Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Bentengi Jalur Maritim, BBPOM Samarinda Edukasi Awak Kapal KM Egon Cegah Produk Ilegal

 

Baca Juga: DPRD Bontang Kebut Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana Kawasan Industri

Baca Juga: Distribusi Seragam Gratis Dimulai, Disdikbud Bontang Prioritaskan Siswa Baru SD dan SMP

Baca Juga: Disdikbud Bontang Dorong Langkah Pencegahan Komprehensif Atasi Kehamilan Anak

Baca Juga: Disdikbud Bontang Pastikan Seragam Gratis Tetap Dibagikan, Distribusi Dilakukan Bertahap

View this post on Instagram

Baca Juga: Rustam Minta Pengembangan Wisata Bahari Menjadi Prioritas Pemkot Bontang

Baca Juga: SDN 006 Bontang Selatan Direvitalisasi, Empat Ruang Kelas hingga Lapangan Diperbaiki

Baca Juga: DPRD Bontang Bahas Maraknya Kehamilan di Bawah Umur, Dorong Penguatan Edukasi Seks

Baca Juga: Bekali Orangtua dan Siswa Cegah Kekerasan Seksual, MPLS di SDN 001 Bontang Selatan Akan Libatkan DP3AKB

Baca Juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, SDN 001 Bontang Selatan Libatkan Orangtua Lewat Pra MPLS

Baca Juga: JAP Minta Fasilitas Ramah Difabel Jadi Prioritas dalam Raperda LLAJ Bontang

Baca Juga: Andi Faizal Dorong Kesadaran Warga Rawat Aset Publik

 

Baca Juga: Pupuk Kaltim Raih Penghargaan AREA 2026, Pertegas Komitmen Bangun Ekonomi Inklusif

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]