Kaltimtoday.co, Samarinda - Diketahui, Pemkot Samarinda memiliki rencana untuk membangun kolam retensi di kawasan Bengkuring, Perumahan Puspita Bengkuring Blok AL. 

Disana, Pemkot memiliki lahan seluas 18 hektar. Namun ketika dikunjungi Wali Kota Samarinda, Andi Harun pada 26 Oktober 2021 lalu, lahan tersebut sudah dikapling oleh warga. Bahkan beberapa bagian sudah ditemukan bangunan rumah. 

Diduga ada oknum yang mencabut plang informasi bahwa lahan tersebut sejatinya milik Pemkot. Rabu (10/11/2021), perihal lahan di Bengkuring itu kembali dibahas di Balai Kota Samarinda. 

Asisten I Pemkot Samarinda, M Ridwan Tasa mengungkapkan, ada oknum yang mengakui lahan itu merupakan tanahnya. Pihaknya masih akan melihat proses yang masih berjalan. 

Baca Juga: Komunitas Pers Desak Pemerintah Hapus Klausul Perjanjian Dagang Indonesia-AS yang Ancam Perpres Publisher Rights

 

Baca Juga: Siap Maju di Pilkada Samarinda, Iswandi Tegaskan Patuhi Mekanisme PDI Perjuangan 

Baca Juga: PT Wana Hijau Pesaguan Gelar Panen Jagung di Program Multi Usaha Kehutanan

Baca Juga: Sentil Proyek Teras Samarinda hingga Pasar Pagi, PDIP Dorong Pemkot Gunakan Konsep Trisakti

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Kasus Korupsi Hibah DBON, Mantan Kadispora Kaltim Agus Hari Kesuma Divonis 2,5 Tahun Penjara

Baca Juga: Zairin Zain Divonis 4 Tahun Penjara Kasus DBON Kaltim, Kuasa Hukum Isyaratkan Banding

Baca Juga: Misran Toni Buka Suara Usai Bebas, Mengaku Dipaksa Mengaku sebagai Pembunuh Russel di Muara Kate

Baca Juga: Deforestasi Berau Tertinggi di Indonesia, Gamalis Sentil Perusahaan yang Hanya Ambil Hasil Hutan

Baca Juga: Misran Toni Bebas, LBH Samarinda Sebut Pembunuh Russel di Muara Kate Masih Berkeliaran

Baca Juga: Hadiri Fatmawati Trophy 2026, Ananda Emira Moeis Puji Kekayaan Ragam Batik Kaltim

Baca Juga: Terlalu Lama Diisi Plt, Pengamat Unmul Sebut Kinerja Birokrasi Pemprov Kaltim Berisiko Menurun

Baca Juga: Izin Operasional Ponpes di Tenggarong Seberang Direkomendasikan Dicabut Imbas Dugaan Kasus Kekerasan Seksual

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Aksi Demo di Simpang Jembatan Mahakam Samarinda, Massa Tuntut Penurunan Harga BBM dan Evaluasi MBG

"Yang pasti, Pemkot Samarinda akan mengamankan aset ini dan akan melakukan semua yang terkait dengan administrasi pertanahan. Mungkin kami akan sertifikatkan. Sebab ini akan dibangun polder di sana. Dananya sudah siap. Mudah-mudahan tidak ada masalah," ungkapnya saat dijumpai awak media. 

Jika masih ada yang mempersoalkan terkait tanah tersebut, pemkot akan bicarakan dan hadapi. Bahkan jika sampai ke ranah hukum, pemkot juga siap untuk menghadapinya secara hukum. 

"Kami akan memberikan hak-hak warga yang terbaik. Kalau itu memang haknya, ya kami akan bicarakan dengan baik-baik. Yang pasti, Pemkot sudah membeli tanah itu sebanyak 18 hektar. Kalau ada yang mengakui, kami akan melihat suratnya dan beli dari mana," tegas Ridwan. 

Termasuk mencari tahu apa yang menjadi dasar orang terkait bisa memiliki lahan tersebut. Dinas Pertanahan juga sudah dipanggil untuk membahas hal ini. Dalam waktu dekat, pemkot akan memanggil pihak-pihak yang menjual tanah itu. Ridwan menyebut, tujuannya agar bisa dibicarakan secara baik-baik. 

"Faktanya, Pemkot sudah mengeluarkan uang dan membeli tanah itu. Tanah itu dibeli pada 2008. Saya kira, pemkot berdasarkan undang-undang harus mengamankan asetnya," lanjutnya lagi. 

Ridwan juga mengetahui, di atas tanah tersebut ada sebuah bangunan dan yang dijual pada 2018. Berdasarkan hal itu, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti. Camat dan lurah setempat sudah ditugaskan oleh pemkot untuk mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen terkait. 

Lalu, pihak Dinas Pertanahan dan bagian hukum akan menganalisanya. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan pemkot untuk membayar lahan itu lagi, Ridwan menegaskan hal tersebut tidak mungkin terjadi. Jika terjadi 2 kali pembayaran, maka berpotensi jadi temuan. 

"Ini sementara dilacak (jumlah warga yang menempati lahan). Tadi ada 4 surat yang sudah kami dapat. Tapi nanti akan berkembang. Mungkin masih ada data-data yang nanti kami dapatkan. Insyaallah, kronologisnya akan kami serahkan ke pak wali kota," tandasnya. 

[YMD | NON]