Kaltimtoday.co, Samarinda - Awal Februari lalu, permasalahan mengenai tanam tumbuh di atas lahan pembangunan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sempat mencuat, tepatnya di kilometer 48, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah warga pun meminta kejelasan dan menuntut ganti rugi terkait hal itu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin menyampaikan bahwa, dirinya sempat menerima kunjungan masyarakat soal ganti rugi lahan itu. Pada dasarnya, masyarakat meminta ganti rugi lahan dan tanam tumbuh di atas lahan yang terkena perluasan jalan tol Balsam itu.

"Kalau masalah lahan sebenarnya masyarakat tak mempermasalahkan. Jadi yang dituntut itu tanam tumbuh di atas lahan yang terkena pembangunan tol," beber Jahidin kepada awak media, Senin (22/3/2021).

Ditanya soal berapa banyak nilai yang dituntut masyarakat, Jahidin menyebut masih bervariasi sebab belum ditinjau secara akurat.

"Saya tidak begitu melihat rinciannya. Tapi yang jelas, mereka memang belum diganti rugi. Tempo hari kami sarankan supaya hak-hak masyarakat bisa diberikan," ungkap Jahidin.

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

 

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

View this post on Instagram

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

Baca Juga: BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD

Baca Juga: Alasan Program Gratispol Tak Sepenuhnya Gratis, DPRD Kaltim Sebut Kapasitas Fiskal hingga Terbentur Regulasi

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Gratispol hingga Bantuan Seragam Sekolah untuk Pelajar

Baca Juga: DPRD Kaltim Desak Pemetaan Ormas Demi Stabilitas Jelang Pembangunan IKN Nusantara

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

 

Baca Juga: Insiden Kebakaran di Hotel Atlet Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Perbaikan serta Perawatan Aset Bangunan Pemprov

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditegaskan politisi dari Fraksi PKB itu, terkait dengan tanam tumbuh memang hak masyarakat yang mutlak harus diganti.

"Kalau penggantian tanah, saya kira tidak, karena itu tanah negara. Data kepemilikan mereka juga sebagian ada surat di sebatas camat. Semacam pembukaan lahan. Ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat," imbuhnya.

Untuk pergantian tanah pun pihaknya tidak mendukung kalau pemerintah harus membayar sebab setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD atau APBN, mesti ada dasar kuatnya. Jika dibayar tapi tidak memiliki hak yang jelas, ranahnya ke penyalahgunaan jabatan hingga korupsi. Namun jika terkait dengan tanam tumbuh, ditegaskan Jahidin itu wajib diganti.

"Kalau proyeknya tetap berjalan. Kendala utama kan di masalah lahan. Ternyata masyarakat tidak mempermasalahkan lahan, tapi mereka menuntut tanam tumbuhnya yang belum diganti," lanjut Jahidin.

Kembali ditanya apakah tuntutan masyarakat bisa tuntas pada pertengahan tahun ini, Jahidin menyebut masih mengagendakan rapat kembali. Ada beberapa instansi terkait yang diundang untuk coba memfasilitasi kembali terkait dengan hak masyarakat berupa tanam tumbuh yang belum dibayar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]