Kaltimtoday.co, Tenggarong — Aparat penegak hukum Polres Kutai Kartanegara (Kukar) banyak melakukan proses tindak pidana. Salah satunya tindak pidana korupsi (Tipikor) yang mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Dalam putusannya, ada yang dilakukan penahanan. Bahkan ada yang harus mengembalikan dana kerugian negara akibat korupsi oleh tersangka.

"Polres Kukar sudah beberapa kali melakukan proses hukum pada tersangka Tipikor dengan mengembalikan hasil korupsi ke kas negara," kata Kanit III Satreskrim Polres Kukar, IPDA Gede Wijaya, Jumat (24/12/2021).

 

Baca Juga: Pemkab Kukar Perkuat Mitigasi Korupsi, Awasi Anggaran hingga ke Tingkat RT

Baca Juga: Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan, Minta Bebas dari Kasus Korupsi Chromebook

Baca Juga: Kejagung Sita 42.000 Ton Mineral Senilai Rp216 Miliar dari Kasus Korupsi Timah

Baca Juga: Permohonan Praperadilan Dikabulkan, Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Penetapan Tersangka Dinilai Tidak Sah

View this post on Instagram

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Direktur PT KBA Tersangka Korupsi Penyertaan Modal Perusda BKS Rp7 Miliar

Baca Juga: Isran Noor Diperiksa Kejati Kaltim selama Tujuh Jam Terkait Kasus Korupsi DBON 

Baca Juga: Kasus Dana Hibah DBON Kejati Kaltim Tetapkan Dua Tersangka, Potensi Tambahan Tersangka Bersifat Dinamis

Baca Juga: Kasus Korupsi Minyak, Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid

Baca Juga: Cetak Sejarah, Albania Tunjuk Menteri AI Pertama di Dunia untuk Perangi Korupsi

Baca Juga: KPK Dorong Pemprov Kaltim Perkuat Integritas dan Tutup Celah Korupsi

Baca Juga: Dari Rente ke Reformasi: Catatan Hukum atas Penahanan Ketua Kadin Kaltim oleh KPK

Baca Juga: KPK Resmi Tahan Dayang Dona 20 Hari Terkait Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selama 2021 ini kata Gede, Unit Tipikor Satreskrim Polres Kukar telah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara mencapai sekitar Rp 1,345 miliar. Pemulihan dana negara hasil tindak pidana korupsi tersebut bersumber dari delapan perkara Lidik dan satu perkara sidik.

Diantara jenis perkara yang ditangani terkait sejumlah kegiatan pemerintah daerah. Kemudian berkenaan dengan dana desa dan perkara Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

"Sudah kami lakukan pengembalian ke negara untuk 2021 ini saja," tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.