Kaltimtoday.co, Sangatta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur kembali merilis progres penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala Kejari Kutim Hendriyadi W Putro, melalui Kasi Intelijen, Yudo Adiananto, mengatakan bahwa sampai saat ini tim jaksa penyidik Kejari Kutim terus bergerak melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.

Saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi pejabat di Pemkab Kutim, pejabat Dinas DPMPTSP Kutim, direktur/direksi CV selaku kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan sampai dengan saat ini sudah 88 orang saksi yang diperiksa.

“Jumlah saksi tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena ada saksi belum hadir saat dilakukan pemanggilan,” jelas Yudi dihadapan awak media, Jumat (25/6/2021).

Dikatakan Yudo, berdasarkan hasil perhitungan  jaksa penyidik melalui RAB yang ada terdapat mark up. Sehingga potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 55 milyar.

Diungkapkan dia, kasus ini banyak melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah  (TK2D) atau tenaga honorer yang ada di Kutim. TK2D, sebut dia, mendirikan CV untuk melaksanakan kegiatan pengadaan solar cell. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hanya dipinjam CV-nya dengan  kompensasi mendapatkan bagian sekira Rp 4 juta per paket pekerjaan.

 

Baca Juga: Atasi Dampak Kabut Asap Karhutla, PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Masker ke Sejumlah Desa

Baca Juga: Karhutla di Kenyamukan Kutim Dekati Pemukiman, Warga Bantu Padamkan Api Pakai Dahan

Baca Juga: Komisioner KPU Samarinda Terseret Kasus Varia Niaga, Belum Ada Pergantian Anggota

Baca Juga: Dewas Varia Niaga Samarinda Siapkan Perbaikan Tata Kelola Usai Direktur Utama Terseret Kasus Korupsi

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Dirut Varia Niaga Samarinda Tersangka Korupsi Batu Bara, Manajemen: Tidak Ditahan, Hanya Wajib Lapor

Baca Juga: KPK Ungkap Permintaan Uang Rp 600 Juta Kepala BPK Jateng ke Bupati Klaten

Baca Juga: Tanggapi OTT Kasus Korupsi BNPB, Mahfud MD: Sedih Banget, Bangsa Kita Betul-Betul Sakit

Baca Juga: Jerat 5 Tersangka Korupsi DSP BNPB, KPK Buka Suara Soal Potensi Penerapan Hukuman Mati

Baca Juga: Ganti Rugi Rp25,9 Miliar untuk 37 Petani Kutim, PT Gunta Samba Tempuh Banding

Baca Juga: Sering Mangkir Rapat Pembahasan Anggaran, Sekda Kutim Tuai Sorotan Mayoritas Fraksi

Baca Juga: Kejari Kukar Benarkan Kasus Dugaan Korupsi Hibah di KPU Naik Tahap Penyidikan

Baca Juga: Kasus Korupsi Program MBG Capai Rp10 Triliun, Kejagung Pelimpahan Enam Tersangka dan Barang Bukti

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Tiap CV melaksanakan antara 4 sampai 5 paket pekerjaan dan jumlahnya sebanyak 465 kegiatan dengan metode penunjukan langsung  dengan total anggaran sebesar Rp 97 milyar sebelum dilakukan rasionalisasi anggaran,” paparnya.

Dikatakan Yudo, saat ini pihaknya fokus pada teknis pelaksanaan pekerjaan dan akan mematangkan itu semua. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara dengan BPK untuk menentukan angka pasti kerugian negara dan beban-beban uang penggantinya.

Terkait potensi kerugian negara sebesar Rp 55 milyar tersebut, Kejari Kutim sudah melakukan penelusuran  terhadap aset, serta aliran dana yang diselengkan. Para pelaku, bakal dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Mekanismenya harus gelar perkara dulu, tapi dalam pelaksanaan penyidikan telah menemukan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, baik melalui transfering, layering maupun replacement,” beber Yudo.

Dia menegaskan jika ada sejumlah pihak yang dengan sengaja menghalangi, mengatur, hingga mendikte saksi agar tak berbicara sesuai fakta, maka saksi yang bersangkutan akan dikenakan pasal memberikan keterangan palsu .

“Saksi harus menyampaikan yang sebenarnya sesuai yang dilakukan, dilihat, didengar dan dialami sendiri,” tegasnya.

[EL | TOS]