Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda mengkritisi Pemerintah Kota dalam mengalokasi APBD Samarinda 2021, sebab sebagian besar dana tersebut diperuntukkan untuk belanja pegawai dan operasional ketimbang untuk pembangunan infrastruktur.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2021 senilai Rp 2.575.344.511.000, dengan rincian alokasi belanja operasional hingga belanja pegawai di lingkup Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) sebanyak Rp 1.992.908.511.358, jika diakumulasi maka alokasi dana OPD mencapai 65 persen, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 35 persen.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengungkapkan bahwa pembelanjaan daerah lebih banyak diperuntukkan untuk belanja pegawai sedangkan sisanya untuk pembangunan pelayanan publik melalui infrastruktur.

"Kalau sesuai aturan, sebenarnya pemerintah daerah hanya diperbolehkan belanja pegawai maksimal 50 persen, tidak boleh lebih. Sementara Pemkot Samarinda belanja pegawai melebihi porsi APBD," ujar Angkasa Jaya Djoerani di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (15/3/2021).

Diketahui APBD dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 534.086.248.000, Pendapatan Transfer senilai Rp1.590.415.463.000. Sementara pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 88.842.800.000 dengan jumlah pendapatan: Rp2.213.344.511.000.

Baca Juga: Pemkot Samarinda Mulai Salurkan Bantuan Kompensasi Motor Brebet, per Kecamatan Dapat Jatah 60 Kuota

 

Baca Juga: UM Bandung Gaet Siswa Kaltim, Tawarkan Beasiswa dan Fasilitas Kampus Modern

Baca Juga: Oknum Jukir dan Pegawai Dishub Samarinda Diduga Selewengkan Dana Parkir, Kerugian Capai Rp 100 Juta

Baca Juga: Tropicana Slim Gelar Kampanye #BeatDiabetes di Samarinda, Ajak Warga Lawan Diabetes Lewat Edukasi dan PoundFit

Baca Juga: Tegaskan Lelang Barang Utamakan Prioritas Layanan Umum di Banding Kenyamanan OPD, DPRD Berau: Jangan Manja!

View this post on Instagram

Baca Juga: Wagub Seno Aji Terima Kunjungan Dewan Guru PB Inkanas, Dorong Prestasi Karate Kaltim

Baca Juga: KAMMI Kaltimtara Desak Pertamina Segera Realisasikan Bengkel Gratis untuk Korban BBM Bermasalah

Baca Juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Banyak Wilayah Indonesia, Waspadai Potensi Banjir

Baca Juga: Unmul Nyatakan Sikap Penolakan Seluruh Aktivitas Pertambangan di Area KHDTK

Baca Juga: Wisuda Unmul 2025, Rektor Abdunnur Dukung Program 'Gratispol' untuk Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Timur

Baca Juga: Antisipasi Penyerobotan Berulang, FP2K Kaltim Desak Pengawasan dan Perlindungan Ketat di Area KHDTK Unmul

Baca Juga: Kampanye di Sebulu, Aulia Janjikan Lanjutkan Program Kukar Idaman Tanpa Perubahan

 

Baca Juga: Inspektur Tambang Jalin Kolaborasi dengan Gakkum LHK Ungkap Kasus Penyerobotan Lahan KHDTK Unmul

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, Belanja Operasional senilai Rp1.992.908.511.358, Belanja Modal Rp 532.435.999.642 dan Belanja Tidak Terduga Rp 50.000.000.000 dengan Jumlah Belanja sebanyak Rp 2.57.344.511.000. Sedangkan penerima Pembiayaan senilai Rp 362.000.000.000. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 362.000.000.000, dengan total Penerimaan Pembiayaan sebanyak Rp 362.000.000.000

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menilai, alokasi dana dari total APBD untuk belanja oleh Pemkot Samarinda lebih banyak menanggung urusan pegawai ketimbang diperuntukkan bagi masyarakat dan infrastruktur.

"Harusnya Pemkot Samarinda mencari cara untuk menaikan pedapatan asli daerah untuk menutupi belanja pegawai dan operasional, sehingga pos anggaran pendapatan lainnya dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif termasuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Sutrisno selaku anggota Komisi III DPRD Samarinda bahwa alokasi APBD dalam pembangunan infrastruktur sangat minim, sehingga proses perkembangan ekonomi di Samarinda tercatat sangat lamban disebabkan lebih banyak belanja hal yang konsumtif.

Dia mengatakan, Samarinda sangat membutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir hingga peningkatan sumber daya manusia.

"Jadi memang tidak sehat alokasi APBD ini, masyarakat hanya menikmati sisa anggaran belanja pegawai dan operasional Pemkot. Tidak adil dan merata porsi anggaran ini. Seharusnya lebih besar alokasi pembangunan infrastruktur," ujarnya.

[SDH | RWT | ADV]