Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Krisis Tenaga Medis Ancam Layanan Dasar di Kaltim, DPRD Dorong Telemedicine hingga Beasiswa Ikatan Dinas

 

Baca Juga: Jalan Rusak Hambat Perdagangan dan Mobilitas Warga di Poros Bontang–Sangatta 

Baca Juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, Andi Harun: Prosesnya Masih Panjang

Baca Juga: Kolaborasi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatra, Pemuda Pancasila-Forum Anak Bontang Kumpulkan Rp14,4 Juta

Baca Juga: Shemmy Gandeng DP3AKB Bahas Ketahanan Keluarga dan Isu Kekerasan dalam Sosialisasi Perda di Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Bantu Korban Bencana Sumatra, MPC Pemuda Pancasila Bontang Galang Donasi Kemanusiaan

Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Gerindra Bontang Disambut Antusias Warga, Donasi Capai Rp30 Juta

Baca Juga: Damkar Bontang Berhasil Evakuasi Kunci Mobil yang Tertinggal di Dalam Kendaraan

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Dua Laporan Evakuasi Ular di Hari yang Sama

Baca Juga: BPBD Bontang Tegaskan Pentingnya Life Jacket, Siapkan Sidak Kapal Wisata dan Nelayan

Baca Juga: BPBD Bontang Siagakan Personel Amankan Open Race Ketinting di Selambai

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Korsleting Listrik di Loktuan, Penanganan Cepat Cegah Potensi Kebakaran

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Bontang Jadi Sentra Industri Pengalengan Ikan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]