Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan buka puasa bersama (Bukber) untuk seluruh Indonesia. Hal ini mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kukar, Firnadi Ikhsan.

Dia menuturkan, jika larangan bukber diterapkan di Kutai Kartanegara (Kukar) tergantung pada Bupati. Namun, jika melihat kondisi di lapangan akhir-akhir jumlah terkonfirmasi positif mulai menurun.

Jika berkaca pada SE Bupati sebelumnya, memang diatur buka puasa dianjurkan di rumah masing-masing. Serta bukber di tempat ibadah dan rumah makan wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat dan jumlah kehadiran 50% dari kapasitas tempat ruangan.

"Mungkin pemerintah pusat saat ini melihat ada tren kembali terjadi lonjakan positif Covid-19, saya kira peringatkan jadi tidak boleh kita abaikan juga karena kita menganggap penting juga," tutur Firnadi sapaannya saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Rabu (05/05/2021).

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

 

Baca Juga: Positif Covid 19 Saat Kampanye, Joe Biden Diminta Mundur dari Pilpres

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Bontang Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Berau Terpilih Periode 2024-2029

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Paser Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 40 Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: 25 Caleg DPRD Kabupaten Kutai Barat Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 45 Caleg DPRD Kabupaten Kukar Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: KPU Umumkan 20 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mahulu Periode 2024-2029, Cek Daftarnya

Baca Juga: Resmi! KPU Umumkan 45 Caleg DPRD Kota Balikpapan Terpilih Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

Baca Juga: KPU Resmi Umumkan 45 Caleg DPRD Kota Samarinda Terpilih Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 14-15 April 2024, Pemudik Diminta Kembali Lebih Awal

Anggota Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan ini menuturkan, menjelang lebaran idul fitri secara psikologi di masyarakat jika mendengar penyekatan-penyekatan maka otomatis memang sudah mulai membatasi diri dengan sendirinya. Jika larangan bukber dikaitkan dengan ekonomi, nah disinilah yang menjadi permasalahan lantaran agak repot.

"Sebab aturan tersebut ada kebaikan didalamnya tapi juga sangat berdampak pendapatan pelaku usaha," ujar politisi PKS ini.

Menurutnya, bukber secara terbatas jangan dilarang oleh Pemkab Kukar sebab SE Bupati sebelumnya sudah diterapkan oleh masyarakat. Firnadi berharap, Pemkab Kukar tetap mengizinkan dengan perhitungan jumlah pengunjung dibatasi yakni 50 persen dari kapasitas ruangan atau tempatnya. Serta mewajibkan seluruh pengunjung yang datang mengunakan prokes dengan ketat sebab meminimalisir dan dapat mencegah penularan Covid-19.

"Jadi aturan larangan bukber juga tidak mengesampingkan pendapatan ekonomi pelaku usaha dan UMKM," tandas Firnadi.

[SUP | NON]