Kaltimtoday.co, Samarinda - Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah mengucurkan dana yang tak sedikit untuk penanganannya, termasuk di Kaltim. Namun, laporan dari realisasi anggaran sebanyak Rp 538 miliar pada 2020 silam belum sampai ke tangan Komisi IV DPRD Kaltim. Sehingga Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim disebut kurang terbuka.

Anggota Komisi IV, Puji Setyowati menyampaikan bahwa, pihaknya belum pernah mendengar review atau evaluasi hasil kegiatan selama 2020 oleh Satgas Covid-19. Beberapa di antaranya seperti dampak ekonomi, penanganan kesehatan, hingga Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

"Sampai sekarang memang belum ada laporan terkait realisasi anggaran itu. Sisanya berapa dan mau diapakan," ungkap Puji kepada awak media.

Sejauh ini, laporan yang didapat bersifat normatif saja. Antara lain, jumlah kasus positif dan kesembuhan, serta perawatannya. Namun perihal program percepatan dan penanganan Covid-19 malah tak ada. Politisi dari Fraksi Demokrat itu menyebut, setidaknya dari penanganan 2020 silam bisa menjadi indikator terhadap penanganan tahun ini.

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

 

Baca Juga: DPRD Kukar Nilai Koreksi Anggaran Bukan Defisit, Dorong Fokus ke Belanja Kerakyatan

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Masalah Teknis hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

View this post on Instagram

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

Baca Juga: BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD

Baca Juga: Alasan Program Gratispol Tak Sepenuhnya Gratis, DPRD Kaltim Sebut Kapasitas Fiskal hingga Terbentur Regulasi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Gratispol hingga Bantuan Seragam Sekolah untuk Pelajar

"Kalau penanganan dampak ekonomi dan JPS saat ini sudah pernah diberitahukan kembali. Yang saya tahu, JPS itu tidak ada masalah. Tapi rincian anggaran detailnya memang tidak ada," lanjutnya.

Seandainya data bisa dibuka secara transparan, masyarakat juga bisa mengakses informasi tersebut dan mengetahui bahwa anggaran memang digunakan untuk kepentingan publik.

"Sebab dana yang digunakan itu kan berasal dari masyarakat. Mau bagaimana pun, pertanggungjawabannya itu ke rakyat," beber Puji.

Senada dengan Puji, Sekretaris Komisi IV, Salehuddin juga mengaku bahwa dirinya pribadi belum mendapat data laporan realisasi anggaran penanganab Covid-19 selama 2020 silam. Menurut politisi dari Fraksi Golkar itu, proses realisasi memang tak besar. Namun soal jumlah, dia tak bisa berkata banyak sebab sampai saat ini tidak mengetahuinya.

"Saat pertemuan terakhir dengan instansi terkait, ada diinformasikan kalau laporan realisasi anggaran masih dalam proses audit dari inspektorat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa didapatkan," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]