Kaltimtoday.co, Tenggarong — Aparat penegak hukum Polres Kutai Kartanegara (Kukar) banyak melakukan proses tindak pidana. Salah satunya tindak pidana korupsi (Tipikor) yang mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Dalam putusannya, ada yang dilakukan penahanan. Bahkan ada yang harus mengembalikan dana kerugian negara akibat korupsi oleh tersangka.

"Polres Kukar sudah beberapa kali melakukan proses hukum pada tersangka Tipikor dengan mengembalikan hasil korupsi ke kas negara," kata Kanit III Satreskrim Polres Kukar, IPDA Gede Wijaya, Jumat (24/12/2021).

 

Baca Juga: Tersandung Kasus Izin Impor Gula, Berikut Jadwal Sidang Pertama Praperadilan Tom Lembong

Baca Juga: Aktivis Anti-Korupsi Kritik Proses Hukum Mardani Maming, Nilai Pengadilan Kurang Independen

Baca Juga: Prabowo: Hanya yang Berkomitmen pada Pemerintahan Bersih yang Akan Bersama Saya

Baca Juga: KPK Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemberantasan Korupsi 

View this post on Instagram

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Dua Tersangka Lagi Kasus Korupsi Penyaluran Kredit Bankaltimtara, Negara Merugi Rp 15 Miliar

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Minta Jadwal Ulang Pemanggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi IUP Kaltim

Baca Juga: KPK Bakal Lelang 104 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Termasuk Porsche, McLaren, dan Harley Davidson

Baca Juga: Unmul Luluskan 1.600 Wisudawan, Mantan Gubernur Kaltim Isran Noor Beri Pesan Jangan Korupsi 

Baca Juga: Dugaan Korupsi PON XXI, Menpora: Sedang Ditelusuri Satgas Tata Kelola 

Baca Juga: KPK Ungkap Satu Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024 Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Baca Juga: Ketum PSI Kaesang Pangarep Akhirnya Muncul ke Publik di Tengah Polemik Penggunaan Jet Pribadi ke Amerika Serikat

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selama 2021 ini kata Gede, Unit Tipikor Satreskrim Polres Kukar telah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara mencapai sekitar Rp 1,345 miliar. Pemulihan dana negara hasil tindak pidana korupsi tersebut bersumber dari delapan perkara Lidik dan satu perkara sidik.

Diantara jenis perkara yang ditangani terkait sejumlah kegiatan pemerintah daerah. Kemudian berkenaan dengan dana desa dan perkara Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

"Sudah kami lakukan pengembalian ke negara untuk 2021 ini saja," tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.