Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Isran Noor kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 2/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk pengendalian, pencegahan, dan penanganan Covid-19 di Kaltim.

Dalam instruksi tersebut, Isran menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto agar kebijakan PPKM dengan berbasis mikro untuk diperpanjang dan pelaksanaannya diperluas. Termasuk di Kaltim. Maka Isran pun menginstruksikan bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa dan lurah.

Ada 7 poin dalam surat tersebut. Pertama, segera mengambil langkah strategis dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan elemen masyarakat di wilayah masing-masing.

Kedua, segera mempersiapkan pelaksanaan penerapan PPKM mikro sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2021.

Baca Juga: Seragam Gratis Kaltim Mulai Didistribusikan Agustus 2026, Pagu Rp1 Juta per Siswa Termasuk Ongkos Distribusi

 

Baca Juga: Empat Korban Jiwa di Satu Konsesi, JATAM Desak Polisi Tindak Perusahaan Tambang

Baca Juga: DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Baca Juga: PLN Gelar Promo Diskon Tambah Daya 50 Persen Lewat Aplikasi PLN Mobile

View this post on Instagram

Baca Juga: Fase Pemulihan Banjir, IKEA Salurkan Bantuan untuk 364 Keluarga di Aceh Tamiang

Baca Juga: Anggaran Terbatas, Kuota Perjalanan Religi Gratis Marbot Kaltim Anjlok dari 870 Jadi 14 Orang

Baca Juga: Dugaan Anak Anggota DPRD Lolos Jalur Afirmasi, Disdikbud Kaltim Minta SMAN 1 Samarinda Verifikasi Ulang 

Baca Juga: KONI Kaltim Resmi Dilantik, Fokus Siapkan Roadmap Menuju Tiga Besar PON 2028

Baca Juga: Resmi Dilantik, Khomaruzzaman Pimpin TIDAR Kaltim Periode 2026-2031

Baca Juga: Bapemperda DPRD Berau Bahas Penyesuaian Tarif Retribusi dan Kluster Tiga Rumah Sakit Daerah

Baca Juga: Kejati Kaltim dan BPJS Ketenagakerjaan Perpanjang PKS, Kejar 779 Ribu Pekerja yang Belum Terlindungi

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Gelar Program PEKA, Dorong Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Efisiensi Berlanjut, Pemprov Kaltim Saring Ulang Belanja Pengadaan Sebelum Masuk Tahap Lelang

"Pemberlakuan PPKM mikro mulai berlaku sejak 9 Maret hingga 22 Maret 2021. Untuk pelaksanaannya agar dilakukan upaya monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait secara berkala," ungkap Isran seperti dikutip dari poin ketiga di instruksi itu.

Sosialisasi upaya pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 juga minta ditingkatkan. Mulai mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu yang digelar bersama institusi terkait dalam rangka menegakkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19," lanjutnya.

Terkait penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pusat keramaian juga tetap dilakukan secara berkala tiap Sabtu dan Minggu. Maka dengan keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 2/2021 ini, mulai diberlakukan sejak 5 Maret 2021. Sehingga, Instruksi Gubernur Nomor 1/2021 tentang pengendalian, pencegahan, dan penanganan pandemi Covid-19 di Kaltim dinyatakan tak berlaku dan sudah dicabut.

[YMD | RWT]