Samarinda
MODN Bakal Buka Komunikasi ke Masyarakat Adat dan Kawal Pembangunan IKN hingga Tuntas
Kaltimtoday.co, Samarinda - Meski baru terbentuk, Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) telah memiliki visi-misi yang jelas. Terlebih lagi, mengingat Ibu Kota Negara (IKN) akan segera dipindah ke Kaltim. Perwakilan Pimpinan Tinggi MODN, Abraham Ingan mengungkapkan beberapa program kerja (proker) yang akan dikejar.
Pertama, mengawal kebijakan pemerintah yang sah. Salah satunya momentum keputusan pemerintah secara nasional dan kepentingan nasional mengacu pada IKN. Kemudian, proses percepatan pembangunan IKN juga akan diperhatikan.
"Kami sebagai masyarakat Kaltim, sebagai tuan rumah yang mutlak ikut berperan tanpa syarat di dalam pembangunan ini. Sebab sudah sah untuk kepentingan nasional. Wajib mendukung dan menciptakan situasi aman, damai, kondusif," ungkap Abraham saat ditemui awak media, Rabu (2/2/2022).
Perjuangan pemerintah pusat untuk memindahkan IKN ke Kaltim juga harus jadi hal yang patut disyukuri. Ditambahkan Abraham, keputusan ini hendaklah satu hati dengan visi-misi pemerintah daerah maupun pusat.
"Kami sebagai mitra keamanan dan pemerintah di Kaltim ini merapatkan barisan. Mitra itu sebagai masyarakat yang mendukung proker pemerintah," bebernya lagi.
Meski baru berusia 3 bulan, MODN juga sudah melakukan langkah konkret dengan tanggap dan cekatan terhadap perkembangan terkini. Termasuk hal-hal yang mengganggu keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya seperti mengecam keras pernyataan Edy Mulyadi yang secara terang-terangan menghina, melecehkan masyarakat Kaltim dan berujung pada ujaran kebencian. Lebih lanjut soal proker ke depan, pihaknya akan mendengarkan arahan dari pimpinan tertinggi. Yakni yang kini terpilih adalah Isran Noor dan Riza Patria.
Lihat postingan ini di InstagramBaca Juga: PPU Persiapkan Generasi Muda Sambut Ibu Kota Nusantara, Standar Pendidikan Ditargetkan Meningkat
"Terkait Kepala Badan Otorita IKN, kami serahkan ke presiden yang memegang hak prerogatif. Kami memberikan pikiran dan aspirasi. Siapapun yang terpilih sebagai calon kepala Badan Otorita, Kaltim wajib dan meminta kepada presiden agar ada perwakilan dari Kaltim," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Pimpinan Umum Riza Patria, Erly Sopiansyah turut menambahkan bahwa, MODN merupakan gabungan dari beberapa organisasi, ormas, LSM, organisasi kepemudaan, serta paguyuban kesukuan seluruh Kaltim. Ditegaskan Erly, MODN wajib menyatukan itu.
"Menyangkut kebudayaan di Kaltim, tentunya kami di MODN akan berperan penting di situ. Terutama ke masyarakat lokal. Tak bisa dihilangkan begitu saja, sudah jadi tradisi adat istiadat," beber Erly.
Dalam momen menuju dibangunnya IKN, pihaknya akan membantu pemerintah dalam mengawal pembangunan hingga tuntas. Penting pula bagi MODN untuk membuka komunikasi dengan masyarakat yang belum tahu soal IKN. Nantinya, edukasi dan sosialisasi akan dilakukan demi menyatukan dan memberi pemahaman ke masyarakat terkait IKN.
Wakil Pimpinan Majelis Tinggi MODN, Sapta Guspiani juga menambahkan bahwa melalui MODN, pihaknya akan berupaya untuk merawat budaya di Benua Etam. Sekaligus melestarikan kebudayaan yang ada.
"MODN akan tampilkan itu dan mengawal dari segi pembangunannya yang akan menonjolkan kedaerahan. Kesukuan di Kaltim juga penting. Kami akan rangkul seluruh adat yang ada di Indonesia," ungkap Sapta.
"Terkait Kepala Badan Otorita, silakan masyarakat yang menilai tokoh kita yang mampu. MODN akan mengakomodir ke pemerintah pusat. Soal strategis mengawal IKN akan kami bicarakan lebih lanjut," tandas Sapta.
[YMD | RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Abaikan Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat, Aktivis Kritik Debat Perdana Pilgub Kaltim 2024
- Sumpah Pemuda dan Stigma Gen Z
- Klaim Pemerintah di Pantai Lango, Tak Ada Relokasi Warga dan Penutupan Jalan
- Bingung Jalan Warga Pantai Lango
- Kunjungan ke Ibu Kota Nusantara Gratis, Otorita IKN Tegaskan Tidak Ada Paket Wisata Berbayar