Kaltimtoday.co, Sangatta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur kembali merilis progres penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala Kejari Kutim Hendriyadi W Putro, melalui Kasi Intelijen, Yudo Adiananto, mengatakan bahwa sampai saat ini tim jaksa penyidik Kejari Kutim terus bergerak melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.

Saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi pejabat di Pemkab Kutim, pejabat Dinas DPMPTSP Kutim, direktur/direksi CV selaku kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan sampai dengan saat ini sudah 88 orang saksi yang diperiksa.

“Jumlah saksi tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena ada saksi belum hadir saat dilakukan pemanggilan,” jelas Yudi dihadapan awak media, Jumat (25/6/2021).

Dikatakan Yudo, berdasarkan hasil perhitungan  jaksa penyidik melalui RAB yang ada terdapat mark up. Sehingga potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 55 milyar.

Diungkapkan dia, kasus ini banyak melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah  (TK2D) atau tenaga honorer yang ada di Kutim. TK2D, sebut dia, mendirikan CV untuk melaksanakan kegiatan pengadaan solar cell. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hanya dipinjam CV-nya dengan  kompensasi mendapatkan bagian sekira Rp 4 juta per paket pekerjaan.

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: Berkas Kasus Korupsi Jalan Usaha Tani di Teluk Sumbang Sudah Ditangani Jaksa

Baca Juga: Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara, Netizen Minta Seluruh TV Boikot Sandra Dewi

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Askolani Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Wafat, KPK Terbitkan SP3 Kasus Korupsi IUP Kaltim

Baca Juga: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

Baca Juga: Babak Baru, Kasus Korupsi Jalan Usaha Tani Teluk Sumbang Ikut Seret Dua Penyedia Jasa

Baca Juga: KPK Setorkan Rp 2,4 Triliun ke Negara dari Hasil Penanganan Kasus Korupsi

Baca Juga: Hari Anti Korupsi 2024: Komite HAM Dalam 30 Hari Soroti Politik Dinasti dan Tingginya Korupsi 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Tiap CV melaksanakan antara 4 sampai 5 paket pekerjaan dan jumlahnya sebanyak 465 kegiatan dengan metode penunjukan langsung  dengan total anggaran sebesar Rp 97 milyar sebelum dilakukan rasionalisasi anggaran,” paparnya.

Dikatakan Yudo, saat ini pihaknya fokus pada teknis pelaksanaan pekerjaan dan akan mematangkan itu semua. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara dengan BPK untuk menentukan angka pasti kerugian negara dan beban-beban uang penggantinya.

Terkait potensi kerugian negara sebesar Rp 55 milyar tersebut, Kejari Kutim sudah melakukan penelusuran  terhadap aset, serta aliran dana yang diselengkan. Para pelaku, bakal dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Mekanismenya harus gelar perkara dulu, tapi dalam pelaksanaan penyidikan telah menemukan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, baik melalui transfering, layering maupun replacement,” beber Yudo.

Dia menegaskan jika ada sejumlah pihak yang dengan sengaja menghalangi, mengatur, hingga mendikte saksi agar tak berbicara sesuai fakta, maka saksi yang bersangkutan akan dikenakan pasal memberikan keterangan palsu .

“Saksi harus menyampaikan yang sebenarnya sesuai yang dilakukan, dilihat, didengar dan dialami sendiri,” tegasnya.

[EL | TOS]