Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: Hetifah Apresiasi HeLo East Festival: Kolaborasi Anak Muda untuk Pendidikan, Lingkungan, hingga Budaya

 

Baca Juga: Pemkot Samarinda Rumuskan Surat Edaran: Buku Kesehatan Gratis, Tes Psikologi dan Asuransi Dilarang

Baca Juga: Sekolah Dilarang Sediakan Parkir bagi Siswa, Dishub Samarinda Soroti Peran Orangtua dan Lingkungan

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Sampaikan Peringatan Keras Pasca Kebakaran Kedua BIG Mall

View this post on Instagram

Baca Juga: Biro Adpim Kaltim Klarifikasi Dugaan Intimidasi Jurnalis oleh Ajudan Gubernur Rudy Mas'ud: Waktu Terbatas hingga Kondisi Lelah

Baca Juga: Harga Buku Kesehatan Siswa Tak Wajar, Pemkot Samarinda Siapkan Regulasi Penjualan Perlengkapan Sekolah

Baca Juga: DPRD Samarinda Dorong Standarisasi Harga Seragam Sekolah dan Usulkan Subsidi Tahun Depan

Baca Juga: Atur Standar Satuan Harga Seragam dan Atribut, Disdikbud: Biaya Psikotes dan Asuransi Tidak Perlu

Baca Juga: Program Seragam Gratis SMA-SMK Sederajat, Wagub Seno Aji : Hanya Putih Abu-Abu, Sisanya Pengadaan Sendiri

Baca Juga: Korban Tewas KM Barcelona V 5 Orang, Dua Belum Teridentifikasi

Baca Juga: UMKT Jadi PTS dengan Prodi Unggul Terbanyak di Kaltim, Ini Strategi di Baliknya

Baca Juga: Samarinda Bersiap Terapkan Program Kelurahan Digital, Gandeng Indosat untuk Perluas Akses Internet

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemkot Samarinda Dorong Modernisasi Pertanian lewat Drone, Targetkan Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]