Kaltimtoday.co, Samarinda – Menyambut rencana pemindahan ibu kota negara di Kaltim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Mirni Mawarni, menyerap aspirasi dan masukan dari para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang ada di Bumi Etam.

Senator yang akrab disapa Mawar ini, mengundang pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Kaltim, dalam acara buka puasa bersama di salah satu restoran di kawasan Jalan Juanda Samarinda, Senin (3/5/2021).

Dikatakan Mawar, sesuai putusan yang sudah diambil Presiden Joko Widodo, ibu kota negara akan dipindahkan di kawasan Penajam Paser Utama. Menyambut hal tersebut, Mawar menyampaikan, perlu penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di Kaltim.

“Sebetulnya, komisi II DPD RI tidak membidangi sumber daya manusia. Namun, ketika saya turun menyerap aspirasi, ujung-ujungnya yang perlu segera diperhatikan adalah peningkatan SDM,” tuturnya.

Ia mengakui, selain SDM, tentu yang juga memprihatinkan adalah kondisi infrastruktur di Kaltim. Masih banyak daerah di Kaltim belum tersentuh pembangunan. Termasuk belum dialiri listrik. Sebagai wakil daerah Kaltim, Mawar mengakui, banyak kelemahan Kaltim saat berjuang dana pembangunan di pemerintah pusat.

“Anggota DPR RI asal Kaltim, hanya 8 orang. Itu pun hanya 5 yang ber-KTP Kaltim. Dengan jumlah itu, Kaltim selalu kurang dapat perhatian,” katanya.

 

Baca Juga: Syarat ASN pindah ke IKN: Literasi Digital, Multitasking, dan Nilai Berakhlak

Baca Juga: Cerita Warga Kaltim Tetap Pilih Merantau ke Jakarta untuk Tingkatkan Keterampilan Meski Sudah Ada IKN

Baca Juga: Terusir dari Kampung Sendiri: Nasib Warga Pemaluan di IKN

Baca Juga: Siap Hadapi Gelombang Urbanisasi Ibu Kota Baru, Pemkot Samarinda Perketat Pencatatan Pendatang Baru

View this post on Instagram

Baca Juga: Bahaya Debu IKN, DPRD PPU Minta Pemerintah Bersinergi Cegah ISPA

Baca Juga: Pemerintah Bakal Pilih Kota Percontohan Rendah Emisi

Baca Juga: Pj Bupati PPU Dampingi Pangdam dan Kapolda Kaltim Tinjau Bandara VVIP serta Bagikan Bantuan Sosial

Baca Juga: Berkunjung ke Kaltim, Papua Barat Cari Lokasi Strategis untuk Pembangunan Kantor Penghubung di Kawasan Penyangga IKN

Baca Juga: Pj Bupati PPU Buka Musrenbang RPJPD 2025-2045,  Fokus Isu Strategis dan Sinergi dengan IKN

Baca Juga: Siapkan Rp 12 Triliun, Kukar Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Produksi Pertanian di Tahun 2025

Baca Juga: Sukseskan IKN, Pj Bupati PPU Dorong Pengembangan SDM Lokal

Baca Juga: Pj Bupati Ajak Masyarakat Awasi Pembahasan Pemekaran Kecamatan di PPU

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bandingkan dengan wakil rakyat asal provinsi yang ada di Pulau Jawa, jumlahnya bahkan sampai ratusan orang.

“Sehingga suara Kaltim kurang didengar,” sambungnya.

Sementara DPD RI juga tidak punya banyak wewenang. Sebanyak 4 wakil daerah Kaltim di DPD RI hanya bisa sebatas memberikan usulan. Namun untuk pembahasan sampai keputusan, tak lagi berperan.

Akan tetapi, bukan berarti hal bisa dijadikan alasan.

“Kita harus terus berjuang. Harus terus bersuara,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua IKAL Komisariat Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto menyampaikan, beberapa pokok pikiran dari kepengurusan IKAL Kaltim.

“Kami berharap, pemikiran yang disampaikan bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” harapnya.

Berbagai pokok pemikiran yang disampaikan di antaranya menyangkut indeks ketahanan nasional Kaltim, indeks sumber daya manusia, dan juga isu seputar ibu kota negara. Tak kalah pentingnya, persoalan sumber daya manusia juga jadi perhatian serius.

Dalam kesempatan itu, pengurus IKAL Kaltim yang hadir di antaranya Rahmawati, Edwin Noviansyah, Hajaturamsyah, Achmad Sofyan, Yusak Hudiyono, M Yuhdi dan Endro S Efendi.

[RWT]