Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.

Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.

"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).

Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.

Baca Juga: Demi Ramaikan Pasar Taman Rawa Indah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni Siap Ngantor di Pasar Setiap Pekan

 

Baca Juga: Bontang Kebagian Rumah Subsidi, Cicilan Rp500 Ribu per Bulan, Durasi 20 Tahun

Baca Juga: SPMB 2025 Dimulai, Arfian Arsyad Ingatkan Sistem Berjalan Adil dan Transparan

Baca Juga: Dukung UMKM, Pemkot Bontang dan Bankaltimtara Sediakan Kredit Lunak Tanpa Bunga

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi, MAN Bontang Selenggarakan Pelatihan Deep Learning 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: Jalan Soekarno-Hatta Bontang Mulai Diperbaiki, Pemprov Kucurkan Dana Rp2 Miliar

Baca Juga: Belum Lama Dipasang Tiang Bollard Jalan Ahmad Yani Sudah Goyang, Sahib Ingatkan PUPR Kejar Pertanggungjawaban Kontraktor

Baca Juga: Apresiasi Rencana Pendirian Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia, Winardi Ingatkan Komitmen Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pengusaha Lokal

Baca Juga: Wawali Agus Tegaskan Larang Praktik Penahanan Ijazah, Sekolah yang Ngeyel akan Didatangi Petugas

Baca Juga: Pemkot Pastikan Tak Ada Pekerja Anak di Bontang

Baca Juga: Bukan Cuma Iklan, Kegiatan Disponsori Rokok Juga Dilarang di Bontang

Baca Juga: Neni Moerniaeni Optimis Bontang Naik Peringkat dalam Penilaian Kota Layak Anak 2025

 

Baca Juga: Instruksi Wali Kota, Seluruh Bentuk Promosi Rokok Haram di Bontang

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.

"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.

Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.

Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.

"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.

Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]