Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kaltim mengharapkan provinsi bisa melihat kembali kewenangan-kewenangan di kabupaten dan kota. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK usai Musrenbang RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020 di Pendopo Etam, kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

"Kan di sana ada tugas-tugas khusus seperti pendidikan setingkat SMA. Kemudian infrastruktur. Maksud saya, tujuannya yang diutamakan. Jangan sampai ke saya nanti seolah-olah ini pekerjaan gubernur terabaikan begitu," ungkap Makmur pada Kamis (23/4/2021).

Setelah itu, bantuan keuangan (Bankeu) juga perlu diperhatikan yang mungkin dibutuhkan di kabupaten dan kota. Dia menyebutkan ada usulan dari beberapa daerah terkait jalan dan infrastruktur. Salah satunya untuk daerah Sambaliung-Talisayan, Berau. Programnya sudah berjalan pada 2021 ini.

"Insyaallah karena sejak kami masuk di DPRD 2020 di perubahan, semua UPTD-UPTD kita isi. Supaya dapat diberi jalan ke Kubar, Paser, dan sebagainya," lanjutnya.

Baca Juga: Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama Kecamatan Tenggarong di Tahun 2024

 

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

View this post on Instagram

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

Baca Juga: Yan Ajak Seluruh Pihak Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan Pemkab Kutim

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

Baca Juga: Nidya Listiyono Siap Atasi Keluhan Warga Samarinda Soal Jalan, Banjir, hingga Lampu Penerangan 

Baca Juga: Soroti 3 Gedung Baru Milik Pemprov, Komisi III DPRD Kaltim Bakal Panggil Dinas PUPR-PERA

Baca Juga: Rusman Ya'qub Sebut Terbentuknya DBOD Kaltim Tak Disertai Landasan Hukum

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemprov Kembangkan Sekolah Inklusi secara Masif

Dia mencatat bahwa, tuntutan yang digaungkan masyarakat sampai saat ini masih terkait infrastruktur. Dia pun ingin hal itu jadi perhatian utama agar infrastruktur bisa diperhatikan oleh Pemprov. Termasuk pengadaan air bersih dan listrik yang tak kalah krusial.

"Insyaallah sejak kami masuk kemarin, 2020 di perubahan itu UPTD sudah berfungsi untuk pemeliharaan jalan. Selama ini, terus terang saja. Mohon maaf, saya ingatkan Pemprov untuk diperhatikan kewajiban-kewajibannya ini. Alhamdullilah, pada 2020 sudah mulai ada pemeliharaan," bebernya.

Mengenai berbagai infrastruktur, Makmur menyampaikan bahwa, pada dasarnya DPRD Kaltim terus mengontrol dan meminta jadi prioritas utama. Terkait listrik, akhirnya ada beberapa daerah yang sudah bisa mengakses. Contohnya ada di Maratua, Berau dan Kutim. Itulah yang disebut sebagai tugas-tugas dari Pemprov.

Selain infrastruktur, Makmur juga menyinggung bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan yang jumlahnya masih kurang untuk di Kaltim.

"Bukan karena Covid-19, tapi mulai dulu memang sudah kurang," tandasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]