Kaltimtoday.co, Samarinda - Kewajiban badan usaha untuk mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terus diingatkan DLH Samarinda. Bahkan selama pandemi Covdi-19, semua pihak yang mengurus AMDAL tetap dilayani secara optimal.

Kepala Seksi (Kasi) Kajian Dampak Lingkungan DLH Samarinda, Mohammad Fachmi mengatakan, pelayanan izin AMDAL selama ini dilakukan secara offline. Mulai memverifikasi dokumen hingga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami biasanya melayani pengurusan izin lingkungan, tetap bertemu langsung dengan pihak yang mengajukan izin, kami bahas bersama melalui rapat langsung juga melalui via zoom," kata Fachmi ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/8/2021).

Fachmi menyampaikan, pengurusan izin AMDAL berpedoman pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkiungan Hidup, PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko.

Sedangkan izin AMDAL dari kegiatan usaha atau pembangunan hanya menggunakan surat pernyataan berpedoman pada  Permen LHK 4/2021 tentang Daftar Usaha atau Kegiatan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

“Kalau izin AMDAL yang diajukan sesuai prosedur dan verifikasi lapangan pasti kami akan terbitkan. Kami tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan,” tegas Fachmi.

Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan melakukan kegiatan pembangunan dan aktivitas berusaha, berikut ini persyaratan dan alur pendaftaran AMDAL di DLH Samarinda berpedoman pada PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL. Dengan persyaratan administrasi:
Baca Juga: KPU Samarinda Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Jalur Independen, Sebut Tim Andi Harun Sudah Konsultasi

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: Peringati HUT IBI Ke-73, DPPKB Samarinda Beri Pelayanan KB Gratis di Klinik Pratama Mustika
• Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu, direktorat pdluk atau dinas lingkungan hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: Ingin Kredit Rumah Tanpa Riba? Panglima Propertindo Hadirkan Elfida Mulia, Perumahan Syariah Pertama di Samarinda
• Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
• Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KAANDAL Berupa dokumen KA-ANDAL Final dan Berita Acara KA-ANDAL yang telah ditandatangani.
• Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang Berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
Baca Juga: Kejati Kaltim Obok-obok RSUD AW Sjahranie Samarinda Terkait Dugaan Korupsi Pembayaran TPP yang Rugikan Negara Rp 6 Miliar

• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
Baca Juga: Cegah Stunting dan Nikah Dini, DPPKB Samarinda Sosialisasi KIE dan Program Bangga Kencana di SMA Islam Bunga Bangsa
• Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL dibuktikan dengan surat registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
• Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal Berupa sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
• Dokumen Andal Kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang berisi Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan dan manfaat, pelaksana studi, deskripsi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan, ringkasan pelingkupan, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya, deskripsi rona lingkungan hidup rinci, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat, penetapan dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas W=waktu kajian, prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan disertakan dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.
Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Peristiwa Dua Anak Tenggelam di Eks Kolam Tambang, Sebut Pemerintah Kurang Serius Lakukan Antisipasi
• Dokumen RKL-RPL terdiri atas, muatan dokumen RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan, pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan dokumen matriks atau Tabel rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat elemen-elemen yaitu, dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup, institusi pengelolaan lingkungan hidup dan peta pengelolaan lingkungan hidup. Sementara dokumen matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup diantaranya, dampak yang dipantau, bentuk pemantauan lingkungan hidup,  institusi pemantau lingkungan hidup dan peta pemantauan lingkungan hidup.

Baca Juga: Dapatkan Diskon Menarik Berlibur di Salma Sofa dan Lampion Garden hanya dengan KIA!
2. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL & RKL-RPL. Perubahan dokumen tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

Baca Juga: Walikota Samarinda Terbitkan SK Larangan Jualan BBM Eceran dan POM Mini Ilegal, Cek 7 Ketentuannya
• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
• Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
Baca Juga: Indri dan Derajat Resmi Terpilih sebagai Duta GenRe Samarinda 2024
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang akan dilakukan perubahan.
• Kesesuaian perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama
• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
• Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.

• Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dibuktikan dengan surat registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
• Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.
Baca Juga: PTS Terbaik Nomor 1 Se-Kalimantan Versi Uni Rank 2024 Ada di Kaltim
• Dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL berupa dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL yang diajukan.

Baca Juga: Keluarga Korban Kecewa Hasil Gelar Perkara Kasus Penemuan Mayat di Gudang Kimia Farma, CCTV Belum Terungkap Sampai Sekarang
3. Perubahan Persetujuan Lingkungan (updating RKL-RPL), Berikut ini persyaratan pengajuan lingkungan RKL-RPL:

Baca Juga: Ratusan PIK Remaja Samarinda Ikuti Apresiasi Duta GenRe dan Jambore, Cegah Narkoba, Pernikahan Dini, dan Seks Bebas
• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
• Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
Baca Juga: Inflasi di Kaltim, Berau Alami Kenaikan Harga Tertinggi, Balikpapan Terendah
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.

Baca Juga: DPPKB Samarinda Gelar Jambore GenRe 2024, Wadah Kreativitas dan Pemberdayaan Generasi Muda
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang akan dilakukan perubahan.
• Dokumen lingkungan eksisting yang dimiliki berupa dokumen Andal dan RKL-RPL eksisting yang dimiliki.
• Update RKL-RPL yang diajukan berupa dokumen RKL-RPL yang diajukan.
Baca Juga: Gelar Halalbihalal, KNPI Kaltim Ingin Perpecahan Kepengurusan Bisa Terselesaikan

4. Perubahan Persetujuan Lingkungan (perubahan kepemilikan). Adapun persyaratan dokumen yang harus dilengkapai untuk mengajukan perubahan persetujuan lingkungan, sebagai berikut:
Baca Juga: Gelar Musrenbang, Kaltim Fokus Peningkatan Diversifikasi Ekonomi di RKPD 2025

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: Warga Bengkuring Keluhkan Air Keruh hingga Bau Tanah, PDAM Sebut akibat Endapan Pipa Kotor
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK Izin ingkungan/persetujuan lingkungan yang akan diubah.
• Dokumen bukti perubahan kepemilikan atau penanggung jawab berupa dokumen akte perubahan atau surat pengalihan/jual beli asset atau dokumen sejenis lainnya.
Baca Juga: Motif Sakit Hati, Pelaku Penikaman di Kelurahan Mugirejo Diamankan Polsek Sungai Kunjang 

5. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Berikut dokumen persyaratan:
Baca Juga: May Day! Komite Rakyat Melawan Gelar Aksi di Depan Taman Samarendah

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: Cerita Enam Dokter Sukses Dirikan Apotek Hexalis di Samarinda
• Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di Daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: Wali Kota Samarinda Minta DPRD Buktikan Dugaan Pungli IMTN

• Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: DPPKB Samarinda Berhasil Berikan Layanan KB Gratis untuk 2.000 Akseptor
• Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
• Persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
Baca Juga: NasDem Segera Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota, Joha Fajal Ingin Lihat Potensi Masyarakat Samarinda
• Formulir UKL-UPL Kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian yaitu, identitas penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, alamat kantor, kode pos, no Telp, Fax, dan email, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, nama rencana usaha dan/atau kegiatan, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai, skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, surat pernyataan, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Diketahui, perubahan pada nomenklatur yang semula izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan berdasarkan PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[SDH | TOS | ADV DLH SAMARINDA]