Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengangkutan tanah longsor yang menutupi akses di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terhambat karena lambatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan lelang. Khususnya untuk pembuatan turap sebagai penahan tanah.

Beberapa hari terakhir, kawasan Teluk Bajau ramai diperbincangkan. Bahkan jalan itu pun ditutup mulai 19 April sampai hari ini, 23 April 2021. Tiap hujan mengguyur, longsor tak terelakkan. Pengangkutan tanah menggunakan alat berat masih dilakukan. Namun, harus tetap ada penanganan dalam jangka panjang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji juga angkat bicara. Dijelaskan olehnya, tahapan untuk penanganan dengan membangun turap (Penahan dinding) tengah dilakukan oleh ULP namun, terkesan lambat.

"Kemarin saya tegur ULP-nya, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum," kata Seno.

Seno menyebut, lazimnya Dinas PUPR-PERA Kaltim sudah menyerahkan dokumen ke ULP. Namun masih tertahan di ULP. Alasan yang disampaikan ULP terkait keterhambatan ini akibat belum ada peraturan lembaga.

Baca Juga: Kemenkeu Blokir Rp 50,14 Triliun Anggaran Kementerian/Lembaga, Ini Alasannya

 

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Baca Juga: Dorong Pengembangan Sektor Perikanan di Kukar, Seno Aji Beri Bantuan Cool Box dan Mesin Kapal ke Nelayan

Baca Juga: Pembangunan Kolam Renang Berstandar Internasional di Kutim, Harapan Baru bagi Atlet

Baca Juga: Muhammad Samsun Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bapokting, Khususnya Beras

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pemprov untuk Lakukan Sinkronisasi Kawasan Peternakan 

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

Baca Juga: Nidya Listiyono Siap Atasi Keluhan Warga Samarinda Soal Jalan, Banjir, hingga Lampu Penerangan 

Baca Juga: Soroti 3 Gedung Baru Milik Pemprov, Komisi III DPRD Kaltim Bakal Panggil Dinas PUPR-PERA

Baca Juga: Rusman Ya'qub Sebut Terbentuknya DBOD Kaltim Tak Disertai Landasan Hukum

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pemprov Kembangkan Sekolah Inklusi secara Masif

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Unmul Ciptakan SDM Berkualitas dan Beri Hibah Anggaran untuk Pembangunan Kampus

 

Baca Juga: Jelang Hadirnya IKN, Komisi II DPRD Kaltim Lihat Potensi Menjanjikan untuk Kembangkan Sektor Peternakan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Di sisi lain, ULP di provinsi lain tetap bisa melakukan tender. Namun di Kaltim malah tak bisa. Menurutnya, ULP bisa membentuk legal opini ke kejaksaan atau kepolisian. Pembangunan turap diharapkan sebagai solusi jangka panjang. Direncanakan dengan tinggi 4,5 meter.

"Karena Perpresnya sudah ada. Jadi saya minta ULP harus bisa mengantisipasi hal ini," lanjut Seno.

"Kalau kami sudah menganggarkan ya, sudah harus mereka jalankan. Sekarang bola ada di mereka. PU sudah menyerahkan tinggal ULP saja yang laksanakan," tambah Seno lagi.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyebutkan, sudah mencoba cari jalan keluar dengan dana darurat. Namun, tak memungkinkan karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Seandainya ULP cepat melakukan tender, maka penyelesaian penanganan itu pun akan cepat pula. Setidaknya pada bulan ini sudah ada pengerjaan. Namun sampai saat ini belum ada.

"Nanti akan timbul masalah kalau pekerjaan tidak selesai. Kalau mereka lelangnya pada Mei, otomatis pekerjaannya Juni atau Juli. Untuk pengerjaan besar itu kan enggak bisa dalam waktu singkat. Jangan sampai gara-gara pelelangan tidak bisa, nanti dananya kembali menjadi silva," tandas Seno.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]