Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengangkutan tanah longsor yang menutupi akses di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terhambat karena lambatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan lelang. Khususnya untuk pembuatan turap sebagai penahan tanah.

Beberapa hari terakhir, kawasan Teluk Bajau ramai diperbincangkan. Bahkan jalan itu pun ditutup mulai 19 April sampai hari ini, 23 April 2021. Tiap hujan mengguyur, longsor tak terelakkan. Pengangkutan tanah menggunakan alat berat masih dilakukan. Namun, harus tetap ada penanganan dalam jangka panjang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji juga angkat bicara. Dijelaskan olehnya, tahapan untuk penanganan dengan membangun turap (Penahan dinding) tengah dilakukan oleh ULP namun, terkesan lambat.

"Kemarin saya tegur ULP-nya, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Seno.

Seno menyebut, lazimnya Dinas PUPR-PERA Kaltim sudah menyerahkan dokumen ke ULP. Namun masih tertahan di ULP. Alasan yang disampaikan ULP terkait keterhambatan ini akibat belum ada peraturan lembaga.

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

 

Baca Juga: DPRD Kukar Dorong Standarisasi Anggaran Infrastruktur Tiap Kecamatan agar Tak Ada Wilayah Tertinggal

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Baca Juga: DPRD Kukar Nilai Koreksi Anggaran Bukan Defisit, Dorong Fokus ke Belanja Kerakyatan

View this post on Instagram

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Masalah Teknis hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Di sisi lain, ULP di provinsi lain tetap bisa melakukan tender. Namun di Kaltim malah tak bisa. Menurutnya, ULP bisa membentuk legal opini ke kejaksaan atau kepolisian. Pembangunan turap diharapkan sebagai solusi jangka panjang. Direncanakan dengan tinggi 4,5 meter.

"Karena Perpresnya sudah ada. Jadi saya minta ULP harus bisa mengantisipasi hal ini," lanjut Seno.

"Kalau kami sudah menganggarkan ya, sudah harus mereka jalankan. Sekarang bola ada di mereka. PU sudah menyerahkan tinggal ULP saja yang laksanakan," tambah Seno lagi.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyebutkan, sudah mencoba cari jalan keluar dengan dana darurat. Namun, tak memungkinkan karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Seandainya ULP cepat melakukan tender, maka penyelesaian penanganan itu pun akan cepat pula. Setidaknya pada bulan ini sudah ada pengerjaan. Namun sampai saat ini belum ada.

"Nanti akan timbul masalah kalau pekerjaan tidak selesai. Kalau mereka lelangnya pada Mei, otomatis pekerjaannya Juni atau Juli. Untuk pengerjaan besar itu kan enggak bisa dalam waktu singkat. Jangan sampai gara-gara pelelangan tidak bisa, nanti dananya kembali menjadi silva," tandas Seno.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]