Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengangkutan tanah longsor yang menutupi akses di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terhambat karena lambatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan lelang. Khususnya untuk pembuatan turap sebagai penahan tanah.

Beberapa hari terakhir, kawasan Teluk Bajau ramai diperbincangkan. Bahkan jalan itu pun ditutup mulai 19 April sampai hari ini, 23 April 2021. Tiap hujan mengguyur, longsor tak terelakkan. Pengangkutan tanah menggunakan alat berat masih dilakukan. Namun, harus tetap ada penanganan dalam jangka panjang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji juga angkat bicara. Dijelaskan olehnya, tahapan untuk penanganan dengan membangun turap (Penahan dinding) tengah dilakukan oleh ULP namun, terkesan lambat.

"Kemarin saya tegur ULP-nya, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Seno.

Seno menyebut, lazimnya Dinas PUPR-PERA Kaltim sudah menyerahkan dokumen ke ULP. Namun masih tertahan di ULP. Alasan yang disampaikan ULP terkait keterhambatan ini akibat belum ada peraturan lembaga.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

 

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: Hetifah Sambut Positif Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2025

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: Anggaran IKN Bertambah Rp42 Triliun di 2024 untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Baca Juga: Telan Rp87 Miliar, Anggaran HUT ke-79 RI di IKN Membengkak dari Tahun Sebelumnya

Baca Juga: Update Terbaru, Pembangunan IKN Tembus Rp5,5 Triliun per Mei 2024

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

 

Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Tertinggi Dibanding Kementerian/Lembaga, Ini Daftarnya

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Di sisi lain, ULP di provinsi lain tetap bisa melakukan tender. Namun di Kaltim malah tak bisa. Menurutnya, ULP bisa membentuk legal opini ke kejaksaan atau kepolisian. Pembangunan turap diharapkan sebagai solusi jangka panjang. Direncanakan dengan tinggi 4,5 meter.

"Karena Perpresnya sudah ada. Jadi saya minta ULP harus bisa mengantisipasi hal ini," lanjut Seno.

"Kalau kami sudah menganggarkan ya, sudah harus mereka jalankan. Sekarang bola ada di mereka. PU sudah menyerahkan tinggal ULP saja yang laksanakan," tambah Seno lagi.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyebutkan, sudah mencoba cari jalan keluar dengan dana darurat. Namun, tak memungkinkan karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Seandainya ULP cepat melakukan tender, maka penyelesaian penanganan itu pun akan cepat pula. Setidaknya pada bulan ini sudah ada pengerjaan. Namun sampai saat ini belum ada.

"Nanti akan timbul masalah kalau pekerjaan tidak selesai. Kalau mereka lelangnya pada Mei, otomatis pekerjaannya Juni atau Juli. Untuk pengerjaan besar itu kan enggak bisa dalam waktu singkat. Jangan sampai gara-gara pelelangan tidak bisa, nanti dananya kembali menjadi silva," tandas Seno.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]