Kaltimtoday.co, Samarinda - Belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di badan jalan. Penertiban tersebut dilakukan untuk menata keindahan kota, mengurai kemacetan dan menyukseskan program 100 hari kerja Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Samri Shaputra selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Dia juga menyarankan agar Andi Harun juga harus memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kalau kita ingin perubahan, memang ada yang menjadi korban. Namun ada aturan dan hak bagi pengguna jalan di trotoar. Saya lihat dengan adanya kebijakan Andi Harun itu, lalu lintas sudah mulai lancar," ungkap Samri Shaputra.

Meskipun kebijakan itu telah banyak yang menjadi korban, langkah itu merupakan bagian dari perubahan untuk menata Samarinda yang lebih baik dari sebelumnya. Pria yang akrab disapa Samri ini mengatakan, langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkot sudah sesuai aturan.

Baca Juga: Empat Mahasiswa Unmul Jadi Tersangka Kasus Bom Molotov, Kampus Pastikan Ada Pendampingan Hukum

 

Baca Juga: Tinggalkan Kebiasaan Lama, Dispora Kaltim Terapkan Pembinaan Atlet Berbasis Data

Baca Juga: Popda Kaltim 2025 di PPU, Jadi Ajang Kolaborasi dan Seleksi Menuju Popnas

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kabupaten/Kota Fokus pada Pembinaan Usia Dini

View this post on Instagram

Baca Juga: Dispora Kaltim Perkuat Pembinaan Atlet hingga Daerah Terpencil

Baca Juga: KONI Kaltim Diminta Lebih Transparan, Dispora dan Komisi Informasi Optimis Ada Perubahan

Baca Juga: LBH Samarinda Sayangkan Upaya Pengamanan Paksa dari Pihak Kepolisian Saat Demonstrasi

Baca Juga: Empat Mahasiswa Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Perakitan Bom Molotov

Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Dikebut, Dinsos Bahas Sistem Dapur atau Catering untuk Peserta Didik

Baca Juga: Respon Rudy Mas'ud Soal Demo di DPRD, Jaga Kondusifitas dan Sampaikan Aspirasi dengan Baik

Baca Juga: Empat Mahasiswa Unmul Masih Ditahan, LBH Samarinda Nilai Penahanan Tidak Tepat

Baca Juga: Mahasiswa Sejarah Unmul Bantah Tuduhan Kepemilikan Molotov dan Anarkisme

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 22 Mahasiswa Unmul Ditangkap Polisi Jelang Aksi di DPRD Kaltim

Samri pun menegaskan bahwa PKL bukan dilarang berjualan, namun jangan berjualan bukan pada tempatnya, yaitu di badan jalan.

Sebelum melakukan penertiban, lanjut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan atau tempat yang baru untuk diakomodir PKL. Sehingga jangan sampai hanya menggusur, namun memikirkan juga nasib para PKL tersebut.

“Misalkan dulu Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail (almahrum) pernah melakukan relokasi pedagang handphone (HP) di Citra Niaga, kemudian dipindahkan ke GOR Segiri. Jadi sebelum menertibkan, telah disiapkan tempat untuk berjualan. Seharusnya Andi Harun juga menerapkan hal demikian," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan agar para PKL ini tidak merasa diterlantarkan. Jika disediakan tempat, maka hak PKL pun diakomodir, apalagi di masa Covid-19 seperti sekarang PKL juga butuh pendapatan dari hasil jualan tersebut.

[SDH | RWT | ADV]