Kaltimtoday.co, Tenggarong — Aparat penegak hukum Polres Kutai Kartanegara (Kukar) banyak melakukan proses tindak pidana. Salah satunya tindak pidana korupsi (Tipikor) yang mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Dalam putusannya, ada yang dilakukan penahanan. Bahkan ada yang harus mengembalikan dana kerugian negara akibat korupsi oleh tersangka.

"Polres Kukar sudah beberapa kali melakukan proses hukum pada tersangka Tipikor dengan mengembalikan hasil korupsi ke kas negara," kata Kanit III Satreskrim Polres Kukar, IPDA Gede Wijaya, Jumat (24/12/2021).

 

Baca Juga: Lakukan Penipuan hingga 12,5 Miliar Dolar, Taipan di Vietnam Divonis Hukuman Mati

Baca Juga: Siapakah Harvey Moeis? Mengenal Suami Sandra Dewi yang Terjerat Kasus Korupsi Timah

Baca Juga: Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 Miliar, Kejari Serahkan Kas Daerah ke Pemkab Kukar

Baca Juga: KPK Dukung Program Makan Siang Gratis, Siap Beri Rekomendasi untuk Cegah Korupsi

View this post on Instagram

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Terus Digali KPK, Kerugian Negara Capai Rp3,03 Triliun

Baca Juga: Apa Itu Konflik Kepentingan? Berikut Dampak, Cara Mencegah dan Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran

Baca Juga: KPK Periksa Anak Eks Menteri Kesehatan Terkait Korupsi APD Covid-19 Senilai Rp 3 Triliun

Baca Juga: KPK Telusuri Dugaan Korupsi Ratusan Miliar di Anak Usaha Telkom Group

Baca Juga: KPK Hormati Keputusan Praperadilan Eddy Hiariej, Tekankan Punya 2 Alat Bukti

Baca Juga: Transparency International: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 Stagnan di Angka 34

Baca Juga: Jawaban Prabowo Soal Cegah Korupsi, Mulai Gaji Pejabat Naik hingga Sanksi Tak Jujur Laporkan LHKPN

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Kutim Amankan Oknum ASN Terkait Kasus Korupsi Solar Cell Rp 16 Miliar

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selama 2021 ini kata Gede, Unit Tipikor Satreskrim Polres Kukar telah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara mencapai sekitar Rp 1,345 miliar. Pemulihan dana negara hasil tindak pidana korupsi tersebut bersumber dari delapan perkara Lidik dan satu perkara sidik.

Diantara jenis perkara yang ditangani terkait sejumlah kegiatan pemerintah daerah. Kemudian berkenaan dengan dana desa dan perkara Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

"Sudah kami lakukan pengembalian ke negara untuk 2021 ini saja," tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.