Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Gelar Buka Puasa Bersama, PKB Bontang Perkuat Konsolidasi

 

Baca Juga: Dari Transparansi Data dan Fakta hingga Gaya Komunikasi, Winardi Beberkan Blunder PT EUP di Kasus Dugaan Pencemaran Laut

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Warga dan Urai Antrean BBM, Pertamina Berencana Tambah Dua SPBU Baru di Bontang

Baca Juga: PT EUP Bantah Dugaan Limbah Jadi Penyebab Ribuan Ikan Mati di Bontang, Sebut Faktor Arus hingga Sabotase

Baca Juga: Tingkatkan Investasi Bontang, Kemudahan Perizinan Hingga Inovasi Promosi Jadi Kunci

View this post on Instagram

Baca Juga: DPMPTSP Bontang Kaji Pembangunan Pelabuhan Logistik untuk Tingkatkan Investasi Maritim

Baca Juga: Kematian Ribuan Ikan di Bontang Diduga akibat Limbah, Winardi Desak Tindakan Serius

Baca Juga: Ribuan Ikan Diduga Mati akibat Paparan Limbah, Pemkot Bontang Minta DLH Kaltim Segera Periksa dan Uji Lab

Baca Juga: Ribuan Ikan di Perairan Bontang Lestari Mati Diduga Terpapar Limbah Perusahaan, Nelayan Desak Pemerintah Ambil Sikap

Baca Juga: Disdikbud Kukar Miliki Anggaran 2.2 T di 2025, Difokuskan untuk Gaji dan Operasional

Baca Juga: Investasi di Bontang Meningkat, Wali Kota Dorong SDM Lokal Lebih Kompetitif

Baca Juga: Pastikan Ketersedian Nakes, BPJS Kesehatan Samarinda Antisipasi Lonjakan Antrean Pascalebaran

 

Baca Juga: Permudah Orangtua dan Calon Peserta Didik, Disdikbud Bontang Pusatkan SPMB Murid Difabel di Gedung Autis Center

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]