Samarinda

Infrastruktur Masih Jadi PR Besar di Kaltim, Makmur HAPK Sebut Bakal Terus Kontrol

Kaltimtoday.co, Samarinda – DPRD Kaltim mengharapkan provinsi bisa melihat kembali kewenangan-kewenangan di kabupaten dan kota. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK usai Musrenbang RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

“Kan di sana ada tugas-tugas khusus seperti pendidikan setingkat SMA. Kemudian infrastruktur. Maksud saya, tujuannya yang diutamakan. Jangan sampai ke saya nanti seolah-olah ini pekerjaan gubernur terabaikan begitu,” ungkap Makmur pada Kamis (23/4/2021).

Baca juga:  Marthinus Minta Sosialisasi Perda Lebih Masif ke Masyarakat

Setelah itu, bantuan keuangan (Bankeu) juga perlu diperhatikan yang mungkin dibutuhkan di kabupaten dan kota. Dia menyebutkan ada usulan dari beberapa daerah terkait jalan dan infrastruktur. Salah satunya untuk daerah Sambaliung-Talisayan, Berau. Programnya sudah berjalan pada 2021 ini.

“Insyaallah karena sejak kami masuk di DPRD 2020 di perubahan, semua UPTD-UPTD kita isi. Supaya dapat diberi jalan ke Kubar, Paser, dan sebagainya,” lanjutnya.

Dia mencatat bahwa, tuntutan yang digaungkan masyarakat sampai saat ini masih terkait infrastruktur. Dia pun ingin hal itu jadi perhatian utama agar infrastruktur bisa diperhatikan oleh Pemprov. Termasuk pengadaan air bersih dan listrik yang tak kalah krusial.

“Insyaallah sejak kami masuk kemarin, 2020 di perubahan itu UPTD sudah berfungsi untuk pemeliharaan jalan. Selama ini, terus terang saja. Mohon maaf, saya ingatkan Pemprov untuk diperhatikan kewajiban-kewajibannya ini. Alhamdullilah, pada 2020 sudah mulai ada pemeliharaan,” bebernya.

Baca juga:  Pansus Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim Mulai Persiapkan Kebijakan hingga Badan Usaha

Mengenai berbagai infrastruktur, Makmur menyampaikan bahwa, pada dasarnya DPRD Kaltim terus mengontrol dan meminta jadi prioritas utama. Terkait listrik, akhirnya ada beberapa daerah yang sudah bisa mengakses. Contohnya ada di Maratua, Berau dan Kutim. Itulah yang disebut sebagai tugas-tugas dari Pemprov.

Selain infrastruktur, Makmur juga menyinggung bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan yang jumlahnya masih kurang untuk di Kaltim.

“Bukan karena Covid-19, tapi mulai dulu memang sudah kurang,” tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close