Kaltimtoday.co, Samarinda - BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda memanggil puluhan badan usaha untuk mengadakan mediasi kepatuhan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada Senin (12/4/2021) bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Samarinda Jalan M. Yamin, Samarinda.

Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada badan usaha tentang kewajibannya untuk mendaftarkan karyawan, menyampaikan data peserta dan keluarga dengan lengkap dan benar serta membayaran iuran tepat waktu.

Mewakili BPJS Kesehatan, Staf Administrasi Perluasan Kepesertaan KC Samarinda, Ishmatul Fajriyah menjelaskan, tentang pentingnya perusahaan mendaftarkan pekerjanya pada program JKN-KIS, karena dengan mendaftarkan pekerjanya pada program JKN-KIS berarti badan usaha telah memenuhi hak pekerja.

"Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program JKN-KIS, dengan mendaftarkan sebagai peserta berarti badan usaha telah berikan hak konstitusional bagi pekerja, sehingga diharapkan badan usaha dapat mendukung dengan patuh dalam mendaftar, patuh melaporkan data peserta dan patuh membayar iuran,” papar Ishma.

Ishma juga menjelaskan tentang manfaat menjadi peserta JKN-KIS bagi pekerja dapat mendukung untuk kelangsungan usaha karena dapat meningkatkan produktivitas.

“Seluruh karyawan dan keluarga akan terlindungi, kesehatan karyawan akan terjamin sehingga dapat bekerja dengan tenang dan pada akhirnya produktivitas karyawan dapat meningkat,” terangnya.

 

Baca Juga: Samarinda Serius Kembangkan PLTSa, Bidik Peringkat 10 Besar Nasional Pengelolaan Sampah 2026

Baca Juga: DPRD Samarinda Dukung Penataan Kawasan Kumuh, Soroti Bangunan Liar di Sepanjang Sungai yang Jadi Penyebab Banjir

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Kutai Barat Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Rentan

Baca Juga: Sempat Diwanti Menteri LH, Andi Harun Pastikan Insinerator di Samarinda Tetap Ramah Lingkungan

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemkot Samarinda Dorong Penanggulangan Banjir Terintegrasi di Kawasan Mugirejo, Targetkan Rampung 2026

Baca Juga: Tinjau Perumahan Bengkuring, Wali Kota Samarinda Upayakan Perluasan Drainase dan Soroti Void Bekas Tambang

Baca Juga: Menteri LHK Tegaskan Larangan Open Dumping, Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah di Kaltim

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Optimis Penataan Pasar Segiri Jadi Bagian Revitalisasi Kawasan Kumuh

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Prosedur Penyelesaian Tak Kesampingkan Penanganan Kesehatan Korban Kekerasan Anak

Baca Juga: Penanganan Jangka Pendek, Dinas PUPR Samarinda Perbaiki Sistem Drainase di Sejumlah Titik Rawan Banjir

Baca Juga: Pengacara Korban Kasus Dugaan Penganiayaan di Panti Asuhan Samarinda Minta Polsek Segera Tindak Lanjuti Hasil Visum

Baca Juga: Faktor Epilepsi, Yayasan FJDK Samarinda Sangkal Dugaan Penganiayaan terhadap Balita 4 Tahun

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Hadir dalam kegiatan yang sama Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Samarinda, Melati, dalam arahannya menyampaikan, sanksi apabila tidak patuh pasti ada, namun tidak perlu dirisaukan oleh pegusaha karena sanksi merupakan alternatif akhir.

“Sanksi merupakan alternatif terakhir yang tidak perlu dirisaukan asalakan pengusaha mau melaksanakan kewajiban memberikan hak kepada para pekerja, maka tidak sampai pada pemberian sanksi,” ungkap Melati.

Dalam bidang perdata dan tatausaha negara, selain menjembatani mediasi antara badan usaha dengan BPJS Kesehatan, pihaknya juga bersedia menerima konsultasi dari badan usaha tentang apa saja yang masih menjadi kendala dalam proses pendaftaran pada program JKN-KIS.

"Salah satu tujuan kegiatan mediasi hari ini adalah memberikan pemahaman tentang kewajiban badan usaha, selain itu kami juga akan mendengarkan apa saja kesulitan badan usaha, dan kita bisa carikan solusinya bersama," ungkapnya.

Sementara itu Anton Tampubolon salah satu perwakilan perusahaan perkebunan sawit mengatakan, perusahaannya telah berupaya maksimal untuk mendaftarkan seluruh karyawannya pada program JKN-KIS namun terkendala dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid.

"Kami telah berupaya maksimal untuk mendaftarkan seluruh karyawan di perusahaan, namun terkendala dengan NIK yang tidak valid, sehingga ditolak di sistem edabu. Karyawan kami ada yang berasal dari luar daerah sehingga sangat kesulitan untuk melakukan update NIK, hal inilah yang menyebabkan karyawan perusahaan kami masih belum seluruhnya terdaftar," terang Anton.

Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan berupaya untuk membantu perusahaan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan setempat. Selanjutnya badan usaha yang memiliki kendala serupa diminta untuk mendata NIK yang bermasalah dan melaporkan ke BPJS Kesehatan.

[KA | RWT | ADV]