Kaltimtoday.co, Samarinda - Kewajiban badan usaha untuk mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terus diingatkan DLH Samarinda. Bahkan selama pandemi Covdi-19, semua pihak yang mengurus AMDAL tetap dilayani secara optimal.

Kepala Seksi (Kasi) Kajian Dampak Lingkungan DLH Samarinda, Mohammad Fachmi mengatakan, pelayanan izin AMDAL selama ini dilakukan secara offline. Mulai memverifikasi dokumen hingga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami biasanya melayani pengurusan izin lingkungan, tetap bertemu langsung dengan pihak yang mengajukan izin, kami bahas bersama melalui rapat langsung juga melalui via zoom," kata Fachmi ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/8/2021).

Fachmi menyampaikan, pengurusan izin AMDAL berpedoman pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkiungan Hidup, PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko.

Sedangkan izin AMDAL dari kegiatan usaha atau pembangunan hanya menggunakan surat pernyataan berpedoman pada  Permen LHK 4/2021 tentang Daftar Usaha atau Kegiatan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

“Kalau izin AMDAL yang diajukan sesuai prosedur dan verifikasi lapangan pasti kami akan terbitkan. Kami tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan,” tegas Fachmi.

Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan melakukan kegiatan pembangunan dan aktivitas berusaha, berikut ini persyaratan dan alur pendaftaran AMDAL di DLH Samarinda berpedoman pada PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL. Dengan persyaratan administrasi:
Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas
• Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu, direktorat pdluk atau dinas lingkungan hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta
• Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
• Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KAANDAL Berupa dokumen KA-ANDAL Final dan Berita Acara KA-ANDAL yang telah ditandatangani.
• Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang Berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia
• Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL dibuktikan dengan surat registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
• Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal Berupa sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
• Dokumen Andal Kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang berisi Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan dan manfaat, pelaksana studi, deskripsi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan, ringkasan pelingkupan, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya, deskripsi rona lingkungan hidup rinci, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat, penetapan dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas W=waktu kajian, prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan disertakan dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.
Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media
• Dokumen RKL-RPL terdiri atas, muatan dokumen RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan, pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan dokumen matriks atau Tabel rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat elemen-elemen yaitu, dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup, institusi pengelolaan lingkungan hidup dan peta pengelolaan lingkungan hidup. Sementara dokumen matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup diantaranya, dampak yang dipantau, bentuk pemantauan lingkungan hidup,  institusi pemantau lingkungan hidup dan peta pemantauan lingkungan hidup.

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN
2. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL & RKL-RPL. Perubahan dokumen tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi
• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
• Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang akan dilakukan perubahan.
• Kesesuaian perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran
• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
• Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.

• Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dibuktikan dengan surat registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
• Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.
Baca Juga: Target Penyerahan 132 Filling Kabinet ke Sejumlah OPD, DPK Kaltim Pastikan Tuntas Akhir Desember
• Dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL berupa dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL yang diajukan.

Baca Juga: DPK Kaltim: Arsiparis Muda Perlu Dijaring untuk Pengelolaan Arsip Masa Depan
3. Perubahan Persetujuan Lingkungan (updating RKL-RPL), Berikut ini persyaratan pengajuan lingkungan RKL-RPL:

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siap Jalankan Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen
• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
• Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
Baca Juga: Mahasiswi Samarinda Nekat Aborsi karena Malu Menjelang Wisuda, Kubur Janin di Bawah Dapur Kos
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.

Baca Juga: Selebgram Asal Samarinda Tika Ola Borong 3 Penghargaan di All Star Influencer Award 2024
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang akan dilakukan perubahan.
• Dokumen lingkungan eksisting yang dimiliki berupa dokumen Andal dan RKL-RPL eksisting yang dimiliki.
• Update RKL-RPL yang diajukan berupa dokumen RKL-RPL yang diajukan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Ini Wilayah di Indonesia yang Dilanda Hujan dan Petir

4. Perubahan Persetujuan Lingkungan (perubahan kepemilikan). Adapun persyaratan dokumen yang harus dilengkapai untuk mengajukan perubahan persetujuan lingkungan, sebagai berikut:
Baca Juga: Tinggal 2 Hari Lagi! Culinary Playland Samarinda Hadirkan Kemeriahan dan Kejutan Seru

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: Sekolah Citra Kasih Samarinda Tawarkan Diskon 25% dan Program Kids Club untuk Tahun Ajaran 2025/2026
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK Izin ingkungan/persetujuan lingkungan yang akan diubah.
• Dokumen bukti perubahan kepemilikan atau penanggung jawab berupa dokumen akte perubahan atau surat pengalihan/jual beli asset atau dokumen sejenis lainnya.
Baca Juga: Wisuda Gelombang IV 2024, Unmul Kembali Luluskan 1.509 Wisudawan Siap Kerja

5. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Berikut dokumen persyaratan:
Baca Juga: DPK Kaltim Dorong Pemaksimalan SRIKANDI untuk Hemat Biaya dan Tingkatkan Efisiensi

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: Dewan Pers Panggil Wartawan dan Manajemen CNN Indonesia Terkait Dugaan Rekayasa Laporan Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang
• Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di Daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: Imigrasi Samarinda Gelar Media Gathering, Komitmen Perkuat Kerja Sama dengan Media Lokal

• Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: Rekapitulasi Kecamatan Pilkada Samarinda Rampung, Tinggal Tunggu PSU di TPS 001
• Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
• Persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
Baca Juga: TPS di Samarinda Gelar PSU akibat Empat Pemilih Tak Terdaftar di DPTb
• Formulir UKL-UPL Kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian yaitu, identitas penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, alamat kantor, kode pos, no Telp, Fax, dan email, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, nama rencana usaha dan/atau kegiatan, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai, skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, surat pernyataan, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Diketahui, perubahan pada nomenklatur yang semula izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan berdasarkan PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[SDH | TOS | ADV DLH SAMARINDA]