Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Turnamen Minisoccer HUT ke-62 Golkar di Bontang Tuntas, Belimbing dan Berseri FC Raih Gelar Juara

 

Baca Juga: HUT ke-62 Golkar, DPD II Bontang Santuni 30 Anak Yatim dan Bagikan 100 Paket Sembako

Baca Juga: Antusiasme Warga Tinggi, Golkar Bontang Salurkan 1.300 Paket Sembako Murah

Baca Juga: Semarak HUT ke-62 Golkar, Turnamen Minisoccer Galanita Jadi Ajang Silaturahmi Warga Bontang

Baca Juga: Daftar Negara dengan Upah Minimum Terendah, Ada Indonesia!

View this post on Instagram

Baca Juga: Amankan Aset Infrastruktur Listrik, PLN UIP KLT Terima 11 Sertifikat Tanah di Bontang

Baca Juga: Bazar Murah, Turnamen Minisoccer hingga Lari Meriahkan HUT ke-62 Golkar di Bontang

Baca Juga: Perkuat Fasilitas Olahraga, Lapangan MAN Bontang Rampung Dibenahi

Baca Juga: Tumbangkan Bontang Baru 2-0, Tanjung Laut Back to Back Juara Pupuk Kaltim Cup

Baca Juga: MemoCash Diluncurkan, Aplikasi Kasir Offline untuk Pelaku UMKM

Baca Juga: Laga Pembuka Pupuk Kaltim Cup 2026, Guntung vs Berbas Tengah Berakhir Tanpa Gol

Baca Juga: Pupuk Kaltim Cup 2026 Dibuka Meriah, Defile 15 Kelurahan Pukau Ribuan Penonton

 

Baca Juga: Sering Mangkir Rapat Pembahasan Anggaran, Sekda Kutim Tuai Sorotan Mayoritas Fraksi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]