Kaltimtoday.co, Samarinda - Menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda 2020, DPRD Samarinda membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj untuk mengkaji sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk dimintai penjelasan mengenai realisasi atau serapan anggaran 2020.

Ditemui Kaltimtoday.co, Ketua Pansus LKPj 2020, Eko Elyasmoko menjelaskan setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing OPD. Dia mengungkapkan, tidak ada masalah yang krusial mengenai serapan anggaran dengan menyinkronkan data dari laporan LKPj yang disampaikan wali kota dengan data yang dimiliki masing-masing OPD.

"Misalkan ada mata anggaran yang dimiliki OPD dengan sisa anggaran yang masih banyak, ternyata ada tagihan-tagihan yang belum terbayarkan, jadi kami minta supaya dibayarkan kepada pihak yang memiliki pekerjaan di OPD terkait," ujar Eko di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Kamis (22/4/2021).

Dari hasil rapat tim pansus LKPj tersebut telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada OPD terkit untuk menyerap anggaran dengan baik dan memberikan rekomendasi, seperti kepada Dinas Pendidikan agar pembangunan sekolah-sekolah merata dan Dinas Perumahan dan Permukiman dimintai pansus untuk membentuk satuan kerja untuk merespon dengan cepat jika ada komplain dari masyarakat terkait jalan umum di Samarinda dan lampu jalan.

Baca Juga: Pasca Pemilu 2024, Komisi I DPRD Samarinda Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu

 

Baca Juga: Wali Kota Bontang Basri Rase Desak OPD Peka dan Tuntas Tangani Persoalan

Baca Juga: Perubahan Nomenklatur Tingkat Pusat, Sejumlah Bidang OPD Kukar Dipangkas

Baca Juga: 170 Pejabat Kukar Dilantik, Bupati Edi Tekankan Adaptasi dan Evaluasi Program

View this post on Instagram

Baca Juga: Pencurian Kabel LPJU di Samarinda, DPRD Imbau Masyarakat Terlibat Pengawasan

Baca Juga: Workshop Penginputan RUP Mahulu, Dorong Komitmen OPD Tingkatkan ITKP

Baca Juga: Lewat Acara "Tumbuk Caleg", Puluhan Gen Z dan Milenial Uji Gagasan Lima Calon Legislator Kota Samarinda

Baca Juga: Revitalisasi Pasar Pagi Dinilai Cacat Prosedur, Abdul Rohim Minta Pemkot Samarinda Evaluasi Total

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Beri Catatan Khusus ke DPUPR, Buntut Revitalisasi Citra Niaga Tahap I Tidak Sesuai Target

Baca Juga: Bupati Kukar Ingatkan OPD Lakukan Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2024

Baca Juga: Abd Rahman Wahid Mendorong Pengarusutamaan Gender di Kantor OPD

Baca Juga: Yan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran OPD di Kutim

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Berhasil Gelar Uji Publik, Pansus Raperda Trantibum Linmas Himpun Banyak Masukan

"Anggaran untuk men-support satuan kerja pada setiap OPD, tim pansus DPRD Samarinda meminta OPD terkait segera membuat rancangan anggaran sehingga di APBD perubahan dapat direalisasikan," sebut Eko.

Politisi fraksi Demokrat ini menyampaikan bahwa, dari hasil rapat tersebut tim LKPj bakal membuat rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan saat melakukan rapat paripurna penyampaian hasil dan pandangan umum dari masing-masing fraksi dan tim pansus LKPj untuk disampaikan pada rapat paripurna yang digelar akhir April 2021 mendatang.

"Tim pansus LKPj ini akan melakukan pertemuan bersama fraksi untuk menyamakan persepsi antara rekomendasi yang diberikan fraksi dan tim pansus sehingga lebih sinkron saat memberikan rekomendasi saat rapat paripurna," tutup Eko.

[SDH | ADV]