Kaltimtoday.co, Samarinda - Bicara soal sertifikasi elektronik terkait pertanahan di Benua Etam belum terealisasi, anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno menyebut, minimnya sosialisasi menjadikan program tersebut terkesan tertutup dan tak diketahui publik secara luas.

Berawal dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik, maka Kementerian ATR/BPN bakal menarik sertifikat konvensional atau analog diganti menjadi elektronik.

Pasal 16 ayat 3 di Permen itu menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) menarik sertifikat agar bisa disatukan bersama buku tanah dan disimpan sebagai warkah pada Kantah.

Menurut Agiel, harusnya pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim menggelar sosialisasi di kabupaten kota secara masif. Tujuannya agar masyarakat bisa mengerti secara menyeluruh.

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

 

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

Baca Juga: Nidya Listiyono Siap Atasi Keluhan Warga Samarinda Soal Jalan, Banjir, hingga Lampu Penerangan 

Baca Juga: Soroti 3 Gedung Baru Milik Pemprov, Komisi III DPRD Kaltim Bakal Panggil Dinas PUPR-PERA

Baca Juga: Rusman Ya'qub Sebut Terbentuknya DBOD Kaltim Tak Disertai Landasan Hukum

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemprov Kembangkan Sekolah Inklusi secara Masif

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Unmul Ciptakan SDM Berkualitas dan Beri Hibah Anggaran untuk Pembangunan Kampus

Baca Juga: Jelang Hadirnya IKN, Komisi II DPRD Kaltim Lihat Potensi Menjanjikan untuk Kembangkan Sektor Peternakan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Puji Setyowati Lihat Potensi Menjanjikan dari Sektor Wisata dengan Konsep Konservasi

Minimnya sosialisasi mengenai sertifikat elektronik itu membuatnya tertutup meski ada aturan yang mengatur.

"Memang ini sesuatu yang baru, tentu sosialisasi harus kencang. Kalau tidak, kan nanti masyarakat akhirnya takut-takut bahwa sertifikatnya bisa hilang," jelas Agiel beberapa waktu lalu.

Instansi terkait juga memiliki peran penting yakni memberi pemahaman lengkap dan detail agar masyarakat bisa mendapat informasi jelas. Terlebih lagi, sertifikat elektronik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah agar lebih efisien.

Politisi dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan bahwa terdapat kendala bagi masyarakat. Sebab sertifikat fisik yang selama ini digunakan saja, masih banyak tanah yang tak tersertifikasi.

"Apakah yang belum punya sertifikat ini nantinya akan langsung diterbitkan dalam bentuk elektronik? Kan kita tidak tahu karena minim sosialisasi," lanjut dia.

Ke depan, dia bersama kawan-kawan di Komisi I DPRD Kaltim bakal memanggil BPN Kaltim agar bisa bersama-sama menyosialisasikan Permen ATR/BPN Nomor 1/2021 itu.

[YMD | RWT | ADV DRPD KALTIM]