Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: 7.904 Mahasiswa PTN di Kaltim Resmi Terima Bantuan Pendidikan Gratispol Tahap 1

 

Baca Juga: Kasus Pelecehan di Polnes: Ketua Prodi Dinonaktifkan, Hak Mengajar Dicabut  

Baca Juga: Unmul Pecah Wisuda Jadi 2 Hari, Peserta Membludak, Wisudawan Protes Perubahan Tiba-Tiba

Baca Juga: Gerakan Rakyat dalam Bayang Represi, Akademisi dan Aktivis Samarinda Kritik Demokrasi yang Memudar

View this post on Instagram

Baca Juga: Harhubnas 2025 di Samarinda, KSOP dan Pemkot Sepakat Perkuat Sinergi Transportasi

Baca Juga: Satgas MBG Samarinda Evaluasi Kasus Makanan Diduga Basi di SMAN 13, Vendor Ditegur

Baca Juga: Dishub Samarinda Matangkan Moda Transportasi Darat, Teras Samarinda Tahap II Dibidik Jadi Daerah Origin

Baca Juga: Anggaran Tembus Rp 1,7 Miliar, Dispar Kaltim Seleksi Ketat Pemilihan Influencer untuk Promosi Wisata

Baca Juga: Sekolah Garuda Transformasi SMAN 10 Samarinda Dominasi OSN Nasional, Dapat Apresiasi dari Pemprov Kaltim

Baca Juga: Kasus Lauk Basi, BGN Samarinda Janji Perketat Program Makan Bergizi

Baca Juga: Gandeng KPHP Belayan, PT Silva Rimba Lestari Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan dan Regulasi Kehutanan

Baca Juga: Anggaran Terlalu Mahal, Pemkot Samarinda Minta Kaji Ulang Rencana Pembangunan Eks Plaza 21 Menjadi Gedung Parkir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Potensi Banjir-Longsor Mengancam di Akhir Tahun, BPBD Kaltim Dorong Kesadaran Mitigasi di Masyarakat

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]