Samarinda
Sampaikan Beberapa Rekomendasi, APEKSI Regional Kalimantan Dorong Percepatan Pemindahan IKN ke Kaltim
Kaltimtoday.co, Samarinda - Kegiatan utama Rapat Komisariat Wilayah V (Raker Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan akhirnya terlaksana, Jumat (5/11/2021) di Hotel Mercure Samarinda.
Ada beberapa hal penting yang dibicarakan bersama antar Wali Kota se-Kalimantan. Pada akhir acara, Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan, Khairul menyampaikan, isu-isu yang dibahas hari ini pernah disampaikan pula pada Raker Komwil 2019 dan di setiap raker terus diulang.
"Salah satu yang kami lihat itu kondisi Kalimantan memang infrastruktur jalan, transportasi. Baik darat, termasuk udara masih terbatas. Contoh saja, Kalteng dan Kalbar kalau mau ke Balikpapan harus mutar dulu ke Jakarta," ungkapnya kepada awak media.
Hal itu terus diupayakan pemerintah daerah se-Kalimantan ke pemerintah pusat agar interkoneksi Kalimantan melalui transportasi darat dan udara bisa terwujud secara baik. Kemudian, beberapa kerja sama dengan BUMD se-Kalimantan juga dibahas. Salah satunya dalam rangka memenuhi kebutuhan.
Baca Juga: JATAM Kaltim: Negara Gagal Lindungi Rakyat, Desak Tindakan Tegas atas Kejahatan Tambang di PaserLihat postingan ini di InstagramBaca Juga: Ungguli Rudy-Seno di Survei Poltracking, Tim Isran-Hadi Tetap Fokus Kampanye untuk Dominasi Suara
Masing-masing daerah pasti punya penghasilan tertentu. Misalnya seperti di Balikpapan banyak memasok ayam, kemudian di Palangkaraya kelebihan pasokan beras dan Samarinda punya pasokan telur yang lebih. Hal itu, ujar Khairul, bisa saling mensuplai antar daerah seandainya terjadi kekurangan bahan tertentu di suatu daerah Kalimantan lainnya.
"Penguatan yang disebut sinergi dan kolaborasi ini bisa berjalan di antara sesama regional Kalimantan. Ini juga kami harapkan melalui BUMD-BUMD itu," lanjutnya.
APEKSI Regional Kalimantan kali ini juga membicarakan perihal pariwisata dan cara untuk membangkitkan sektor pariwisata di Kalimantan. Tak kalah menarik, Khairul menyebut isu terkait penyediaan listrik sekarang sudah relatif lebih teratasi. Pihaknya juga melihat sungai-sungai di Kalimantan banyak yang dangkal. Sehingga terkadang sulit dicapai oleh kapal-kapal besar.
"Kami juga mendorong percepatan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Sehingga harapan kami, sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini berakhir, pemindahannya bisa terealisasi," tambah Khairul.
Jika pemindahan IKN terealisasi di Kaltim, regional daerah Kalimantan lainnya akan terkena dampak dan mendapatkan imbas dari pemindahan tersebut. Khairul berharap, hal ini bisa berjalan simultan.
Seandainya IKN sudah terealisasi, maka masalah transportasi dan infrastruktur akan berjalan dengan sendirinya. Terjadi pula supply and demand. Oleh sebab itu, strategi yang tengah dilakukan APEKSI Regional Kalimantan adalah fokus untuk percepatan pemindahan IKN itu. Diharapkan, 9 kota di seluruh Kalimantan bisa mensuplai sesuatu ke IKN agar tak sekadar menjadi penonton.
"Kota-kota di Kalimantan ini tentu harus bersiap untuk menyongsong itu menjadi pendukung dari IKN yang baru. Terutama dari aspek logistik, pemenuhan sandang dan pangan menjadi perhatian kami bersama," jelas Khairul.
Ada 10 poin rekomendasi atau usulan kerja pada 2022 yang dibahas di Raker Komwil tadi. Pertama adalah mendorong terwujudnya percepatan trans Kalimantan, transportasi darat serta transportasi udara yang memadai pada jalur 9 kota di Kalimantan dengan diusulkan untuk dimasukan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Kedua, mendorong percepatan rencana pemindahan IKN ke Kaltim dengan perkuatan pada aspek infrastruktur, sosial, dan jaringan. Ketiga, program pembangunan kerja sama daerah dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk menarik investasi dan membangun infrastruktur sesuai dengan skala prioritas. Keempat, program penguatan pemerintah daerah dalam ketahanan bencana alam dan non alam serta ketahanan pangan di Kalimantan.
Kelima, mendorong kerja sama pemerintah daerah se-Kalimantan dan di luar Kalimantan dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan kebutuhan pokok yang bertujuan untuk kepentingan umum. Lalu, program penataan kawasan kumuh di wilayah Kalimantan.
Lalu yang ketujuh, program pengembangan pariwisata 4.0 (membangun ekosistem digital mulai dari inspiration, arrival, destination, hingga post-trip digital mencerminkan era tourism 4.0) dengan perhatian khusus pada meningkatkan wisata milenial mandiri dan individual melalui pemberian insentif khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Kedelapan, kemudahan perizinan dan memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di tengah era pandemi Covid-19. Kesembilan, mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi kehandalan energi listrik di wilayah pulau Kalimantan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Terakhir mendukung pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan normalisasi sungai-sungai se-Kalimantan dari pendangkalan.
"Hasil rekomendasi akan kami serahkan ke Dewan APEKSI ke APEKSI pusat dan akan diteruskan ke Pak Presiden," tandasnya.
[YMD | NON]
Related Posts
- Dispora Kaltim Kirim Kontingen ke Pra-Popnas 2024, Targetkan Prestasi Maksimal
- Dukungan Masyarakat Dayak Semakin Menguat untuk Isran-Hadi Jelang Hari Pencoblosan
- Diskominfo Kaltim Berikan Edukasi Bijak Bermedia Sosial bagi Finalis Puteri Muslimah Nusantara 2024
- Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Kaltim Perkuat Ekonomi Daerah
- Pemprov Kaltim Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber untuk Perkuat Keamanan Digital Daerah