Kukar
Sebut Laju Inflasi Bakal Meroket, PKS Kukar Tolak Kenaikan Harga BBM

Kaltimtoday.co, Tenggarong — Kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu (03/09/2022) lalu. Menuai banyak penolakan dari elemen masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal memperingatkan pemerintah untuk tidak mengambil langkah pencabutan subsidi BBM.
Penolakan itu juga muncul dari daerah. PKS Kutai Kartanegara (Kukar) pun turut menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Ketua PKS Kukar, Firnadi Ikhsan menyebutkan, kenaikan BBM akan membuat inflasi merangkak naik. Sementara pemerintah daerah ditekan agar mampu mengendalikan laju inflasi. Inflasi tak bisa dihindari, bahkan laju inflasi bisa tinggi.
“Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan, mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa” kata Firnadi, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dan daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.
Baca Juga: PMII Demo di Depan Terminal BBM Samarinda, Tuntut Jawaban Pertamina soal BBM Bikin BrebetView this post on InstagramBaca Juga: Penuhi Kebutuhan Warga dan Urai Antrean BBM, Pertamina Berencana Tambah Dua SPBU Baru di BontangBaca Juga: Kok Pertamini Jadi Sasaran?
Berat bagi Pemkab. Laju inflasi meroket, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, banyak warga miskin bertambah. Beban masyarakat semakin bertambah.
"Kami berharap Pemerintah Pusat mendengar harapan masyarakat, agar membatalkan kenaikan BBM," tegasnya.
Sementara Anggota DPRD Kukar dari PKS, Saparuddin Pabonglean menegaskan, kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya. Mengingat masyarakat masih dalam proses bangkit secara ekonomi setelah pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat terpukul dan belum pulih.
“Kenaikan harga BBM pasti akan memberatkan masyarakat, tentunya harga semua kebutuhan juga akan naik. Masyarakat bisa jadi tambah menderita.” imbuhnya.
Bukan berarti anti penyesuaian harga BBM, pihaknya juga memahami kesulitan yang dialami pemerintah. Akan tetapi sekali lagi, harus dilakukan secara cermat, tepat dan proporsional. Dengan mempertimbangkan daya beli atau kondisi ekonomi masyarakat, taiming yang tepat, bertahap dan disertai dengan program pengamanan yang tepat untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM tersebut.
Kenaikan BBM juga memberikan dampak terhadap warga Kutai Kartanegara yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.
"Belum selesai dengan susahnya mencari bahan bakar, malah sekarang harga BBM naik," tegasnya.
Terpisah Anggota DPRD Kukar dari PKS, Pujiono mengatakan, penderitaan masyarakat Kukar terutama nelayan akan bertambah. Selama ini nelayan susah mendapatkan solar untuk melaut. Apalagi setelah harganya naik, tentu akan berpengaruh terhadap harga ikan di pasaran.
“Kebijakan pencabutan subsidi BBM ini akan membuat nelayan semakin susah. Karena biaya operasional menangkap ikan akan membengkak dan jelas akan ikut menaikkan harga ikan. Ujungnya, masyarakat juga lah yang merasakan," tutupnya.
[SUP | NON]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Dua Karyawan di Loa Kulu Tertangkap Tangan Curi Ratusan Liter BBM Solar Perusahaan
- Realisasi Subsidi Energi dan Non-Energi 2024 Capai Rp 102,8 Triliun, Meningkat Dibanding Tahun Lalu
- Antisipasi Defisit APBN 2024, Luhut Sebut BBM Subsidi Bakal Dibatasi Per 17 Agustus
- Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Bontang Terpilih Periode 2024-2029
- Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Berau Terpilih Periode 2024-2029