Kutim
Diduga Rusak Tanaman Reklamasi Saat Buka Lahan, Oknum ASN di Kukar Ditetapkan Tersangka

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AP ditetapkan tersangka akibat diduga melakukan perusakan tanaman reklamasi di lokasi eks tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) pada Juni 2021 lalu.
Kasat Reskrim Polres Kukar, AKP Herman Sopian melalui Kanit Tipiter, IPDA Sagi Janitra menjelaskan, kejadian bermula pada Desember 2020 hingga Juni 2021 diarea reklamasi eks perusahaan yang berada di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu.
Berdasarkan keterangan tersangka, dia hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara merintis lahan. Sejumlah tanaman yang ada pun ditebang dengan mesin gergaji, mengakibatkan sejumlah tanaman jenis akasis yang sebelumnya ditanam perusahaan rusak.
Usia tanaman tersebut diperkirakan sekitar lima tahun, sedangkan lokasi pembukaan lahan tak jauh dari tempat Sekolah Tinggi Polisi (SKN) Kukar di kawasan Jonggon.
Baca Juga: Kisruh Pengangkatan Non ASN ke PPPK Ditunda, DPRD Kaltim Bakal Sampaikan ke Gubernur Rudy Mas'udView this post on InstagramBaca Juga: Kepala Bagian Keuangan Purna Tugas, Sekda Kukar Apresiasi Dedikasi 29 Tahun Megabdi sebagai ASN
“Ada puluhan pohon yang rusak karena dipotong tersangka. Usianya rata-rata lima tahun,” katanya pada Kamis (14/10/2021).
Sagi Janitra menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mendatangi langsung ke lokasi, dirasa barang bukti sudah kuat dan hasil keterangan saksi mengarah kesana maka polisi pun menetapkan AP sebagai tersangka sejak 30 Juni lalu.
Setelah ditangani Polres Kukar, kasus kemudian dilimpahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan status P-21 atau hasil penyidikan sudah lengkap. Adapun penyerahan berkas perkara dan barang bukti serta tersangka dilakukan pada 22 September lalu.
“Berkas kasusnya sudah P-21 dan dinyatakan lengkap,” ungkapnya.
Barang bukti yang berhasil diamankan yakni alat mesin gergaji yang digunakan tersangka saat memotong tanaman. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 406 KUHP Tentang Pengerusakan dengan ancaman hukuman penjara dua tahun delapan bulan.
[SUP | NON]
Related Posts
- Buntut dari Pemutusan Tenaga Honorer di Bawah Dua Tahun, Pejuang SIGAP di Berau Dinonaktifkan Sementara
- Krisis Tenaga Kesehatan di Berau, Puluhan Honorer Non-ASN Dirumahkan
- Non-ASN Kurang dari 2 Tahun Tidak Bisa PPPK, Pemkab Berau Harap Solusi Pemerintah Pusat
- Kontroversi Poligami ASN, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Patuhi Undang-Undang
- Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Akhirnya Berdamai dengan ASN Ditjen Dikti Neni Herlina