Kaltimtoday.co, Samarinda - Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah mengucurkan dana yang tak sedikit untuk penanganannya, termasuk di Kaltim. Namun, laporan dari realisasi anggaran sebanyak Rp 538 miliar pada 2020 silam belum sampai ke tangan Komisi IV DPRD Kaltim. Sehingga Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim disebut kurang terbuka.

Anggota Komisi IV, Puji Setyowati menyampaikan bahwa, pihaknya belum pernah mendengar review atau evaluasi hasil kegiatan selama 2020 oleh Satgas Covid-19. Beberapa di antaranya seperti dampak ekonomi, penanganan kesehatan, hingga Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

"Sampai sekarang memang belum ada laporan terkait realisasi anggaran itu. Sisanya berapa dan mau diapakan," ungkap Puji kepada awak media.

Sejauh ini, laporan yang didapat bersifat normatif saja. Antara lain, jumlah kasus positif dan kesembuhan, serta perawatannya. Namun perihal program percepatan dan penanganan Covid-19 malah tak ada. Politisi dari Fraksi Demokrat itu menyebut, setidaknya dari penanganan 2020 silam bisa menjadi indikator terhadap penanganan tahun ini.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

 

Baca Juga: DPK Kaltim Fasilitasi Bimtek Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Covid-19

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

View this post on Instagram

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: Hetifah Sambut Positif Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2025

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Anggaran IKN Bertambah Rp42 Triliun di 2024 untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Baca Juga: Telan Rp87 Miliar, Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Membengkak dari Tahun Sebelumnya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Positif Covid 19 Saat Kampanye, Joe Biden Diminta Mundur dari Pilpres

"Kalau penanganan dampak ekonomi dan JPS saat ini sudah pernah diberitahukan kembali. Yang saya tahu, JPS itu tidak ada masalah. Tapi rincian anggaran detailnya memang tidak ada," lanjutnya.

Seandainya data bisa dibuka secara transparan, masyarakat juga bisa mengakses informasi tersebut dan mengetahui bahwa anggaran memang digunakan untuk kepentingan publik.

"Sebab dana yang digunakan itu kan berasal dari masyarakat. Mau bagaimana pun, pertanggungjawabannya itu ke rakyat," beber Puji.

Senada dengan Puji, Sekretaris Komisi IV, Salehuddin juga mengaku bahwa dirinya pribadi belum mendapat data laporan realisasi anggaran penanganab Covid-19 selama 2020 silam. Menurut politisi dari Fraksi Golkar itu, proses realisasi memang tak besar. Namun soal jumlah, dia tak bisa berkata banyak sebab sampai saat ini tidak mengetahuinya.

"Saat pertemuan terakhir dengan instansi terkait, ada diinformasikan kalau laporan realisasi anggaran masih dalam proses audit dari inspektorat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa didapatkan," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]