Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: Kukar Raih Peringkat Terbaik dalam Penanganan Stunting se-Kaltim

 

Baca Juga: Penyuluh KB Penajam Prioritaskan Program Penanganan Stunting di Semester Akhir

Baca Juga: Gencar Programkan Pemberian Makanan Bergizi, Camat Loa Kulu Klaim Nol Kasus Stunting

Baca Juga: DPMD Kukar Raih Penghargaan BBGRM Terbaik Tingkat Kaltim 2024

View this post on Instagram

Baca Juga: Cegah Stunting Dengan Peduli 1.000 Hari Pertama Kehidupan Anak 

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

Baca Juga: Pemkab Kukar Bekali Kader PPKBD Smartphone untuk Optimalkan Program Bangga Kencana dan Penanganan Stunting

Baca Juga: DPPKB Samarinda Gelar Evaluasi Program Bangga Kencana, Libatkan Sejumlah Stakeholder untuk Penurunan Stunting

Baca Juga: Kolaborasi Tim Pengabdi UNMUL dan DPPKB Samarinda, Beri Pelatihan Pencegahan Stunting kepada Kader Kelurahan Bukuan

Baca Juga: DPPKB Samarinda Bakal Optimalkan Dapur Sehat Atasi Stunting di Seluruh Kampung KB 

Baca Juga: Kolaborasi DPPKB dan Tim Pakar, Tekankan Pentingnya Nutrisi bagi Ibu Hamil untuk Cegah Stunting

Baca Juga: DPPKB Samarinda Targetkan Penurunan Angka Stunting 18 Persen di Penghujung Tahun 2024

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Bupati Kukar Apresiasi Peran Strategis RT dan Posyandu, Sebut Kunci Keberhasilan Penanganan Stunting dan Kemiskinan

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]