Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda mengkritisi Pemerintah Kota dalam mengalokasi APBD Samarinda 2021, sebab sebagian besar dana tersebut diperuntukkan untuk belanja pegawai dan operasional ketimbang untuk pembangunan infrastruktur.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2021 senilai Rp 2.575.344.511.000, dengan rincian alokasi belanja operasional hingga belanja pegawai di lingkup Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) sebanyak Rp 1.992.908.511.358, jika diakumulasi maka alokasi dana OPD mencapai 65 persen, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 35 persen.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengungkapkan bahwa pembelanjaan daerah lebih banyak diperuntukkan untuk belanja pegawai sedangkan sisanya untuk pembangunan pelayanan publik melalui infrastruktur.

"Kalau sesuai aturan, sebenarnya pemerintah daerah hanya diperbolehkan belanja pegawai maksimal 50 persen, tidak boleh lebih. Sementara Pemkot Samarinda belanja pegawai melebihi porsi APBD," ujar Angkasa Jaya Djoerani di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (15/3/2021).

Diketahui APBD dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 534.086.248.000, Pendapatan Transfer senilai Rp1.590.415.463.000. Sementara pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp 88.842.800.000 dengan jumlah pendapatan: Rp2.213.344.511.000.

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Menuju Periode Kedua, Gamalis akan Evaluasi Proker OPD yang Jadi Kebutuhan Masyarakat

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

View this post on Instagram

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

 

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, Belanja Operasional senilai Rp1.992.908.511.358, Belanja Modal Rp 532.435.999.642 dan Belanja Tidak Terduga Rp 50.000.000.000 dengan Jumlah Belanja sebanyak Rp 2.57.344.511.000. Sedangkan penerima Pembiayaan senilai Rp 362.000.000.000. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 362.000.000.000, dengan total Penerimaan Pembiayaan sebanyak Rp 362.000.000.000

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menilai, alokasi dana dari total APBD untuk belanja oleh Pemkot Samarinda lebih banyak menanggung urusan pegawai ketimbang diperuntukkan bagi masyarakat dan infrastruktur.

"Harusnya Pemkot Samarinda mencari cara untuk menaikan pedapatan asli daerah untuk menutupi belanja pegawai dan operasional, sehingga pos anggaran pendapatan lainnya dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif termasuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Sutrisno selaku anggota Komisi III DPRD Samarinda bahwa alokasi APBD dalam pembangunan infrastruktur sangat minim, sehingga proses perkembangan ekonomi di Samarinda tercatat sangat lamban disebabkan lebih banyak belanja hal yang konsumtif.

Dia mengatakan, Samarinda sangat membutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir hingga peningkatan sumber daya manusia.

"Jadi memang tidak sehat alokasi APBD ini, masyarakat hanya menikmati sisa anggaran belanja pegawai dan operasional Pemkot. Tidak adil dan merata porsi anggaran ini. Seharusnya lebih besar alokasi pembangunan infrastruktur," ujarnya.

[SDH | RWT | ADV]