Kaltimtoday.co, Bontang - Pulau Beras Basah menjadi salah satu ikon wisata di Bontang. Namun secara aturan, kewenangan laut berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sesuai dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengelolanya, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang perlu meninjau regulasi terkait pengelolaannya.

Hal tersebut sebagai dasar hukum Dispopar Bontang dalam mengembangan Pulau Beras Basah yang secara geografis terletak di wilayah Bontang, namun secara kewenangan berada di Provinsi.

Oleh karenanya, kajian kewenangan pengelolaan destinasi wisata di kawasan konservasi pun dilakukan. Tim Kajian Kewenangan Pengelolaan Destinasi Wisata di Kawasan Konservasi Universitas Mulawarman (Unmul), Erwiantono mengatakan, Agustus 2021 dilakukan kajian, namun masih proses diskusi bagian hukum untuk konsep pengelolaan bersama berbasis asas pembantuan. 

“Ini harus pengelolaan bersama, basisnya apa? Asas pembantuan dalam otonomi daerah, di ruang hukum nanti ada pendapat-pendapat, dan baru kami kaji mana yang kuat,” terang Erwin saat ditemui di Kantor Dispopar Bontang, Rabu (15/14/2021).

Baca Juga: Usai Sidak, Winardi Minta DPMPTSP Bontang Periksa Kelengkapan Izin PT Black Bear

 

Baca Juga: Tahap Awal Penyaluran, Pemkot Bontang Bakal Fasilitasi 3 Ribu Tab untuk Siswa SMP

Baca Juga: Pendidikan Coding-AI Bakal Masuk Kurikulum 2025, Disdikbud Bontang Siapkan Guru Muda sebagai Pengajar 

Baca Juga: Diduga Langgar Regulasi, Wawali Agus Ngamuk Saat Sidak ke PT IKPT

View this post on Instagram

Baca Juga: Gelar Sosper Kepemudaan, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Baca Juga: Dorong Transformasi Pendidikan di Era Digital, Pemkot Bontang Salurkan Ratusan Laptop ke Guru

Baca Juga: Sinergi dengan Bontang Mental Health Program, Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Galakkan Edukasi Kesehatan Mental untuk Perempuan Muda

Baca Juga: Gagal Penuhi Standar Administratif dan Akademik, Unijaya Dipastikan Bakal Ditutup

Baca Juga: Reses di Lok Tuan, Sitti Yara Dicurhati Soal Sulitnya Akses Magang hingga Distribusi Jargas Tak Merata

Baca Juga: Reses Andi Faizal di Bontang Kuala: Warga Keluhkan Banjir Rob hingga Dorong Pembangunan Flyover

Baca Juga: Genjot Kedisiplinan ASN, Wawali Agus Bakal Rutin Gelar Inspeksi Mendadak

Baca Juga: Usai Disambangi Pemkot Bontang, Besok LLDIKTI Bakal Tinjau Unijaya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Pemkot Bontang Siapkan Rp30 Ribu per Anak per Hari hingga Libatkan Pemuda Lokal

Rapat lanjutan yang digelar di Dispopar Bontang pun, hasilnya Bagian Hukum Setda Bontang akan bersurat resmi untuk minta arahan dari ruang hukum yang sudah diidentifikasi ke Bagian Hukum Provinsi Kaltim.

Erwin yang juga Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kaltim menuturkan, harapan dari adanya proses kejelasan pengelolaan ini yakni praktek pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi bisa melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan terutama masyarakat. Karena, menurut pandangannya, semua upaya pembangunan itu, harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Apalagi, Pulau Beras Basah masuk dalam kawasan konservasi laut di zona 2, atau zona pemanfaatan terbatas untuk ekowisata bahari. Sehingga dari awal, kata Erwin, sudah didesain untuk pemanfaatan sebagai ekowisata.

“Kata-kata ekowisata itu mengandung konsekuensi bahwa dia harus dikelola memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat, yang berujung sejahtera, hijau, dan adil,”pungkasnya.

[RIS | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.