Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Kepala Dinkes Kaltim Optimistis Daerah Mampu Cetak Talenta Kesehatan Berkualitas

 

Baca Juga: Buntut Kasus Tunggakan Gaji Karyawan, Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda Stop Beroperasi Sementara 

Baca Juga: Usai Sidak, Winardi Minta DPMPTSP Bontang Periksa Kelengkapan Izin PT Black Bear

Baca Juga: Tahap Awal Penyaluran, Pemkot Bontang Bakal Fasilitasi 3 Ribu Tab untuk Siswa SMP

Baca Juga: Pendidikan Coding-AI Bakal Masuk Kurikulum 2025, Disdikbud Bontang Siapkan Guru Muda sebagai Pengajar 

View this post on Instagram

Baca Juga: Diduga Langgar Regulasi, Wawali Agus Ngamuk Saat Sidak ke PT IKPT

Baca Juga: Gelar Sosper Kepemudaan, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Baca Juga: Mulai Juli 2025, Guru Honorer Berpenghasilan Rendah Bakal Terima Tunjangan Rp 300 Ribu per Bulan

Baca Juga: Dorong Transformasi Pendidikan di Era Digital, Pemkot Bontang Salurkan Ratusan Laptop ke Guru

Baca Juga: 5 Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Cocok untuk Pekerja Internasional

Baca Juga: Sinergi dengan Bontang Mental Health Program, Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Galakkan Edukasi Kesehatan Mental untuk Perempuan Muda

Baca Juga: Gagal Penuhi Standar Administratif dan Akademik, Unijaya Dipastikan Bakal Ditutup

 

Baca Juga: Reses di Lok Tuan, Sitti Yara Dicurhati Soal Sulitnya Akses Magang hingga Distribusi Jargas Tak Merata

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]