Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: Tiga Program Prioritas Kelurahan Loa Ipuh pada 2025: Sungai, Stunting, dan Sampah

 

Baca Juga: Molor Nyaris 30 Menit, Agus Haris Tegur Peserta Rapat Stunting yang Telat Ikuti Rapat

Baca Juga: Gubernur Kaltim Soroti Stunting dan Rendahnya Tingkat Pendidikan

Baca Juga: Pertahankan Zero Stunting, Pemdes Rapak Lambur Alokasi 19 Persen Dana Desa untuk Pencegahan

View this post on Instagram

Baca Juga: DPMD Kukar Bakal Buka Rekrutmen Pendekar Idaman Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Baca Juga: UMKT Siap Berkontribusi dalam Program Rehabilitasi Lahan Eks Tambang dan Stunting di Kaltim

Baca Juga: Program Rp50 Juta per RT Kembali Dijalankan, DPMD Kukar Izinkan Beli Laptop dan Printer

Baca Juga: Raih Panji Keberhasilan Terbaik II, DPMD Kukar Terus Optimalkan Potensi dan Aset Desa

Baca Juga: Tangani Stunting di Kukar, Ahmad Yani Sebut Pemerintah dan Perusahaan Perlu Kolaborasi

Baca Juga: Kukar Raih Peringkat Terbaik dalam Penanganan Stunting se-Kaltim

Baca Juga: Penyuluh KB Penajam Prioritaskan Program Penanganan Stunting di Semester Akhir

Baca Juga: Gencar Programkan Pemberian Makanan Bergizi, Camat Loa Kulu Klaim Nol Kasus Stunting

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPMD Kukar Raih Penghargaan BBGRM Terbaik Tingkat Kaltim 2024

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]