Kaltimtoday.co, Bontang - Pulau Beras Basah menjadi salah satu ikon wisata di Bontang. Namun secara aturan, kewenangan laut berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengelolanya, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang perlu meninjau regulasi terkait pengelolaannya.

Hal tersebut sebagai dasar hukum Dispopar Bontang dalam mengembangan Pulau Beras Basah yang secara geografis terletak di wilayah Bontang, namun secara kewenangan berada di Provinsi.

Oleh karenanya, kajian kewenangan pengelolaan destinasi wisata di kawasan konservasi pun dilakukan. Tim Kajian Kewenangan Pengelolaan Destinasi Wisata di Kawasan Konservasi Universitas Mulawarman (Unmul), Erwiantono mengatakan, Agustus 2021 dilakukan kajian, namun masih proses diskusi bagian hukum untuk konsep pengelolaan bersama berbasis asas pembantuan. 

“Ini harus pengelolaan bersama, basisnya apa? Asas pembantuan dalam otonomi daerah, di ruang hukum nanti ada pendapat-pendapat, dan baru kami kaji mana yang kuat,” terang Erwin saat ditemui di Kantor Dispopar Bontang, Rabu (15/14/2021).

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

 

Baca Juga: Sambut Pilkada dengan Suka Cita, Najirah-Aswar Bagi-Bagi Balon untuk Pengguna Jalan

Baca Juga: Roadshow di Bontang, Rudy Mas'ud Janjikan Pendidikan Gratis hingga S3 melalui Program “Gratispol”

Baca Juga: Komitmen Najirah-Aswar di Pilkada: Permudah Investasi dan Berantas Praktik "Upeti"

View this post on Instagram

Baca Juga: Sitti Yara Usul Car Free Day Rutin di Simpang Ramayana, Sebut Bisa Dukung Olahraga dan UMKM

Baca Juga: Janji dalam 5 Tahun Buka 10 Ribu Lapangan Kerja Baru di Bontang, Sutomo Jabir: Itu Target Sangat Realistis

Baca Juga: Sapa Warga di Belimbing, Nasrullah Janji Selalu Buka Pintu Rujab, hingga Komitmen Cetak Ribuan Lapangan Kerja Baru

Baca Juga: Winardi Ingatkan KPU Bontang Tunjuk Moderator dan Panelis Debat yang Tak Terafiliasi Paslon Tertentu

Baca Juga: Gelar Sosialisasi, Bawaslu Bontang Ingatkan ASN Haram Cawe-Cawe dalam Politik Praktis

Baca Juga: Pastikan Angkatan Kerja Tersertifikasi dan Mudah Cari Kerja, Najirah-Aswar Tawarkan Program Bontang Technopark dan Bontang SuperApps

Baca Juga: Endorse Najirah-Aswar di Pilkada Bontang, Isran: Pahamlah!

Baca Juga: Kampanye di Pasar Taman Citra Mas Lok Tuan, Sutomo-Nasrullah Janji Revitalisasi Pasar Jadi Agenda Prioritas Bila Terpilih

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mengenal Sutomo Jabir, Calon Wali Kota Bontang: Anak Desa Penantang "Gajah"

Rapat lanjutan yang digelar di Dispopar Bontang pun, hasilnya Bagian Hukum Setda Bontang akan bersurat resmi untuk minta arahan dari ruang hukum yang sudah diidentifikasi ke Bagian Hukum Provinsi Kaltim.

Erwin yang juga Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kaltim menuturkan, harapan dari adanya proses kejelasan pengelolaan ini yakni praktek pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi bisa melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan terutama masyarakat. Karena, menurut pandangannya, semua upaya pembangunan itu, harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Apalagi, Pulau Beras Basah masuk dalam kawasan konservasi laut di zona 2, atau zona pemanfaatan terbatas untuk ekowisata bahari. Sehingga dari awal, kata Erwin, sudah didesain untuk pemanfaatan sebagai ekowisata.

“Kata-kata ekowisata itu mengandung konsekuensi bahwa dia harus dikelola memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat, yang berujung sejahtera, hijau, dan adil,”pungkasnya.

[RIS | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.