Samarinda
Legislator Karang Paci Sebut Tata Kota Samarinda Amburadul, Dinas PUPR Diminta Segera Benahi
Kaltimtoday.co, Samarinda - Kondisi Kota Tepian saat ini perlu dibenahi. Di sejumlah titik, ditemukan beberapa jalan berlubang. Salah satu contohnya di Jalan Pulau Irian dan Jalan Pulau Sebatik.
Komisi III DPRD Kaltim pun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Samarinda pada Senin (5/4/2021) di gedung E lantai 1 kompleks DPRD Kaltim. Membahas lebih lanjut mengenai perbaikan jalan di Samarinda. Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hero Mardanus menyebutkan bahwa perbaikan jalan akan segera dilakukan, salah satunya di Jalan Pulau Irian.
"Sebagian besar jalan-jalan di pinggir juga akan kami perbaiki. Ke depannya, wali kota akan membuat UPTD Jalan. Itulah nanti yang menangani cepat kalau ada kerusakan jalan. Sekaligus nanti ada UPTD Pengendalian Banjir," ungkap Hero kepada awak media.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim yakni Seno Aji juga menyampaikan tanggapannya. Saat Seno mengikuti RDP tersebut, ditegaskan olehnya bahwa Komisi III meminta Dinas PUPR Samarinda agar fokus membenahi tata kota.
"Sampai saat ini saya melihat tata kotanya amburadul. Tata kota Samarinda ini perlu diperbaiki. Sebab wajah kota itu terlihat dari awal masuknya tamu ke kota tersebut," ungkap Seno.
View this post on Instagram
Perbaikan tata kota juga sangat krusial lantaran Samarinda akan menjadi kota penyangga IKN yang rencananya dibangun di Sepaku. Seno menegaskan, pembenahan dirasa perlu. Terlebih lagi, Wali Kota Andi Harun turut memiliki visi pembenahan tata kota.
“Ini sudah ada visi dan misi Pak wali kota yaitu memperbaiki Tata Kota Samarinda, terutama di daerah Tepian yang menjadi ikonnya Samarinda," lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
RDP tersebut dilakukan para legislator Karang Paci sebagai upaya untuk monitoring di masing-masing daerah se-Kaltim. Pada saat penyampaian hasil reses anggota DPRD di rapat paripurna tempo hari pun, disebutkan bahwa Kaltim masih miskin infrastruktur.
Dijelaskan Seno, RDP bersama pemerintah kabupaten atau kota memiliki tujuan. Yakni demi menyelaraskan program kerja mengenai infrastruktur antar daerah, provinsi, dan nasional. Ini juga untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan. Pada kesempatan selanjutnya, RDP serupa bersama Pemkab Kutai Barat dan Pemkot Balikpapan juga segera digelar.
“Sering kali kita mendapatkan laporan masyarakat kalau program-program kebanyakan tumpang tindih. Sehingga kita berharap ke depan tidak ada lagi saling lempar-lemparan isu,” tandas Seno.
[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Ajang Basket 3x3 Piala Gubernur Kaltim 2024: Atlet Muda Bersinar di BigMall Samarinda
- Lima Panelis Debat Perdana Pilwali Samarinda Siap Rancang Pertanyaan untuk Paslon Tunggal Andi Harun-Saefuddin Zuhri
- Station Cellular Group Tawarkan Sepeda Listrik Murah Ramah Lingkungan Seharga Rp 3 Jutaan
- Dukungan Isran Noor untuk Petani Kaltim: Dari Peningkatan NTP hingga Ekspansi Lahan Pertanian
- Mitigasi Bencana, DPK Kaltim Dorong Masyarakat Digitalisasi Arsip Keluarga