Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: Mural Bukan Sekadar Coretan! Cerita dari Para Seniman Samarinda

 

Baca Juga: Transportasi Publik Samarinda: Sudah Nyaman untuk Semua?

Baca Juga: Rakorda Demokrat Kaltim: Bambang Soepriyadi Jabat Plt Ketua, Irwan Fokus di DPP

Baca Juga: SPMB Samarinda Siap Digelar, PT Telkom Dilibatkan untuk Antisipasi Gangguan Server

View this post on Instagram

Baca Juga: Godok Raperda Pariwisata, DPRD Samarinda Masuk Tahap Klasifikasi Pasal dan Bab

Baca Juga: Puluhan Makam di TPU Cempaka Jalan Pangeran Suryanata Longsor, BPBD Samarinda Upayakan Relokasi

Baca Juga: Pesan Menteri Kebudayaan RI Soal Renovasi Masjid Shiratal Mustaqiem Samarinda: Jaga Keaslian Nilai Sejarahnya

Baca Juga: Resmikan Balai Pelestarian Kebudayaan di Samarinda, Menteri Fadli Zon Dorong Akselerasi Kemajuan Budaya

Baca Juga: Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern

Baca Juga: Soroti Aktivitas Anak Jalanan yang Meresahkan, DPRD Samarinda Minta Masyarakat Tidak Beri Uang

Baca Juga: Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 Masih Nol, DPRD Samarinda Desak Bapenda Sidak Lapangan

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Pantau Kinerja Bapenda, Soroti Penerimaan PBG yang Lampaui Target

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Polemik Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Siap Mediasi Kedua Belah Pihak 

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]