Kaltimtoday.co, Samarinda - Tanah longsor yang menutup akses jalan di kawasan Teluk Bajau, Samarinda Seberang masih terus ditangani. Minggu lalu, penutupan jalan dilakukan selama 5 hari agar memudahkan pengangkutan tanah oleh pihak Dinas PUPR-PERA Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, jika status jalan tersebut merupakan jalan provinsi, maka tidak ada jalan lain. Kecuali harus segera mengambil alih untuk perbaikan dan pembersihan dari material-material longsor yang menumpuk.

"Saya kira ini pemerintah kan punya dana taktis, dana tak terduga. Biasanya ada setiap APBD tiap tahun itu, ada alokasi dana tak terduga untuk perbaikan-perbaikan yang insidental. Walaupun hari ini Pemprov Kaltim belum ada 1 paket proyek pekerjaan pun yang dilelang ya," ungkap pria yang akrab disapa Udin itu pada Senin (26/4/2021).

Dia juga mempertanyakan alasan Pemprov Kaltim yang sampai hari ini belum ketahuan ada 1 paket pekerjaan fisik pun yang dilelang.

"Jangan-jangan, ya ada apa di balik semua itu? Kita perlu pertanyakan. Ini kan soal pelayanan rakyat. Kalau misalnya, paket pekerjaan ini terlambat dilelang, maka proses pengerjaannya juga pasti terlambat. Rakyat pun tertunda menikmati fasilitas publik," lanjut politisi dari Fraksi PKB itu.

Baca Juga: Longsor Jalan Desa Samboja Ganggu Air Bersih, Dinas ESDM Kaltim Ultimatum Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab

 

Baca Juga: Rotasi Eselon II Pemprov Kaltim, Pengamat: Birokrasi Harus Netral, Tanpa Muatan Politik Praktis

Baca Juga: Unmul Bidik Dukungan Hibah Rp 2 Triliun dari Pemprov Kaltim untuk Pengembangan Kampus 

Baca Juga: Jalan Baru Hubungkan Kubar–PPU, Pemprov Kaltim Targetkan Rampung 2027

Baca Juga: Potensi Banjir-Longsor Mengancam di Akhir Tahun, BPBD Kaltim Dorong Kesadaran Mitigasi di Masyarakat

View this post on Instagram

Baca Juga: Pemprov Kaltim Mulai Program Religi Gratis, 211 Marbot Berangkat Umrah Perdana

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Kenaikan Kontribusi CSR Tambang Jadi Rp10.000 per Ton Batu Bara

Baca Juga: Soal Portal Pembatas di Jembatan Mahkota II, DPRD Samarinda Minta Pemkot Kaji Ulang Kebijakan 

Baca Juga: Target Rampung Desember 2025, Pemprov Kaltim Kebut Proyek Jalan Kubar-Mahulu

Baca Juga: Jembatan Poros Desa Batuq Longsor Usai Hujan Deras, Akses Warga Sempat Terputus

Baca Juga: Maxim dan Pemprov Kaltim Sepakati Evaluasi Tarif, Operasional Kembali Normal

Baca Juga: Pemprov Kaltim Kejar Target Perbaikan Jalan Provinsi untuk Perkuat Konektivitas Daerah

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Bakal Bangun Rumah Sakit Tipe B di Bongan, Rudy Mas'ud: Target Sediakan 200 Tempat Tidur

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pihaknya pun senantiasa mendorong agar Pemprov segera menyampaikan ke publik. Agar seluruh tahapan bisa berjalan transparan dan bisa diakses dengan mudah.

"Ini diam-diam saja gubernur. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan kenapa bisa lelangnya telat. Nah maka kita semua berharap, Pemprov menyampaikan secara terbuka alasannya kenapa paket pekerjaan fisik belum dilelang sampai sekarang," tegas Udin.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah mengungkapkan Pemprov Kaltim telah menganggarkan Rp 1,5 triliun kepada pihaknya melalui APBD Kaltim tahun anggaran 2021. Rp 600 miliar diperuntukkan untuk bidang Bina Marga.

"Anggaran digunakan untuk perbaikan jalan dan longsor-longsor saja," ucapnya saat ditemui awak media pada hari yang sama.

Ditanya mengenai terhambatnya proses lelang terhadap anggaran itu, Irhamsyah mengarahkan ke ULP Pemprov Kaltim yang mempunyai wewenang lebih dan informasi lebih lanjut soal lelang.

"Saya malah nunggu mau dilelang. Tahun ini kita tangani untuk penanganan longsor di Teluk Bajau. Kami gak punya dana darurat, yang ada dana UPTD yang sekarang digunakan untuk pembersihan di sana," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]