Kaltimtoday.co, Samarinda - Awal Maret silam, Komisi I DPRD Kaltim sempat bertemu dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim terkait surat pengaduan yang disampaikan oleh PT Insani Bara Perkasa (IBP). Kala itu, Komisi I mendapat pengaduan dari masyarakat soal lokasi yang tercemar limbah. Tepatnya di kilometer 11, Desa Tani Bhakti, Loa Janan, Kukar.

Komisi I meminta pihak perusahaan agar mendampingi ke lokasi untuk meninjau pengaduan itu. Namun, pihak perusahaan tak mengizinkan rombongan Komisi I masuk dengan alasan tidak ada pemberitahuan.

Ketua Komisi I, Jahidin menyampaikan bahwa soal tindak lanjut laporan dari masyarakat ke PT IBP, Komisi I akan mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim untuk melakukan rapat koordinasi.

"Itu sudah kami agendakan. Dalam waktu dekat ini, yang kami undang Dinas ESDM Kaltim, direktur pertambangan, terkait dengan perizinan, serta DLH Kaltim," ungkap Jahidin saat dikonfirmasi pada Senin (23/3/2021).

Politisi dari Fraksi PKB itu menilai, DLH Kukar tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya juga menyesal ketika yang bersangkutan diundang untuk memberikan masukan justru tak hadir.

Baca Juga: Berbagi Sukacita Ramadhan, PT Indexim Coalindo Beri Santunan Anak Yatim 

 

Baca Juga: DLHK Kukar Bakal Alokasikan Kendaraan Pengangkut Sampah pada 2024 

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Baca Juga: 895 Pasukan Merah Putih Kini Jadi Kewenangan DLHK Kukar

Baca Juga: Di Tahun 2023, Tercatat 566 Orang Asing Datang ke Berau

View this post on Instagram

Baca Juga: Soroti Soal Kendaraan Sawit dan Tambang di Jalan Umum, Pj Gubernur Kaltim Imbau Pengusaha Taat Regulasi

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Jumlah Angkatan Kerja di Kaltim Naik Signifikan, Didominasi Sektor Pertambangan dan Penggalian

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

 

Baca Juga: Kerja di Tambang Jadi Dambaan, Kades Loh Sumber Ubah Mindset Pemuda untuk Terjun di Sektor Pertanian

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sehingga dalam waktu mendatang, pihaknya akan mengundang dan bersurat kembali. Sebenarnya, kewenangan ini ada di Kukar. Sebab terjadinya berada di wilayah Kukar. Dianggap tak tuntas menyelesaikan, maka diteruskan pula ke DLH Kaltim. Selain DLH Kukar, DPRD Kukar juga akan turut diundang.

Seandainya perusahaan tidak menyelesaikan hak masyarakat, barulah Komisi I akan melaporkannya ke Kementerian ESDM di Jakarta. Sebab pada prinsipnya, hal yang terjadi desa tersebut sangat merugikan masyarakat. Apalagi yang bermukim di sekitar daerah tambang. Jahidin menyebut, warga menderita akibat ulah tak bertanggung jawab perusahaan.

"Harapan kita kan keberadaan tambang ini mengubah pola hidup masyarakat sekitarnya. Bisa merekrut tenaga kerja, ada dampak yang bisa menguntungkan. Tapi kalau menyengsarakan masyarakat, untuk apa?" lanjutnya.

Namun jika perusahaan bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dirasakan masyarakat, berarti masalahnya selesai. Sebab DPRD Kaltim hadir sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dan fasilitator sehingga hak masyarakat wajib diperjuangkan.

"Kalau mereka bisa selesaikan, ya berarti selesai. Kalau tidak, kami akan lanjutkan ke pusat. Kami  rekomendasikan itu ke Kementerian ESDM. Namun masih kami berikan peluang. Harapan kami nanti DLH Kaltim ikut menangani," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]