Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: Posyandu Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting di Muara Enggelam, Kasus Mulai Turun

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan BKKBN Sinergi Turunkan Stunting dan Wujudkan Keluarga Sejahtera

Baca Juga: Bupati Kukar Resmikan 3 Posyandu di Kecamatan Sebulu, Tekankan Peran Kader Cegah Stunting

Baca Juga: Posyandu Jadi Garda Terdepan Layanan Kesehatan di Kukar, Kunci Sukses Tekan Stunting

View this post on Instagram

Baca Juga: Posyandu dan PKK Desa Loh Sumber Berhasil Turunkan Angka Stunting

Baca Juga: Teken Kontrak Jadi Titik Awal Pendamping Desa Kukar Awasi Program Pembangunan

Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Pemkot Bontang Siapkan Rp30 Ribu per Anak per Hari hingga Libatkan Pemuda Lokal

Baca Juga: Wujudkan Zero Kasus, Kelurahan Loa Ipuh Dukung Penanganan Stunting

Baca Juga: Tiga Program Prioritas Kelurahan Loa Ipuh pada 2025: Sungai, Stunting, dan Sampah

Baca Juga: Molor Nyaris 30 Menit, Agus Haris Tegur Peserta Rapat Stunting yang Telat Ikuti Rapat

Baca Juga: Gubernur Kaltim Soroti Stunting dan Rendahnya Tingkat Pendidikan

Baca Juga: Pertahankan Zero Stunting, Pemdes Rapak Lambur Alokasi 19 Persen Dana Desa untuk Pencegahan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPMD Kukar Bakal Buka Rekrutmen Pendekar Idaman Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]