Kaltimtoday.co, Samarinda - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda, Asli Nuryadin memaparkan beberapa poin pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Samarinda tahun 2020 yang diisi oleh perwakilan Anggota DPRD Samarinda dari lintas fraksi.

Dalam penyampaiannya, pria yang akrab disapa Asli tersebut kembali menyuarakan tentang pengangkatan guru P3K Pelajaran Agama agar dapat mengikuti sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"DPRD itu kan mengonfirmasi ada istilahnya LKPJ pak wali. Tadi dikoreksi termasuk fakta-fakta lapangan yang ada. Ya kami jawab sesuai apa yang terjadi termasuk tadi permasalahan sekolah-sekolah yang infrastrukturnya masih kurang," jelasnya, Rabu (21/4/2021).

Asli mengaku, dalam hal pengangkatan guru P3K, jumlah guru yang telah mengikuti Sertifkasi PPG masih sedikit dibandingkan guru yang masih belum tersertifikasi. Dia mengungkapkan bahwa, guru yang sudah mengikuti sertifikasi baru sekitar 500-600 orang saja.

"Jadi syarat sertifikasi itu harus PPG. Nah PPG itu kan perlu biaya, misalnya Rp 6-7 juta per orang. Nanti kita mohon ke depannya supaya usulan itu jangan lagi sampai hilang. Karena itu menyangkut nasib mereka," terangnya.

Baca Juga: Banyak Fasilitas Olahraga Tradisional Sekolah Belum Memadai

 

Baca Juga: Dispora Kaltim Gencar Sosialisasikan Olahraga Tradisional di Sekolah

Baca Juga: Meriah dan Penuh Dukungan, Pestapore Edi-Rendi Disambut Antusias Ribuan Warga Kukar

Baca Juga: Hasil Survei CNN: Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Kalahkan Petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Bimtek dan Bantuan Teknologi untuk Karang Taruna, Dispora Kaltim Siapkan Pemuda Berdaya

View this post on Instagram

Baca Juga: Sri Wartini Tekankan Netralitas dan Partisipasi ASN dalam Pemilu 2024

Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Rayakan Tahun Baru 2025 dengan Kemewahan “CARNIVAL One Night at Rio de Janeiro”

Baca Juga: Debat Kedua Pilwali Samarinda, Andi Harun-Saefuddin Zuhri Komitmen Turunkan Angka Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca Juga: Optimis Sapu Bersih PPU dan Paser, Rudy Mas’ud Targetkan 80 Persen Suara

Baca Juga: Dispora Kaltim Siapkan Fasilitas Olahraga Berstandar Internasional untuk Dukung Minat Masyarakat

Baca Juga: Tema Debat Kedua Pilwali Samarinda: Pembangunan Sosial Budaya, Penataan Pemukiman, Perlindungan Anak dan Perempuan

Baca Juga: Panelis Evaluasi Debat Perdana Pilwali Samarinda, Sebut Andi Harun-Saefuddin Zuhri Masih Ada PR

 

Baca Juga: Aliansi Kotak Kosong Laporkan Satpol PP Samarinda ke Bawaslu Kaltim atas Dugaan Pencopotan Spanduk

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Terlebih pengangkatan guru P3K bukan kewenangan Disdik Samarinda, namun itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pada saat guru mengikuti seleksi, kendala yang dihadapi pun bermacam-macam.

"Sebab yang terjadi misalnya baru seatahun jadi honor langsung lolos. Tapi bagaimana untuk guru-guru kita yang sudah mengabdi selama 10-15 tahun tapi mereka kalah bersaing di tes itu," paparnya.

Seusai menyuarakan tentang pengangkatan guru P3K, pihaknya turut mengapresiasi anggota Pansus LKPJ yang mendukung upaya pengangkatan guru P3K tersebut.

"Terus bagaimana rekrutmen sistem itu, hal itu kami sampaikan semua tadi. Alhamdulillah walaupun anggota komisi empat cuma beberapa orang tadi saya lihat di Pansus LKPJ ini. Tapi mereka dil uar komisi empat itu juga men-support untuk pendidikan," urainya.

Oleh karena itu, Asli berharap jika permasalahan guru P3K yang belum mengikuti sertifikasi PPG bisa diatasi di masa yang mendatang. Terutama untuk guru-guru yang statusnya honorer, Asli menegaskan jika pihaknya akan mempriotitaskan untuk diangkat menjadi guru P3K.

"Mudah-mudahan nanti kekurangan kita yang dulu bisa kita atasi dan perbaiki di masa yang akan datang. Yang honor selama puluhan tahun menjadi priositas lah untuk diangkat menjadi P3K itu. Kalau harapan kita ada pertimbangan khusus bagi mereka yang sudah senior mengajar," harap Asli.

[REF | RWT | ADV DISDIK SAMARINDA]