Kaltimtoday.co, Tenggarong — Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 telah disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (12/7/2022) sore. Sementara, hasil kesepakatan bersama, APBD Kukar 2023 sebesar Rp 4,3 triliun.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan, karena APBD 2023 sifatnya masih sementara. Ada kemungkinan bertambah mengingat harga komoditi pertambangan batu bara serta minyak dan gas (Migas) sedang naik.

"Mudah-mudahan kedepan anggaran kami bisa stabil dan bisa menjalankan rencana kegiatan pembangunan ke depan," kata Rasid.

Selain itu, perlu dukungan perusahaan dalam upaya percepatan pembangunan daerah melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan keterbatasan APBD, tidak bisa menjangkau semua infrastruktur secara bersamaan sehingga dilakukan bertahap.

"Harapannya, dengan APBD terbatas ini akan bisa lebih maksimal kalau ditunjang dengan CSR perusahaan," tambahnya.

Baca Juga: Tanpa Bebani APBD, Andi Harun Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Hasil Efisiensi Anggaran

 

Baca Juga: Mendagri Sebut Anggaran Daerah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bersifat Wajib

Baca Juga: Pemprov Kaltim Evaluasi DAK 2024 untuk Tingkatkan Pembangunan Daerah

Baca Juga: Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai

Baca Juga: Libatkan Milenial dan Gen Z untuk Arah Pembangunan Periode 2024-2029, Andi Harun Rencanakan Samarinda Youth Creative Hub

View this post on Instagram

Baca Juga: Pj Bupati PPU Harap Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif untuk Percepat Pembangunan

Baca Juga: DPRD Balikpapan Minta Pemkot Tidak Gunakan APBD untuk Pembangunan Sirkuit 

Baca Juga: Komitmen Pemerataan Pembangunan, Ribuan Usulan Kegiatan di Tenggarong Bakal Dianggarkan di 2025

Baca Juga: DPRD Balikpapan Jalin Kerja Sama dengan KPK Cegah Korupsi dan Pengelolaan APBD yang Baik

Baca Juga: Pemkot Samarinda Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD

Baca Juga: APBD Kabupaten/Kota di Kaltim 2024, Kukar Paling Besar

Baca Juga: Demi Kepentingan Masyarakat, Pj Bupati PPU Gelar Malam Apresiasi tanpa APBD

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Hobi Bimtek Luar Kota, Anggota DPRD Sebut Mubazir dan Bermuatan Kepentingan Politis

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Selain itu, Rasid juga menyoroti sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak bisa memaksimalkan anggaran tahun ini. Secara tegas, ia mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Pak wabup juga menyampaikan, jika ada SKPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran yang sudah dianggarkan, akan dikurang di tahun yang akan datang," imbuhnya.

Sementara Wabup Kukar, Rendi Solihin menuturkan, kegiatan prioritas pada 2023 diantaranya hilirisasi industri, ketahanan pangan dan konektivitas antar wilayah. Kendati, ada 4 program prioritas utama, yakni rumah sakit Muara Badak, pasar tangga arung, jalur poros kahala Kehonan yang menghubungkan 3 kecamatan dan koneksi infrastruktur dari Muara Badak menuju Anggana.

"Keempat ini (kegiatan) ukan anggaran kecil, semua rata-rata Rp 100 miliar. Artinya keseriusan kita memulai program ini, jangan sampai dibangun 2023 dan mangkrak," tutup Rendi.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.