Kaltimtoday.co, Samarinda - Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 12 Maret 2021 lalu, menuai tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim.

Tak hanya limbah abu sisa pembakaran batu bara alias Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), namun limbah sawit atau Spent Bleaching Earth (SBE) juga dicabut dari kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

PP Nomor 22/2021 diketahui merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Direktur WALHI Kaltim, Yohana Tiko menyampaikan, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disusun secara serampangan, mengakibatkan turunannya juga demikian.

Tak hanya batu bara, perempuan yang akrab disapa Tiko itu juga menyebutkan perkebunan kelapa sawit turut menyumbang pencemaran. Sebelumnya saja, pengelolaan limbah sudah tak terlaksana dengan baik. Apalagi dengan ditambahnya PP Nomor 22/2021 itu. Sepanjang 2021 ini, ada laporan yang masuk ke WALHI Kaltim mengenai pencemaran akibat industri ekstraktif.

Baca Juga: Ekspor Batu Bara Wajib Gunakan HBA Mulai Maret 2025

 

Baca Juga: Langkah Pemerintah Minimalisir Ketergantungan Tambang Batu Bara, Pemkot Samarinda: Izin IUP Bakal Tidak Diperpanjang

Baca Juga: DPRD Berau Dorong Izin Tambang di Wilayah Kota Dipegang Daerah

Baca Juga: JATAM Kaltim Bakal Kawal Janji Rudy Mas'ud Bereskan Ribuan Lubang Tambang

View this post on Instagram

Baca Juga: Kampus Bisa Terima Manfaat Tambang, BPK Berwenang Melakukan Audit

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU Minerba Hari Ini, UMKM dan Koperasi Bisa Ikut Kelola Tambang

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU Minerba Hari Ini, Simak 9 Poin Perubahannya

Baca Juga: Mimpi Buruk Warga Sanga Sanga, Hadapi Kebisingan Tambang Jarak 30 Meter dari Pemukiman

Baca Juga: UMKT Siap Berkontribusi dalam Program Rehabilitasi Lahan Eks Tambang dan Stunting di Kaltim

Baca Juga: Kontra Tambang di Tangan Universitas, JATAM Kaltim: Perguruan Tinggi Tidak Harus jadi Pelaku Industri Ekstraktif

Baca Juga: Koalisi Dosen Unmul Tolak Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi

Baca Juga: Pengamat Soroti Perguruan Tinggi Diusulkan Kelola Tambang: Tridharma Masih Karut-Marut

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: BEM KM Unmul Tolak Usul Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Upaya Pembungkaman oleh Rezim Prabowo-Gibran

Untuk batu bara, ada 1 yang terjadi di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara (Kukar). Sedangkan di Kutim dan Kukar, terhimpun masing-masing 1 pencemaran dari limbah pabrik pengolahan sawit.

Menurut Tiko, hadirnya PP Nomor 22/2021 dengan dalih pemanfaatan limbah justru sesat pikir. Seharusnya saat masih ditetapkan sebagai limbah B3, pemanfaatan dan pengelolaannya sudah diatur. Jika limbah tidak dikelola dan dimanfaatkan, maka ada sanksi administrasi atau pidana.

"Kalau sudah dikeluarkan dari kategori limbah B3 begini, maka tak terjadi sanksi walau perusahaan tak mengelola atau memanfaatkan," ungkap Tiko saat ditemui pada Rabu (17/3/2021).

Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang diklaim dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, substitusi semen, jalan, dan restorasi tambang juga diragukan oleh Tiko. Ditegaskan olehnya, belum ada penelitian untuk pemanfaatan tersebut.

"Bagaimana ketika itu menjadi polusi di manusia? Tidak ada melakukan penelitian tiba-tiba disebutkan itu bisa dimanfaatkan. Apa dasar penelitiannya? Di Kaltim, pemanfaatan limbah itu belum terjadi," lanjut Tiko.

Menurut Tiko, sejak awal seharusnya Pemprov Kaltim menolak Omnibus Law. Tidak adanya penolakan tegas itu, mencerminkan pemimpin daerah tak bisa menolong rakyatnya.

"Seharusnya mengambil sikap dengan menolak Omnibus Law itu. Sebab semua kebijakan kembali ke pusat. Jadi pemerintah daerah ini tidak ada gunanya, lebih baik dibubarkan saja," tandasnya.

[YMD | RWT]