Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Gelar Sidak Gabungan, Petugas Temukan 240 Kilogram Beras Premium Diduga Oplosan di Bontang

 

Baca Juga: Perluas Cakupan MBG, Wawali Agus Sebut Ada Penambahan 2 Dapur Bulan Ini

Baca Juga: Wawali Agus Buka Posko Aduan di Rujab, Warga Ngeluh Soal Zonasi di SPMB hingga Susah Kerja karena Tak Punya Ordal

Baca Juga: Agus Haris Tanggapi Santai Ancaman PHM Soal Demonstrasi dan Tuntutan Pecat 72 TKD Damkar

Baca Juga: Pemkot Masih Pekerjakan 72 Pegawai Damkar, PHM Ancam Lakukan Demonstrasi

View this post on Instagram

Baca Juga: MBG Berjalan di Bontang, Sitti Yara Ingatkan Kebersihan dan Kualitas Makanan

Baca Juga: Sitti Yara Ingatkan Rumah Subsidi Harus Tepat Sasaran dan Adil

Baca Juga: Tinjau Distribusi MBG Hari Pertama, Wawali Agus Haris Minta Kualitas Makanan Terjaga

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Diluncurkan di Bontang, 1651 Porsi Makanan Dibagikan

Baca Juga: Gandeng PDGI, Pemkot Bontang Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Celah Lelangit

Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Pemkot Bontang Salurkan Cadangan Pangan untuk 30 Keluarga Miskin Rentan

Baca Juga: Dorong Transaksi Non-Tunai dan Transparansi Belanja di Lingkungan Pemkot Bontang, Wali Kota Neni Luncurkan Kartu Kredit Indonesia

 

Baca Juga: Kota Industri, Wali Kota Neni Ingatkan Damkar Bontang Pahami Mitigasi Bahaya Pabrik

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]