Bontang
Komisi II DPRD Bontang Geram, Insentif Nakes Belum Dibayar
Kaltimtoday, Bontang - Komisi II DPRD Bontang beram lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Taman Husada belum dibayar terhitung sejak Oktober 2020.
Disela-sela rapat bersama RSUD Taman Husada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut, pihaknya beram karena tidak ada komitmen untuk pembayaran insentif tersebut.
"Komisi II marah besar karena tidak komitmen pembayaran untuk para nakes. Sebelum hari raya harus dibayar," ujarnya, Senin (03/05/2021).
Menurut data yang dihimpun Kaltimtoday.co, terhitung Oktober hingga Desember 2020, totalnya mencapai Rp2,9 miliar. Konon jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif sejumlah 522 orang. Ke depan, untuk bulan berikutnya bakal diplotkan dari APBD Perubahan.
Baca Juga: Pekan Raya Bontang Resmi Dibuka, Pupuk Kaltim Hadirkan 50 Stan UMKM dan Berbagai Kegiatan GratisView this post on InstagramBaca Juga: Turnamen Minisoccer HUT ke-62 Golkar di Bontang Tuntas, Belimbing dan Berseri FC Raih Gelar Juara
Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat yang kemudian dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan rersebut tanpa disertai anggaran untuk membayar insetif tersebut.
Senada, Anggota Komisi II DPRD Bontang lainnya, Nursalam mengatakan, insentif tersebut adalah hutang yang harus dibayar.
"Anggarannya kan ada. Persoalannya sekarang kenapa gak dibayar," terangnya.
Dikatakan Nursalam, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan mengapa belum dibayar, apakah menunggu pemerintah baru atau apa.
Sebelumnya, pembayaran insentif tersebut telah dibahas pada Maret, dan akan diupayakan untuk dibayar bahkan sebelum Ramadan.
"Sekarang mau lebaran belum juga dibayar. Tolong itu yang 3 bulan pada 2020 harus dibayarkan. Sudah 7 bulan ini belum dibayar," tuturnya.
Politisi dari Golkar ini pun meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD agar membayar tunggakan mereka sebelum lebaran.
[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]
Related Posts
- Kapal Wisata Kandas di Perairan Kedindingan, 25 Wisatawan Samarinda Dievakuasi
- Isu Gaji Manajer Kopdes Rp10 Juta, Menkeu Sebut Masih Bahas Acuan UMP
- Kesenjangan Kemampuan Fiskal Daerah, Mendagri Tito Ungkap 39 Daerah Kesulitan Gaji PPPK
- DPRD Samarinda Minta RSUD IA Moeis Perkuat Pembinaan Komunikasi Tenaga Kesehatan
- KKI Usut 10 Rumah Sakit Imbas Komentar Nirempati Nakes ke Pasien BPJS









