Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung Dibahas, DPRD Kukar Siap Sahkan

 

Baca Juga: Petugas Damkar Bontang Selamatkan Warga yang Jarinya Tersangkut Alat Perasan Jeruk

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Terus Perkuat Peran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

Baca Juga: Pupuk Kaltim Kirim 4.650 Ton Pupuk Bersubsidi ke Sumbawa, Harga Turun 20 Persen

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 1 November 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Luncurkan “Tim Medis Damkar” untuk Perkuat Respons Darurat

Baca Juga: Dari Kebakaran hingga Evakuasi Warga, Damkar Bontang Tangani 100 Kejadian Sepanjang Oktober 2025

Baca Juga: Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia Dibangun di Bontang, Pupuk Kaltim Komitmen Serap Tenaga Kerja Lokal

Baca Juga: Indomaret-UMKM Lokal Bangun Kemitraan, DPMPTSP Bontang Sebut Sejalan dengan Program "Si Kumbang"

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Jumat, 31 Oktober 2025

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Evakuasi Pohon Membahayakan di Jalan Gendang 5

Baca Juga: Disdamkartan Bontang Tanamkan Kesadaran Tanggap Darurat Sejak Dini di SD IT Yabis

 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bontang dan Sekitarnya Hari Ini, Kamis, 30 Oktober 2025

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]