Kukar
Sebut Laju Inflasi Bakal Meroket, PKS Kukar Tolak Kenaikan Harga BBM
Kaltimtoday.co, Tenggarong — Kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu (03/09/2022) lalu. Menuai banyak penolakan dari elemen masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal memperingatkan pemerintah untuk tidak mengambil langkah pencabutan subsidi BBM.
Penolakan itu juga muncul dari daerah. PKS Kutai Kartanegara (Kukar) pun turut menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Ketua PKS Kukar, Firnadi Ikhsan menyebutkan, kenaikan BBM akan membuat inflasi merangkak naik. Sementara pemerintah daerah ditekan agar mampu mengendalikan laju inflasi. Inflasi tak bisa dihindari, bahkan laju inflasi bisa tinggi.
“Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan, mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa” kata Firnadi, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dan daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.
Baca Juga: Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Dimulai 2025, Ini 3 Opsi yang Dipertimbangkan Pemerintah
Baca Juga: Realisasi Subsidi Energi dan Non-Energi 2024 Capai Rp 102,8 Triliun, Meningkat Dibanding Tahun LaluView this post on Instagram
Berat bagi Pemkab. Laju inflasi meroket, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, banyak warga miskin bertambah. Beban masyarakat semakin bertambah.
"Kami berharap Pemerintah Pusat mendengar harapan masyarakat, agar membatalkan kenaikan BBM," tegasnya.
Sementara Anggota DPRD Kukar dari PKS, Saparuddin Pabonglean menegaskan, kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya. Mengingat masyarakat masih dalam proses bangkit secara ekonomi setelah pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat terpukul dan belum pulih.
“Kenaikan harga BBM pasti akan memberatkan masyarakat, tentunya harga semua kebutuhan juga akan naik. Masyarakat bisa jadi tambah menderita.” imbuhnya.
Bukan berarti anti penyesuaian harga BBM, pihaknya juga memahami kesulitan yang dialami pemerintah. Akan tetapi sekali lagi, harus dilakukan secara cermat, tepat dan proporsional. Dengan mempertimbangkan daya beli atau kondisi ekonomi masyarakat, taiming yang tepat, bertahap dan disertai dengan program pengamanan yang tepat untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM tersebut.
Kenaikan BBM juga memberikan dampak terhadap warga Kutai Kartanegara yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.
"Belum selesai dengan susahnya mencari bahan bakar, malah sekarang harga BBM naik," tegasnya.
Terpisah Anggota DPRD Kukar dari PKS, Pujiono mengatakan, penderitaan masyarakat Kukar terutama nelayan akan bertambah. Selama ini nelayan susah mendapatkan solar untuk melaut. Apalagi setelah harganya naik, tentu akan berpengaruh terhadap harga ikan di pasaran.
“Kebijakan pencabutan subsidi BBM ini akan membuat nelayan semakin susah. Karena biaya operasional menangkap ikan akan membengkak dan jelas akan ikut menaikkan harga ikan. Ujungnya, masyarakat juga lah yang merasakan," tutupnya.
[SUP | NON]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Andi Harun Peringati Sejumlah SPBU Jual BBM Ilegal ke Pengecer, Ancam Beri Sanksi Administratif Berupa Penghentian Usaha
- Pertamina Siap Pasok BBM dan LPG di Seluruh Indonesia Saat Libur Lebaran
- Sidak SPBU, Pj Bupati PPU Makmur Marbun Pantau Distribusi BBM di Penajam
- Polresta Samarinda Sidak SPBU, Antisipasi Kecurangan Penjualan BBM Jelang Mudik Lebaran 2024
- Hasil Pleno Tingkat Kabupaten: Daftar Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur 2024 yang Masuk Kuota 40 Kursi