Kaltimtoday.co, Samarinda - Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah mengucurkan dana yang tak sedikit untuk penanganannya, termasuk di Kaltim. Namun, laporan dari realisasi anggaran sebanyak Rp 538 miliar pada 2020 silam belum sampai ke tangan Komisi IV DPRD Kaltim. Sehingga Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim disebut kurang terbuka.

Anggota Komisi IV, Puji Setyowati menyampaikan bahwa, pihaknya belum pernah mendengar review atau evaluasi hasil kegiatan selama 2020 oleh Satgas Covid-19. Beberapa di antaranya seperti dampak ekonomi, penanganan kesehatan, hingga Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

"Sampai sekarang memang belum ada laporan terkait realisasi anggaran itu. Sisanya berapa dan mau diapakan," ungkap Puji kepada awak media.

Sejauh ini, laporan yang didapat bersifat normatif saja. Antara lain, jumlah kasus positif dan kesembuhan, serta perawatannya. Namun perihal program percepatan dan penanganan Covid-19 malah tak ada. Politisi dari Fraksi Demokrat itu menyebut, setidaknya dari penanganan 2020 silam bisa menjadi indikator terhadap penanganan tahun ini.

Baca Juga: DPRD Berau Harap Tambahan Anggaran Pariwisata Jadi Angin Segar untuk Fasilitas dan Akses Wisata

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

View this post on Instagram

Baca Juga: Isu Pemangkasan TKD Kaltim, Ekonom Desak Pemerintah Perkuat Fiskal Daerah

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

Baca Juga: DPRD Kukar Dorong Standarisasi Anggaran Infrastruktur Tiap Kecamatan agar Tak Ada Wilayah Tertinggal

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kukar Nilai Koreksi Anggaran Bukan Defisit, Dorong Fokus ke Belanja Kerakyatan

"Kalau penanganan dampak ekonomi dan JPS saat ini sudah pernah diberitahukan kembali. Yang saya tahu, JPS itu tidak ada masalah. Tapi rincian anggaran detailnya memang tidak ada," lanjutnya.

Seandainya data bisa dibuka secara transparan, masyarakat juga bisa mengakses informasi tersebut dan mengetahui bahwa anggaran memang digunakan untuk kepentingan publik.

"Sebab dana yang digunakan itu kan berasal dari masyarakat. Mau bagaimana pun, pertanggungjawabannya itu ke rakyat," beber Puji.

Senada dengan Puji, Sekretaris Komisi IV, Salehuddin juga mengaku bahwa dirinya pribadi belum mendapat data laporan realisasi anggaran penanganab Covid-19 selama 2020 silam. Menurut politisi dari Fraksi Golkar itu, proses realisasi memang tak besar. Namun soal jumlah, dia tak bisa berkata banyak sebab sampai saat ini tidak mengetahuinya.

"Saat pertemuan terakhir dengan instansi terkait, ada diinformasikan kalau laporan realisasi anggaran masih dalam proses audit dari inspektorat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa didapatkan," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]