Kaltimtoday.co, Samarinda - Kegiatan utama Rapat Komisariat Wilayah V (Raker Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan akhirnya terlaksana, Jumat (5/11/2021) di Hotel Mercure Samarinda. 

Ada beberapa hal penting yang dibicarakan bersama antar Wali Kota se-Kalimantan. Pada akhir acara, Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan, Khairul menyampaikan, isu-isu yang dibahas hari ini pernah disampaikan pula pada Raker Komwil 2019 dan di setiap raker terus diulang. 

"Salah satu yang kami lihat itu kondisi Kalimantan memang infrastruktur jalan, transportasi. Baik darat, termasuk udara masih terbatas. Contoh saja, Kalteng dan Kalbar kalau mau ke Balikpapan harus mutar dulu ke Jakarta," ungkapnya kepada awak media. 

Hal itu terus diupayakan pemerintah daerah se-Kalimantan ke pemerintah pusat agar interkoneksi Kalimantan melalui transportasi darat dan udara bisa terwujud secara baik. Kemudian, beberapa kerja sama dengan BUMD se-Kalimantan juga dibahas. Salah satunya dalam rangka memenuhi kebutuhan. 

Baca Juga: Jalan Panjang Masyarakat Adat Kaltim Mencari Pengakuan: Mulai Penolakan hingga Ancaman Kekerasan

 

Baca Juga: Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Begini Jawaban Shin Tae-yong

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Soroti Penanganan Kasus Muara Kate, Akan Bangun Komunikasi dengan Polda dan 48 Inspektur Tambang

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi

Baca Juga: Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak

Baca Juga: Dengar Aspirasi Petani Kaltim, Sarifah Suraidah Janji Perjuangkan Stabilitas Harga Pupuk

Baca Juga: PBB Tetapkan Hari Danau Dunia, Danau Matano Jadi Contoh Sinergitas Konservasi Air

Baca Juga: DJPb dan Pemprov Kaltim Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD Digital ke Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Satuan Kerja

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: IESR Dorong Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama Hijau untuk Percepatan Transisi Energi

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perusahaan Didorong Salurkan CSR untuk Mendukung Transisi Energi Berkeadilan di Kaltim

Masing-masing daerah pasti punya penghasilan tertentu. Misalnya seperti di Balikpapan banyak memasok ayam, kemudian di Palangkaraya kelebihan pasokan beras dan Samarinda punya pasokan telur yang lebih. Hal itu, ujar Khairul, bisa saling mensuplai antar daerah seandainya terjadi kekurangan bahan tertentu di suatu daerah Kalimantan lainnya. 

"Penguatan yang disebut sinergi dan kolaborasi ini bisa berjalan di antara sesama regional Kalimantan. Ini juga kami harapkan melalui BUMD-BUMD itu," lanjutnya. 

APEKSI Regional Kalimantan kali ini juga membicarakan perihal pariwisata dan cara untuk membangkitkan sektor pariwisata di Kalimantan. Tak kalah menarik, Khairul menyebut isu terkait penyediaan listrik sekarang sudah relatif lebih teratasi. Pihaknya juga melihat sungai-sungai di Kalimantan banyak yang dangkal. Sehingga terkadang sulit dicapai oleh kapal-kapal besar. 

"Kami juga mendorong percepatan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Sehingga harapan kami, sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini berakhir, pemindahannya bisa terealisasi," tambah Khairul. 

Jika pemindahan IKN terealisasi di Kaltim, regional daerah Kalimantan lainnya akan terkena dampak dan mendapatkan imbas dari pemindahan tersebut. Khairul berharap, hal ini bisa berjalan simultan. 

Seandainya IKN sudah terealisasi, maka masalah transportasi dan infrastruktur akan berjalan dengan sendirinya. Terjadi pula supply and demand. Oleh sebab itu, strategi yang tengah dilakukan APEKSI Regional Kalimantan adalah fokus untuk percepatan pemindahan IKN itu. Diharapkan, 9 kota di seluruh Kalimantan bisa mensuplai sesuatu ke IKN agar tak sekadar menjadi penonton. 

"Kota-kota di Kalimantan ini tentu harus bersiap untuk menyongsong itu menjadi pendukung dari IKN yang baru. Terutama dari aspek logistik, pemenuhan sandang dan pangan menjadi perhatian kami bersama," jelas Khairul. 

Ada 10 poin rekomendasi atau usulan kerja pada 2022 yang dibahas di Raker Komwil tadi. Pertama adalah mendorong terwujudnya percepatan trans Kalimantan, transportasi darat serta transportasi udara yang memadai pada jalur 9 kota di Kalimantan dengan diusulkan untuk dimasukan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN). 

Kedua, mendorong percepatan rencana pemindahan IKN ke Kaltim dengan perkuatan pada aspek infrastruktur, sosial, dan jaringan. Ketiga, program pembangunan kerja sama daerah dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk menarik investasi dan membangun infrastruktur sesuai dengan skala prioritas. Keempat, program penguatan pemerintah daerah dalam ketahanan bencana alam dan non alam serta ketahanan pangan di Kalimantan. 

Kelima, mendorong kerja sama pemerintah daerah se-Kalimantan dan di luar Kalimantan dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan kebutuhan pokok yang bertujuan untuk kepentingan umum. Lalu, program penataan kawasan kumuh di wilayah Kalimantan. 

Lalu yang ketujuh, program pengembangan pariwisata 4.0 (membangun ekosistem digital mulai dari inspiration, arrival, destination, hingga post-trip digital mencerminkan era tourism 4.0) dengan perhatian khusus pada meningkatkan wisata milenial mandiri dan individual melalui pemberian insentif khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Kedelapan, kemudahan perizinan dan memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di tengah era pandemi Covid-19. Kesembilan, mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi kehandalan energi listrik di wilayah pulau Kalimantan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Terakhir mendukung pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan normalisasi sungai-sungai se-Kalimantan dari pendangkalan.

"Hasil rekomendasi akan kami serahkan ke Dewan APEKSI ke APEKSI pusat dan akan diteruskan ke Pak Presiden," tandasnya. 

[YMD | NON]