Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan agenda studi banding penguatan peraturan daerah (perda) tentang ketahanan pangan.

Abdul Rofik selaku Ketua Bapemperda DPRD Samarinda menyebutkan bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) dan legislator berkeinginan untuk membuat perda tentang ketahanan pangan dan gizi. Oleh sebab itu, Bapemperda mengunjungi Sukoharjo, pasalnya kota ini termasuk penghasil pangan yang telah mengantongi penghargaan tingkat nasional.

"Hasil pertanian di Sukoharjo memang terbaik, dan pendapatan asli daerah mencapai Rp 1.9 triliun. Salah satu penyumbang pendapatan adalah dari bidang pertanian," ujar Abdul Rofik saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Senin (12/4/2021).

Anggota Komisi II dari fraksi PKS ini menyampaikan, dalam kunjungan kerja Bapemperda tersebut disambut oleh pemerintah setempat dan melakukan pertemuan dengan Dinas Ketahanan Pangan Sukoharjo.

Baca Juga: Wisuda ke-XII, UMKT Luluskan 619 Mahasiswa di Convention Hall Sempaja Samarinda

 

Baca Juga: Peringati Hari Bumi, Aktivis di Samarinda Desak Pemerintah Tutup Lubang Tambang

Baca Juga: Tak Ada Wewenang Lebih, Ahli Waris Minta Manajemen RSHD Segera Penuhi Gaji Karyawan yang Belum Dibayar

Baca Juga: Apa yang Sebenarnya Kita Rayakan Setiap Hari Kartini?

View this post on Instagram

Baca Juga: Merayakan Kartini di Tengah Arus Perubahan

Baca Juga: Nurul Ulfa Desainer Sampul Membedah Buku Aminah Syukur

Baca Juga: Grand Opening Dr Specs Cabang ke-61 di Samarinda, Tawarkan Cek Kesehatan dan Konsultasi Mata Gratis

Baca Juga: Kasus Asusila Dokter di Garut, Begini SOP Pemeriksaan Kandungan

Baca Juga: Geopark Kebumen dan Meratus Masuk Daftar UNESCO Global Geoparks 2025

Baca Juga: PC TIDAR Samarinda Dukung Rahayu Saraswati Lanjutkan Kepemimpinan Nasional: Terbukti Miliki Visi Global dan Kepedulian pada Anak Muda

Baca Juga: DPRD Kaltim Kecewa ke Manajemen RSHD, Tak Penuhi Gaji Karyawan selama Tiga Bulan

Baca Juga: Kemenag Sebut RPH di Enam Daerah Kaltim Belum Kantongi Sertifikat Halal

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Disnaker Samarinda Terima Aduan Tunggakan Gaji Karyawan RSHD yang Belum Dibayar

Dalam pertemuan tersebut, Rofik menyebutkan pihak Dinas Ketahanan Pangan memberikan masukan di antaranya kerja sama pihak pemerintah dengan para petani melalui dinas-dinas terkait untuk mengembangkan pertanian.

"Produk padi mereka memang berkualitas tinggi dan telah memiliki tingkat penjualan yang sudah berkembang dan didistribusikan ke seluruh Indonesia," ujar Rofik.

Rofik berharap, dengan adanya studi banding yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Samarinda agar menjadi bahan kajian untuk membuat perda pertanian untuk menjaga ketahanan pangan serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertanian.

[SDH | RWT | ADV]