Kaltimtoday.co, Samarinda - Awal Februari lalu, permasalahan mengenai tanam tumbuh di atas lahan pembangunan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sempat mencuat, tepatnya di kilometer 48, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah warga pun meminta kejelasan dan menuntut ganti rugi terkait hal itu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin menyampaikan bahwa, dirinya sempat menerima kunjungan masyarakat soal ganti rugi lahan itu. Pada dasarnya, masyarakat meminta ganti rugi lahan dan tanam tumbuh di atas lahan yang terkena perluasan jalan tol Balsam itu.

"Kalau masalah lahan sebenarnya masyarakat tak mempermasalahkan. Jadi yang dituntut itu tanam tumbuh di atas lahan yang terkena pembangunan tol," beber Jahidin kepada awak media, Senin (22/3/2021).

Ditanya soal berapa banyak nilai yang dituntut masyarakat, Jahidin menyebut masih bervariasi sebab belum ditinjau secara akurat.

"Saya tidak begitu melihat rinciannya. Tapi yang jelas, mereka memang belum diganti rugi. Tempo hari kami sarankan supaya hak-hak masyarakat bisa diberikan," ungkap Jahidin.

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas RPJMD 2025–2029, Fraksi-Fraksi Soroti Arah Pembangunan dan Program Prioritas Lima Tahun ke Depan

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Pemindahan ASN ke IKN, Komisi IV : Harus Dikaji Secara Matang

Baca Juga: Komisi I DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru TPA

Baca Juga: Insentif Guru Honorer Swasta Lambat Cair, DPRD Kaltim Tekankan Soal Sinkronisasi Data

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kaltim Kamaruddin Ibrahim Dinilai Pihak Kuasa Hukum sebagai Perselisihan Perdata

View this post on Instagram

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Tekankan Pentingnya Kontribusi Petani Lokal Jadi Penyuplai Bahan untuk Program MBG di Kaltim

Baca Juga: Atasi Banjir Samarinda, Komisi III DPRD Kaltim Usulkan Penambahan Embung di Hulu Sungai Karang Mumus

Baca Juga: Wali Kota Bontang Minta Dukungan DPRD Kaltim Terkait Status Kampung Sidrap

Baca Juga: DPRD Kaltim Tegaskan SMAN 10 akan Beroperasi Lagi di Samarinda Seberang

Baca Juga: Kunjungi PT EUP, Andi Satya Desak Perusahaan Tetap Buka Ruang Negosiasi dengan Nelayan

Baca Juga: Dorong Pemerataan Akses Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim Minta SMAN 10 Samarinda Kembali ke Lokasi Asal

Baca Juga: DPRD Kaltim Kecewa ke Manajemen RSHD, Tak Penuhi Gaji Karyawan selama Tiga Bulan

 

Baca Juga: Dinilai Janggal, PUPR Rincikan Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Senilai Rp55 Miliar

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ditegaskan politisi dari Fraksi PKB itu, terkait dengan tanam tumbuh memang hak masyarakat yang mutlak harus diganti.

"Kalau penggantian tanah, saya kira tidak, karena itu tanah negara. Data kepemilikan mereka juga sebagian ada surat di sebatas camat. Semacam pembukaan lahan. Ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat," imbuhnya.

Untuk pergantian tanah pun pihaknya tidak mendukung kalau pemerintah harus membayar sebab setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD atau APBN, mesti ada dasar kuatnya. Jika dibayar tapi tidak memiliki hak yang jelas, ranahnya ke penyalahgunaan jabatan hingga korupsi. Namun jika terkait dengan tanam tumbuh, ditegaskan Jahidin itu wajib diganti.

"Kalau proyeknya tetap berjalan. Kendala utama kan di masalah lahan. Ternyata masyarakat tidak mempermasalahkan lahan, tapi mereka menuntut tanam tumbuhnya yang belum diganti," lanjut Jahidin.

Kembali ditanya apakah tuntutan masyarakat bisa tuntas pada pertengahan tahun ini, Jahidin menyebut masih mengagendakan rapat kembali. Ada beberapa instansi terkait yang diundang untuk coba memfasilitasi kembali terkait dengan hak masyarakat berupa tanam tumbuh yang belum dibayar itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]