Kaltimtoday.co, Tenggarong - Polemik lahan tanam tumbuh warga yang digusur oleh perusahaan tambang batu bara PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kecamatan Loa Kulu. Mendapat respon dari DPRD Kukar, untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai kesepakatan demonstran beberapa hari lalu.

DPRD Kukar mengelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat seperti perusahaan MHU, Asisten II Pemkab, Dinas Perkebunan (Disbun) bertempat diruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Rabu (14/04/2021).

Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, saat ini Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) sudah berada di tangan pemerintah. Nanti akan dipelajari lebih detail lagi, siapa yang berjanji dan memiliki tanggung jawab secara hukum terkait ganti tanam tumbuh lahan warga.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada perusahaan karena bersedia memberikan PPLB untuk mengetahui akar permasalahannya.

Baca Juga: Pemkab PPU Komitmen Selesaikan Masalah Lahan TORA dan Dampak Sosial bersama Komnas HAM

 

Baca Juga: Warga PPU Tak Pernah Dilibatkan Pemerintah Soal Sengketa Lahan, Sebut Otorita IKN Gaib karena Sulit Ditemui

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Bontang Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Berau Terpilih Periode 2024-2029

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 25 Caleg DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 30 Caleg DPRD Kabupaten Paser Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 40 Caleg DPRD Kabupaten Kutai Timur Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: 25 Caleg DPRD Kabupaten Kutai Barat Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: Hasil Resmi KPU: Daftar 45 Caleg DPRD Kabupaten Kukar Terpilih Periode 2024-2029

Baca Juga: KPU Umumkan 20 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mahulu Periode 2024-2029, Cek Daftarnya

Baca Juga: Resmi! KPU Umumkan 45 Caleg DPRD Kota Balikpapan Terpilih Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

Baca Juga: KPU Resmi Umumkan 45 Caleg DPRD Kota Samarinda Terpilih Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: 2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, AHY Sebut Presiden Minta Penyelesaian Humanis

"Dalam waktu dekat kami akan mempelajari lebih detail lagi PPLB nya. Minggu depan atau minggu kedua akan kami undang kembali, termasuk kementerian ESDM untuk menyelesaikan polemik ini," kata Yani sapaan akrabnya kepada Kaltimtoday.co, Rabu (14/04/2021).

Anggota Dewan Dapil Loa Kulu-Loa Janan ini menambahkan, ada porsi dari kementerian yang diharapkan bisa menfinalisasi masalah ini supaya cepat selesai. Lebih lanjut, Badan Pertanahan Negara (BPN) juga akan diundang, mengingat di daerah tersebut ada perusahaan sawit.

Sebab Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan oleh BPN dan sejauh mana evaluasi yang dilakukan ke perusahaan sawit.

"Karena itu komplit masalahnya, kita harap minggu depan atau dua minggu yang akan datang akan undang lagi. Semoga rapat kedepannya semua bisa clear," tandanya.

[SUP | NON]