Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltimtara menggelar diskusi publik mengenai urgensi penataan pengelolaan alur Sungai Mahakam, upaya menjaga fungsi sungai dan peningkatan PAD Kaltim.

Agenda tersebut dilaksanakan di Rosty Bakery & Resto pada Minggu (2/5/2021). Diskusi ini dilatarbelakangi oleh pembentukan perusahaan daerah (Perusda) untuk mengelola arus lalu lintas di Sungai Mahakam yang dirasa cukup memungkinkan. Hal tersebut akan menguntungkan bagi daerah, sebab berpotensi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aliran Sungai Mahakam telah menjadi jalur lintas utama transportasi air. Terutama untuk kapal ponton pengangkut batu bara serta kapal muatan logistik yang eksistensinya strategis untuk PAD.

Badko HMI Kaltimtara ingin Pemprov Kaltim memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya peningkatan PAD. Ketua Badko HMI Kaltimtara, Abdul Muis mengungkapkan, jika Pemprov Kaltim bisa memaksimalkan potensi yang ada di Sungai Mahakam sehingga bisa berdampak positif pada PAD.

Sebagai contoh, Kalsel tengah berupaya untuk mengusulkan dan berjuang demi mengelola Sungai Barito, usai keluarnya UU tentang Pemda.

"Kaltim ini bisa lakukan hal serupa. Asal komitmen dan konsisten dalam berjuang," beber Muis.

Sebagai informasi, alur Sungai Mahakam membelah 4 kabupaten dan kota di Kaltim yakni Samarinda, Kukar, Kubar, dan Mahulu. Oleh sebab itu, Muis mendorong semua pihak, khususnya Pemprov Kaltim untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan fungsi Sungai Mahakam yakni dengan rehabilitasi atau perawatan sungai.

Baca Juga: Maratua Tak Dongkrak PAD Berau, Sekda: Perlu Kolaborasi Antar OPD

 

Baca Juga: Air Mahakam di Water Bali

Baca Juga: Demi Generasi Sehat, Balikpapan Terapkan Larangan Iklan Rokok dan Siapkan Strategi Baru Tingkatkan PAD

Baca Juga: Pajak Penerangan Jalan, Makan Minum, dan Hotel Dongkrak PAD Samarinda hingga 29 Persen

View this post on Instagram

Baca Juga: Pengamat Kritisi Parkir Liar Era Kepemimpinan Andi Harun, Sebut E-Parking Belum Masif

Baca Juga: Dishub Balikpapan Ambil Alih Pengelolaan Parkir Pasar, Targetkan PAD Naik

Baca Juga: Balikpapan Genjot Pendapatan Pajak, Target Rp 1,1 Triliun di 2024

Baca Juga: Jimmi Ingatkan Kutim Mesti Bersiap Hadapi Era Paska Tambang 2030

Baca Juga: Agusriansyah Ridwan Dorong Pemkab Kutim Lebih Kreatif dalam Mendongkrak PAD

Baca Juga: Ramdhani Minta Pemkab Kutim Perhatikan Perbaikan Infrastruktur Penunjang Pariwisata

Baca Juga: Berpotensi Dongkrak PAD, Dispar Kaltim Kembangkan Bukit Selili Jadi Destinasi Wisata

Baca Juga: Tingkatkan PAD, Jhon Kenedy Minta Pemda PPU Kembangkan Sektor Pariwisata

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pendapatan Daerah Meningkat, Fraksi AKB Apresiasi Pemkab Kutim

GM Pelindo IV Samarinda Jusuf Junus menjelaskan bahwa, pihaknya tengah menanti Pemprov memberikan ruang gerak untuk menjalin kerja sama sehingga Perusda berjalan maksimal.

"Kalau sudah ada ruang gerak, tinggal kita koordinasikan saja kepada regulator yang sifatnya ke negara langsung dalam bentuk pendapatan bukan pajak, ada juga sebagai BUMN nantinya kepada dividen, kemudian kepada daerah dalam bentuk PAD," beber Jusuf.

3 komponen tersebut menjadi fokus utama agar kontribusi ke daerah bisa maksimal. Menurut Jusuf, upaya peningkatan PAD melalui aliran Sungai Mahakam bisa dilakukan dan mempunyai potensi besar. Walau di sisi lain, risikonya juga besar.

"Semakin besar potensinya semakin besar juga masalah yang dihadapi nantinya, tapi tentunya semua itu berdasarkan itikad baik. Kita yakin pasti bisa, bagi kami sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) siap untuk itu" tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Ahmad Maslihuddin mengungkapkan pendapatan aliran Sungai Mahakam begitu besar. Bahkan 1 tahun mencapai ratusan miliar.

Di satu sisi, pihaknya mengakui alami kendala di Undang-Undang (UU) Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Di mana sifatnya mengatur pelabuhan antar provinsi diambil oleh provinsi. Dan antar kecamatan dikelola oleh kabupaten dan kota.

"Karena aturan itulah yang membuat Pemprov kesulitan dalam pengelolaan PAD di Daerah Aliran Sungai, karena pelabuhan antar provinsi di ambil pusat," tambahnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menjelaskan bahwa pembentukan perusda untuk pengelolaan tersebut cukup memungkinkan. Bahkan bisa dilakukan secepat mungkin sembari melihat keinginan pemerintah.

"Jadi pembentukan Perusda itu cukup potensi yang memang khusus menangani aliran sungai," jelas Tiyo.

[YMD | RWT]