Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: Longsor di Area Inlet Tunnel Samarinda, Dinas PUPR Pastikan Area Lain Tetap Aman

 

Baca Juga: 33 Ruang Kelas SMAN 4 Samarinda Terendam Banjir, Kepala Sekolah Pastikan Proses Pembelajaran Diundur

Baca Juga: Tiga Orang Jadi Korban Tanah Longsor di Kawasan Lempake, Tim SAR Balikpapan Turun Tangan

Baca Juga: Hujan Deras Guyur Samarinda, 21 Titik Terendam Banjir dan Puluhan Kendaraan Mogok

View this post on Instagram

Baca Juga: Kritik Buzzer, Identitas Pemimpin Media dan Istri Disebar Akun Bodong

Baca Juga: AJI Balikpapan Peringati WPFD 2025: Jurnalis Didorong Berserikat untuk Lindungi Hak Pekerja

Baca Juga: Polemik Penggusuran Pasar Subuh Berlanjut, Pemilik Lahan dan Pedagang Saling Bantah

Baca Juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Tekankan Penggunaan DTSEN untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Baca Juga: Mensos Pastikan Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, SMAN 16 dan SMA Melati Jadi Calon Lokasi

Baca Juga: Kaltim Jadi Tuan Rumah Pelantikan Pimpinan Pusat Muslimat NU, Gubernur Rudy Mas'ud Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia

Baca Juga: Miniatur Candi Mahabodhi Setinggi 12 Meter di Samarinda Raih Rekor MURI dalam Wonderful Vesak 2025  

Baca Juga: DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf Beri Bantuan Sembako hingga Alat Bantu ke Penyandang Disabilitas-Lansia Samarinda

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pasar Subuh Digusur Aparat Gabungan, DPRD Samarinda Sesalkan Proses Dialog yang Tak Berjalan

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]