Kaltimtoday.co, Sangatta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Timur kembali merilis progres penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala Kejari Kutim Hendriyadi W Putro, melalui Kasi Intelijen, Yudo Adiananto, mengatakan bahwa sampai saat ini tim jaksa penyidik Kejari Kutim terus bergerak melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.

Saksi-saksi yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi pejabat di Pemkab Kutim, pejabat Dinas DPMPTSP Kutim, direktur/direksi CV selaku kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan sampai dengan saat ini sudah 88 orang saksi yang diperiksa.

“Jumlah saksi tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena ada saksi belum hadir saat dilakukan pemanggilan,” jelas Yudi dihadapan awak media, Jumat (25/6/2021).

Dikatakan Yudo, berdasarkan hasil perhitungan  jaksa penyidik melalui RAB yang ada terdapat mark up. Sehingga potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 55 milyar.

Diungkapkan dia, kasus ini banyak melibatkan Tenaga Kerja Kontrak Daerah  (TK2D) atau tenaga honorer yang ada di Kutim. TK2D, sebut dia, mendirikan CV untuk melaksanakan kegiatan pengadaan solar cell. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hanya dipinjam CV-nya dengan  kompensasi mendapatkan bagian sekira Rp 4 juta per paket pekerjaan.

 

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Tersandung Kasus Izin Impor Gula, Berikut Jadwal Sidang Pertama Praperadilan Tom Lembong

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

Baca Juga: Aktivis Anti-Korupsi Kritik Proses Hukum Mardani Maming, Nilai Pengadilan Kurang Independen

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Prabowo: Hanya yang Berkomitmen pada Pemerintahan Bersih yang Akan Bersama Saya

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

Baca Juga: KPK Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemberantasan Korupsi 

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Dua Tersangka Lagi Kasus Korupsi Penyaluran Kredit Bankaltimtara, Negara Merugi Rp 15 Miliar

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Minta Jadwal Ulang Pemanggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi IUP Kaltim

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Tiap CV melaksanakan antara 4 sampai 5 paket pekerjaan dan jumlahnya sebanyak 465 kegiatan dengan metode penunjukan langsung  dengan total anggaran sebesar Rp 97 milyar sebelum dilakukan rasionalisasi anggaran,” paparnya.

Dikatakan Yudo, saat ini pihaknya fokus pada teknis pelaksanaan pekerjaan dan akan mematangkan itu semua. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara dengan BPK untuk menentukan angka pasti kerugian negara dan beban-beban uang penggantinya.

Terkait potensi kerugian negara sebesar Rp 55 milyar tersebut, Kejari Kutim sudah melakukan penelusuran  terhadap aset, serta aliran dana yang diselengkan. Para pelaku, bakal dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Mekanismenya harus gelar perkara dulu, tapi dalam pelaksanaan penyidikan telah menemukan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, baik melalui transfering, layering maupun replacement,” beber Yudo.

Dia menegaskan jika ada sejumlah pihak yang dengan sengaja menghalangi, mengatur, hingga mendikte saksi agar tak berbicara sesuai fakta, maka saksi yang bersangkutan akan dikenakan pasal memberikan keterangan palsu .

“Saksi harus menyampaikan yang sebenarnya sesuai yang dilakukan, dilihat, didengar dan dialami sendiri,” tegasnya.

[EL | TOS]