Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: DPMD Kukar Dorong Optimalisasi Lembaga Masyarakat Desa Lewat Perbup 38/2022

 

Baca Juga: 10 Desa di Kukar Masuk Areal Proyek Karbon, DPMD Dorong Dana Kompensasi untuk Pembangunan Prioritas

Baca Juga: Proyek Karbon Segera Masuk Kukar, DPMD Siapkan Sosialisasi ke Desa-Desa 

Baca Juga: Ratusan Kader Posyandu di Kukar Bakal Ikuti Pelatihan dan Pendidikan

View this post on Instagram

Baca Juga: Posyandu Jadi Garda Terdepan Layanan Kesehatan di Kukar, Kunci Sukses Tekan Stunting

Baca Juga: Posyandu dan PKK Desa Loh Sumber Berhasil Turunkan Angka Stunting

Baca Juga: Tak Ada Lagi Desa Tertinggal, DPMD Kukar Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Naikkan Status Desa

Baca Juga: Status Desa Kini Diukur dengan Sistem Baru, DPMD Kukar Fokus Dorong Percepatan Mandiri

Baca Juga: DPMD Kukar Minta Desa Maksimalkan BUMDes Dorong Potensi Lokasi Jadi Sumber Usaha

Baca Juga: DPMD Kukar Dorong Pembentukan Koperasi Merah Putih, Targetkan Seluruh Desa dan Kelurahan

Baca Juga: DPMD Kukar Siapkan Dua Agenda Besar, HKG PKK dan Pengakuan Masyarakat Adat

Baca Juga: DPMD Kukar Siapkan Sinergi Enam OPD untuk Jalankan Posyandu Sesuai Permendagri

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPMD Kukar Maksimalkan Siskeudes dan Si Pacar Kuda untuk Tata Kelola Keuangan Desa

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]