Sita 30 Kontainer dan Ribuan Balpres Ilegal  

Baca Juga: Safari Edukasi di Poltekkes Kaltim, KPK Ajak Mahasiswa Bangun Budaya Antikorupsi

Baca Juga: ''Legalisasi'' Korupsi di Indonesia, Mungkinkah?

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Kantor Digeledah KPK Terkait Suap HGB Summarecon, Begini Suasana Kementerian ATR/BPN

Baca Juga: Dalami Dugaan Korupsi Sektor Pendidikan, Polda Kaltim Geledah Kantor BPKAD Kukar

Baca Juga: Pidato Pertama AGM

Baca Juga: DPO Korupsi Bandara Melalan Ditangkap di Luwu, Diduga Rugikan Negara Rp1,5 Miliar

Baca Juga: Saham Bank Mandiri Turun Usai Blokir Rekening Donasi Warga Pati

Baca Juga: Cegah Karhutla di Kutai Timur, SAWA dan HPM Gelar Patroli Gabungan Bersama Muspika Busang

Baca Juga: Polda Kaltim Benarkan Penggeledahan Sebuah Rumah di Tenggarong, Objek Penyidikan Belum Diungkap 

Baca Juga: Vonis Banding Zairin Zain Bertambah, Memori Kasasi Telah Diterima Hari Ini

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Tiap CV melaksanakan antara 4 sampai 5 paket pekerjaan dan jumlahnya sebanyak 465 kegiatan dengan metode penunjukan langsung  dengan total anggaran sebesar Rp 97 milyar sebelum dilakukan rasionalisasi anggaran,” paparnya.

Dikatakan Yudo, saat ini pihaknya fokus pada teknis pelaksanaan pekerjaan dan akan mematangkan itu semua. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara dengan BPK untuk menentukan angka pasti kerugian negara dan beban-beban uang penggantinya.

Terkait potensi kerugian negara sebesar Rp 55 milyar tersebut, Kejari Kutim sudah melakukan penelusuran  terhadap aset, serta aliran dana yang diselengkan. Para pelaku, bakal dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Mekanismenya harus gelar perkara dulu, tapi dalam pelaksanaan penyidikan telah menemukan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, baik melalui transfering, layering maupun replacement,” beber Yudo.

Dia menegaskan jika ada sejumlah pihak yang dengan sengaja menghalangi, mengatur, hingga mendikte saksi agar tak berbicara sesuai fakta, maka saksi yang bersangkutan akan dikenakan pasal memberikan keterangan palsu .

“Saksi harus menyampaikan yang sebenarnya sesuai yang dilakukan, dilihat, didengar dan dialami sendiri,” tegasnya.

[EL | TOS]