Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan menerapkan skema Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2022 mendatang. Hal itu akan mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, pemberian Tukin ASN tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru. Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya kini telah menyiapkan dokumen untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) nomor 23/2018.

“Sesuai arahan pemerintah pusat. Secepatnya kami selesaikan,” terangnya.

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Tukin tersebut melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN.

Pegawai akan menerima Tukin penuh jika tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tugas yang dilaksanakan tidak menyeluruh, maka Tukin yang didapatkannya akan fluktuatif.

Baca Juga: ASN Balikpapan Wajib WFO 100% Pasca Libur Lebaran, Cuti Diatur Ketat!

 

Baca Juga: WFH ASN 16-17 April 2024, Berikut Detail Aturan dan Instansi yang Wajib WFO

Baca Juga: Cegah Macet Parah Akibat Arus Balik Lebaran, Pemerintah Terapkan Kebijakan WFH untuk PNS, Berlaku 16-17 April 2024

Baca Juga: Pemkab Kukar Bakal Buka Seleksi 12 Jabatan Tinggi Pratama

Baca Juga: Honorer dan Naban Balikpapan Menanti Kejelasan, Ini Kata BKPSDM

View this post on Instagram

Baca Juga: Angin Segar, THR ASN PPU Bakal Dibayarkan Pekan Depan

Baca Juga: 240 ASN Terbukti Langgar Netralitas Pemilu 2024, Mendagri Tito Tegas Beri Sanksi

Baca Juga: BKN Tegaskan ASN Tak Boleh Menolak Pindah ke IKN

Baca Juga: BKN Rincikan Rencana Pemindahan 2.505 ASN dari 25 Instansi ke IKN Tahun Ini

Baca Juga: Perkuat Birokrasi, Pemda PPU Dukung Pengadaan ASN dan PPPK 2024

Baca Juga: 214 ASN Jabatan Fungsional dan Pelaksana Dilantik di Otorita IKN

Baca Juga: Pegawai ASN Absen Tanpa Keterangan, Pj Gubernur Kaltim Bakal Potong 65 Persen Tunjangan Penghasilan

 

Baca Juga: Pangkas Tahapan Kenaikan Pangkat ASN, Pemprov Kaltim Dorong Birokrasi yang Lebih Efektif

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masih kami rumuskan, nantinya besaran Tukin sesuai kelas jabatan melalui capaian prestasi dan beban kerja,”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD PPU fraksi Gerindra, Abd Rahman Wahid mendukung rencana itu.

“Kalau diubah ke Tukin saya sangat sepakat. Karena Tukin itu sifatnya riil dan tergantung dari kinerja para ASN. Saya rasa ini lebih adil dibandingkan TPP yang berlaku selama ini,” jelas Wahid.

Dirinya berpendapat, Tukin akan membuat ASN di lingkungan Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui, jika kinerja ASN meningkat maka Tukin yang diterima juga akan semakin besar.

“Cara itu juga sebagai upaya pemerintah memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ASN. Bisa jadi dengan berganti Tukin, para pegawai berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” tuturnya.

[ALF | NON]