Kaltimtoday.co, Samarinda - Tanah longsor yang menutup akses jalan di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terus ditangani. Minggu lalu, penutupan jalan dilakukan selama 5 hari agar memudahkan pengangkutan tanah oleh pihak Dinas PUPR-PERA Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, jika status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka tidak ada jalan lain. Kecuali harus segera mengambil alih untuk perbaikan dan pembersihan dari material-material longsor yang menumpuk.

"Saya kira ini pemerintah kan punya dana taktis, dana tak terduga. Biasanya ada setiap APBD tiap tahun itu, ada alokasi dana tak terduga untuk perbaikan-perbaikan yang insidental. Walaupun hari ini Pemprov Kaltim belum ada 1 paket proyek pekerjaan pun yang dilelang ya," ungkap pria yang akrab disapa Udin itu pada Senin (26/4/2021).

Dia juga mempertanyakan alasan Pemprov Kaltim yang sampai hari ini belum ketahuan ada 1 paket pekerjaan fisik pun yang dilelang.

"Jangan-jangan, ya ada apa di balik semua itu? Kita perlu pertanyakan. Ini kan soal pelayanan rakyat. Kalau misalnya, paket pekerjaan ini terlambat dilelang, maka proses pengerjaannya juga pasti terlambat. Rakyat pun tertunda menikmati fasilitas publik," lanjut politisi dari Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Maratua Run 2025 Sukses Digelar, 600 Peserta Meriahkan Ajang Bergengsi

 

Baca Juga: Adiknya Jadi Gubernur, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Janji Profesional Awasi Pemerintahan Baru

Baca Juga: Musim Hujan, BPBD Kukar Petakan Sejumlah Lokasi Rawan Longsor

Baca Juga: Berikan Apresiasi, Pemprov Kaltim Siapkan Beasiswa Khusus untuk Juara MTQ Nasional

Baca Juga: Populasi Pesut Menurun Signifikan, Pemprov Kaltim Imbau Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

View this post on Instagram

Baca Juga: Jalan Menuju IKN Amblas 3 Meter, Kendaraan Berat Tak Bisa Melintas

Baca Juga: Selamat Jalan Pak Awang Faroek

Baca Juga: Pemprov Kaltim Tingkatkan Kolaborasi Promosi Kesehatan untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Baca Juga: Hujan Deras Picu Longsor di Balikpapan, Dua Rumah Rusak Parah

Baca Juga: Samarinda Dapat Bantuan Keuangan Rp588,3 Miliar dari Pemprov, Jadi Penerima Terbesar di Kaltim

Baca Juga: Pemkot Balikpapan Perbaiki TPU Gunung Guntur untuk Cegah Longsor Susulan

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan Videotron untuk Live Streaming Upacara HUT RI di IKN

 

Baca Juga: Alami Sedikit Penurunan, Pemprov Kaltim Tetapkan Harga TBS Sawit Jadi Rp2.656,02 per Kg Juli 2024

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pihaknya pun senantiasa mendorong agar Pemprov segera menyampaikan ke publik. Agar seluruh tahapan bisa berjalan transparan dan bisa diakses dengan mudah.

"Ini diam-diam saja gubernur. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan kenapa bisa lelangnya telat. Nah maka kita semua berharap, Pemprov menyampaikan secara terbuka alasannya kenapa paket pekerjaan fisik belum dilelang sampai sekarang," tegas Udin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah mengungkapkan Pemprov Kaltim telah menganggarkan Rp 1,5 triliun kepada pihaknya melalui APBD Kaltim tahun anggaran 2021. Rp 600 miliar diperuntukkan untuk bidang Bina Marga.

"Anggaran digunakan untuk perbaikan jalan dan longsor-longsor saja," ucapnya saat ditemui awak media pada hari yang sama.

Ditanya mengenai terhambatnya proses lelang terhadap anggaran itu, Irhamsyah mengarahkan ke ULP Pemprov Kaltim yang mempunyai wewenang lebih dan informasi lebih lanjut soal lelang.

"Saya malah nunggu mau dilelang. Tahun ini kita tangani untuk penanganan longsor di Teluk Bajau. Kami gak punya dana darurat, yang ada dana UPTD yang sekarang digunakan untuk pembersihan di sana," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]