Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam keputusan SKB 4 Menteri, akhirnya disebutkan bahwa guru dan tenaga pendidik di sekolah yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19 agar bisa kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa, kapasitas belajar tatap muka hanya 50 persen. Meski tatap muka berlangsung, namun sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih akan ada.

Ditanya mengenai hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa, semua dilihat sesuai kondisi dan daerah masing-masing. Bagi pemerintah kabupaten dan kota yang menangani TK, SD, dan SMP dipersilakan untuk melakukan percobaan terlebih dahulu agar protokol kesehatan (Prokes) tetap terlaksana.

 

Baca Juga: Gakkum LHK Bentuk Tim Khusus dan Kumpulkan Bukti untuk Tangani Kasus Penyerobotan Lahan KHDTK Unmul

Baca Juga: PMII Demo di Depan Terminal BBM Samarinda, Tuntut Jawaban Pertamina soal BBM Bikin Brebet

Baca Juga: Terindikasi Pidana, Dinas ESDM Minta Gakkum LHK Segera Tindak Kasus Penyerobotan Lahan KHDTK Unmul

Baca Juga: Gubernur Kaltim Janji Benahi Over Kapasitas Pasien di RSUD AWS Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Dekan Fahutan Unmul Lapor ke Gakkum LHK Soal Penyerobotan Lahan KHDTK akibat Aktivitas Tambang

Baca Juga: Gubernur Kaltim Beri Peringatan Keras Aktivitas Tambang di KHDTK Unmul: Rusak Lingkungan dan Ganggu Riset Mahasiswa

Baca Juga: Kendaraan Mogok Usai Isi BBM di SPBU, Abdul Rohim Desak Pemkot Samarinda Segera Bentuk Tim Investigasi Independen

Baca Juga: Banyak Dikeluhkan Warga BBM Bikin Mogok, Rudy Mas'ud Sidak 2 SPBU di Samarinda, Hasilnya Aman dan Bersih

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani Bukit Makmur Sukseskan Panen Perdana Padi Gunung di Lahan Agrowisata

Baca Juga: Gratis Sewa 6 Bulan, Nilai THR Lebaran dari Rudy Mas'ud untuk Kantin Sekolah di Kaltim Setara Rp 1,46 Miliar

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Resmi Copot Presiden Yoon Suk-yeol, Pilpres Digelar 60 Hari Lagi

Baca Juga: Kapolri Bantah Jurnalis Asing Wajib Kantongi Surat Keterangan Kepolisian Saat Meliput di Indonesia

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sementara itu, untuk provinsi yang menangani SMA/SMK, dia menilai mengarahkan siswa akan lebih mudah. Sebab sudah paham dan lebih dewasa.

"Tapi tetap saja, prokes harus diutamakan. Menurut saya, tidak boleh langsung dibuka begitu. Kita buat dulu beberapa percobaan untuk sekolah yang siap melaksanakan PTM," ungkap Hadi saat ditemui pada Selasa (30/3/2021).

Vaksinasi terhadap tenaga pendidik memang sudah terlaksana sebagian di beberapa daerah di Kaltim. Namun belum mencakup keseluruhan karena dilakukan bertahap. Sebab pemerintah juga tengah memprioritaskan vaksin untuk lansia.

"Target vaksinasi itu dari pusat. Kami tinggal menjalankan dan menerima saja. Guru itu masuk daftar prioritas," pungkas Hadi.

[YMD | RWT]