Kaltimtoday.co, Samarinda - Awal Februari lalu, permasalahan mengenai tanam tumbuh di atas lahan pembangunan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sempat mencuat, tepatnya di kilometer 48, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah warga pun meminta kejelasan dan menuntut ganti rugi terkait hal itu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin menyampaikan bahwa, dirinya sempat menerima kunjungan masyarakat soal ganti rugi lahan itu. Pada dasarnya, masyarakat meminta ganti rugi lahan dan tanam tumbuh di atas lahan yang terkena perluasan jalan tol Balsam itu.

"Kalau masalah lahan sebenarnya masyarakat tak mempermasalahkan. Jadi yang dituntut itu tanam tumbuh di atas lahan yang terkena pembangunan tol," beber Jahidin kepada awak media, Senin (22/3/2021).

Ditanya soal berapa banyak nilai yang dituntut masyarakat, Jahidin menyebut masih bervariasi sebab belum ditinjau secara akurat.

"Saya tidak begitu melihat rinciannya. Tapi yang jelas, mereka memang belum diganti rugi. Tempo hari kami sarankan supaya hak-hak masyarakat bisa diberikan," ungkap Jahidin.

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Kaltim Tak Kunjung Rampung, Ayub Jelaskan Penyebabnya

 

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Lahan Warga Kena Dampak Proyek IKN, PUPR Siapkan Ganti Rugi Rp90 Miliar

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

 

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditegaskan politisi dari Fraksi PKB itu, terkait dengan tanam tumbuh memang hak masyarakat yang mutlak harus diganti.

"Kalau penggantian tanah, saya kira tidak, karena itu tanah negara. Data kepemilikan mereka juga sebagian ada surat di sebatas camat. Semacam pembukaan lahan. Ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat," imbuhnya.

Untuk pergantian tanah pun pihaknya tidak mendukung kalau pemerintah harus membayar sebab setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD atau APBN, mesti ada dasar kuatnya. Jika dibayar tapi tidak memiliki hak yang jelas, ranahnya ke penyalahgunaan jabatan hingga korupsi. Namun jika terkait dengan tanam tumbuh, ditegaskan Jahidin itu wajib diganti.

"Kalau proyeknya tetap berjalan. Kendala utama kan di masalah lahan. Ternyata masyarakat tidak mempermasalahkan lahan, tapi mereka menuntut tanam tumbuhnya yang belum diganti," lanjut Jahidin.

Kembali ditanya apakah tuntutan masyarakat bisa tuntas pada pertengahan tahun ini, Jahidin menyebut masih mengagendakan rapat kembali. Ada beberapa instansi terkait yang diundang untuk coba memfasilitasi kembali terkait dengan hak masyarakat berupa tanam tumbuh yang belum dibayar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]