Kaltimtoday.co, Samarinda - Kewajiban badan usaha untuk mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terus diingatkan DLH Samarinda. Bahkan selama pandemi Covdi-19, semua pihak yang mengurus AMDAL tetap dilayani secara optimal.

Kepala Seksi (Kasi) Kajian Dampak Lingkungan DLH Samarinda, Mohammad Fachmi mengatakan, pelayanan izin AMDAL selama ini dilakukan secara offline. Mulai memverifikasi dokumen hingga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami biasanya melayani pengurusan izin lingkungan, tetap bertemu langsung dengan pihak yang mengajukan izin, kami bahas bersama melalui rapat langsung juga melalui via zoom," kata Fachmi ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/8/2021).

Fachmi menyampaikan, pengurusan izin AMDAL berpedoman pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkiungan Hidup, PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko.

Sedangkan izin AMDAL dari kegiatan usaha atau pembangunan hanya menggunakan surat pernyataan berpedoman pada  Permen LHK 4/2021 tentang Daftar Usaha atau Kegiatan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

“Kalau izin AMDAL yang diajukan sesuai prosedur dan verifikasi lapangan pasti kami akan terbitkan. Kami tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan,” tegas Fachmi.

Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan melakukan kegiatan pembangunan dan aktivitas berusaha, berikut ini persyaratan dan alur pendaftaran AMDAL di DLH Samarinda berpedoman pada PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL. Dengan persyaratan administrasi:
Baca Juga: DPPKB Samarinda Gelar Evaluasi Program Bangga Kencana, Libatkan Sejumlah Stakeholder untuk Penurunan Stunting

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: KPU Samarinda Buka Layanan Pindah Pemilih untuk Pilkada 2024
• Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu, direktorat pdluk atau dinas lingkungan hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: 130 Pengurus Baru BPC HIPMI Samarinda Resmi Dilantik, Komitmen Tumbuhkan Jiwa Entrepreneur di Seluruh Kalangan Muda
• Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
• Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KAANDAL Berupa dokumen KA-ANDAL Final dan Berita Acara KA-ANDAL yang telah ditandatangani.
• Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang Berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
Baca Juga: 193 PTPS Samarinda Ulu Resmi Dilantik, Siap Awasi Pilkada 2024

• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
Baca Juga: Meretas Batas, Merangkul Semua: DWP Lapas Narkotika Samarinda Gelar Arisan Rutin Bulanan
• Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL dibuktikan dengan surat registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
• Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal Berupa sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
• Dokumen Andal Kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang berisi Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan dan manfaat, pelaksana studi, deskripsi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan, ringkasan pelingkupan, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya, deskripsi rona lingkungan hidup rinci, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat, penetapan dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas W=waktu kajian, prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan disertakan dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.
Baca Juga: Lapas Narkotika Samarinda Gelar Senam Pagi untuk Jaga Kebugaran Warga Binaan
• Dokumen RKL-RPL terdiri atas, muatan dokumen RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan, pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan dokumen matriks atau Tabel rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat elemen-elemen yaitu, dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup, institusi pengelolaan lingkungan hidup dan peta pengelolaan lingkungan hidup. Sementara dokumen matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup diantaranya, dampak yang dipantau, bentuk pemantauan lingkungan hidup,  institusi pemantau lingkungan hidup dan peta pemantauan lingkungan hidup.

Baca Juga: KPU Samarinda Mulai Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara Pilkada 2024, Libatkan 200 Warga Lokal
2. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL & RKL-RPL. Perubahan dokumen tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

Baca Juga: Aris Nur Huda Terpilih Aklamasi sebagai Ketua BPC HIPMI Samarinda Periode 2024-2027
• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
• Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
Baca Juga: 5 Tahun Memimpin Kaltim, Isran Noor Salurkan Ratusan Miliar untuk Bantuan Modal Usaha UMKM
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang akan dilakukan perubahan.
• Kesesuaian perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
Baca Juga: Dispora Kaltim: Kejurnas Panahan Alihkan Anak dari Gadget, Dorong Pengembangan Bakat Atlet Muda
• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
• Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.

• Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dibuktikan dengan surat registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
• Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.
Baca Juga: Panen Raya Benih Jagung di Tenggarong Seberang, BSIP Kaltim Siap Distribusikan 10 Ton Benih Jagung ke Kaltim dan Kaltara
• Dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL berupa dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL yang diajukan.

Baca Juga: Dispar Kaltim Bakal Hadirkan Element di Pagelaran Apresiasi Kreasi Kaltim 2024
3. Perubahan Persetujuan Lingkungan (updating RKL-RPL), Berikut ini persyaratan pengajuan lingkungan RKL-RPL:

Baca Juga: Dukung Rudy Mas'ud-Seno Aji di Pilgub Kaltim, Rusmadi Pilih Mundur dari PDIP dan Langsung Kembalikan KTA
• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
• Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
Baca Juga: Spanduk Dicabut, Aliansi Kotak Kosong Bakal Laporkan Bawaslu Samarinda ke DKPP
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.

Baca Juga: Yayasan Fastabiqul Khairat Hibahkan 65 Buku Karya Guru dan Siswa ke DPK Kaltim
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang akan dilakukan perubahan.
• Dokumen lingkungan eksisting yang dimiliki berupa dokumen Andal dan RKL-RPL eksisting yang dimiliki.
• Update RKL-RPL yang diajukan berupa dokumen RKL-RPL yang diajukan.
Baca Juga: Terus Perkuat Kolaborasi SPBE dan Satu Data Indonesia, Jadi Kunci Sukses E-Government di Kaltim

4. Perubahan Persetujuan Lingkungan (perubahan kepemilikan). Adapun persyaratan dokumen yang harus dilengkapai untuk mengajukan perubahan persetujuan lingkungan, sebagai berikut:
Baca Juga: Pemprov Kaltim Buka Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi untuk Periode 2024–2028, Berikut Syarat dan Jadwal Seleksinya

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: DPK Kaltim Fasilitasi Bimtek Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Covid-19
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• SK eksisting yang diajukan perubahannya SK Izin ingkungan/persetujuan lingkungan yang akan diubah.
• Dokumen bukti perubahan kepemilikan atau penanggung jawab berupa dokumen akte perubahan atau surat pengalihan/jual beli asset atau dokumen sejenis lainnya.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Victor Yuan Pimpin Dewan Adat Dayak Kaltim Periode 2024-2029

5. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Berikut dokumen persyaratan:
Baca Juga: Gema Muda Minta Menteri dan Dukung Isran-Hadi

• Surat permohonan uji kelayakan lingkungan hidup yang ditujukan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau instansi terkait ditingkat provinsi/kabupaten.
Baca Juga: 734 Peserta Ikuti Evaluasi Aplikasi SRIKANDI untuk SMA/SMK/SLB se-Kaltim di Balikpapan
• Surat arahan penyusunan dokumen lingkungan diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di Daerah sesuai kewenangannya.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id.
• Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: Jelang Pilkada, KPU Samarinda Asah Pemahaman Politik Pemuda Lewat Nobar Film "Tepatilah Janji"

• Surat pernyataan bahwa kegiatan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
Baca Juga: DPPKB Samarinda Bakal Optimalkan Dapur Sehat Atasi Stunting di Seluruh Kampung KB 
• Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
• Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
• Persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan.
Baca Juga: AAKBB Kaltim Audiensi dengan Kesbangpol, Bahas Kelanjutan Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Toraja di Samarinda
• Formulir UKL-UPL Kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian yaitu, identitas penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, alamat kantor, kode pos, no Telp, Fax, dan email, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, nama rencana usaha dan/atau kegiatan, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai, skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, surat pernyataan, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Diketahui, perubahan pada nomenklatur yang semula izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan berdasarkan PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[SDH | TOS | ADV DLH SAMARINDA]