Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: Polresta Samarinda Tetapkan Ayah dan Anak Jadi Tersangka Pembunuhan, Satu Wakar Tewas

 

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

View this post on Instagram

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]