Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: DPPKB Samarinda Targetkan Penurunan Angka Stunting 18 Persen di Penghujung Tahun 2024

 

Baca Juga: Bupati Kukar Apresiasi Peran Strategis RT dan Posyandu, Sebut Kunci Keberhasilan Penanganan Stunting dan Kemiskinan

Baca Juga: DPPKB Samarinda Tekankan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kunci Pencegahan Stunting 

Baca Juga: Langkah Konkret Cegah Stunting dan Perbaiki Gizi Balita, DKP PPU Distribusikan Bantuan Pangan

View this post on Instagram

Baca Juga: DPPKB Samarinda Tekankan Remaja Jaga Kesehatan Reproduksi sebagai Bekal Cegah Stunting

Baca Juga: DPPKB Samarinda Perkuat Kolaborasi Lintas Kemitraan untuk Percepat Penurunan Stunting

Baca Juga: DP3AP2KB PPU Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting, Fokus Penanganan Komprehensif

Baca Juga: Prevalensi Stunting di PPU Naik, DP3AP2KB Tingkatkan Intervensi

Baca Juga: Keuskupan Agung Samarinda Promosikan Kesehatan Reproduksi dan Cegah Stunting

Baca Juga: DPPKB Samarinda Targetkan Penurunan Angka Stunting 11,98 Persen Akhir Tahun 2024

Baca Juga: Masyarakat Lok Bahu Ikuti Demonstrasi Cuci Tangan dan Pemberian Pola Makan untuk Balita dalam Upaya Penurunan Stunting

Baca Juga: Bupati Kukar Optimis Target Zero Stunting 2025 Tercapai Meski Hadapi Tantangan Berat

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemkab Kukar Tingkatkan Upaya Penurunan Stunting Lewat Kolaborasi Orangtua

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]