Kaltimtoday.co, Samarinda - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda, Asli Nuryadin memaparkan beberapa poin pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Samarinda tahun 2020 yang diisi oleh perwakilan Anggota DPRD Samarinda dari lintas fraksi.

Dalam penyampaiannya, pria yang akrab disapa Asli tersebut kembali menyuarakan tentang pengangkatan guru P3K Pelajaran Agama agar dapat mengikuti sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"DPRD itu kan mengonfirmasi ada istilahnya LKPJ pak wali. Tadi dikoreksi termasuk fakta-fakta lapangan yang ada. Ya kami jawab sesuai apa yang terjadi termasuk tadi permasalahan sekolah-sekolah yang infrastrukturnya masih kurang," jelasnya, Rabu (21/4/2021).

Asli mengaku, dalam hal pengangkatan guru P3K, jumlah guru yang telah mengikuti Sertifkasi PPG masih sedikit dibandingkan guru yang masih belum tersertifikasi. Dia mengungkapkan bahwa, guru yang sudah mengikuti sertifikasi baru sekitar 500-600 orang saja.

"Jadi syarat sertifikasi itu harus PPG. Nah PPG itu kan perlu biaya, misalnya Rp 6-7 juta per orang. Nanti kita mohon ke depannya supaya usulan itu jangan lagi sampai hilang. Karena itu menyangkut nasib mereka," terangnya.

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

 

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Juga: Januari 2025 Masuk Jadwal Audit Kearsipan, DPK Kaltim: Penilaian Objektif-Profesional di Setiap OPD

Baca Juga: Target Penyerahan 132 Filling Kabinet ke Sejumlah OPD, DPK Kaltim Pastikan Tuntas Akhir Desember

Baca Juga: DPK Kaltim: Arsiparis Muda Perlu Dijaring untuk Pengelolaan Arsip Masa Depan

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siap Jalankan Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen

Baca Juga: Mahasiswi Samarinda Nekat Aborsi karena Malu Menjelang Wisuda, Kubur Janin di Bawah Dapur Kos

 

Baca Juga: Selebgram Asal Samarinda Tika Ola Borong 3 Penghargaan di All Star Influencer Award 2024

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Terlebih pengangkatan guru P3K bukan kewenangan Disdik Samarinda, namun itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pada saat guru mengikuti seleksi, kendala yang dihadapi pun bermacam-macam.

"Sebab yang terjadi misalnya baru seatahun jadi honor langsung lolos. Tapi bagaimana untuk guru-guru kita yang sudah mengabdi selama 10-15 tahun tapi mereka kalah bersaing di tes itu," paparnya.

Seusai menyuarakan tentang pengangkatan guru P3K, pihaknya turut mengapresiasi anggota Pansus LKPJ yang mendukung upaya pengangkatan guru P3K tersebut.

"Terus bagaimana rekrutmen sistem itu, hal itu kami sampaikan semua tadi. Alhamdulillah walaupun anggota komisi empat cuma beberapa orang tadi saya lihat di Pansus LKPJ ini. Tapi mereka dil uar komisi empat itu juga men-support untuk pendidikan," urainya.

Oleh karena itu, Asli berharap jika permasalahan guru P3K yang belum mengikuti sertifikasi PPG bisa diatasi di masa yang mendatang. Terutama untuk guru-guru yang statusnya honorer, Asli menegaskan jika pihaknya akan mempriotitaskan untuk diangkat menjadi guru P3K.

"Mudah-mudahan nanti kekurangan kita yang dulu bisa kita atasi dan perbaiki di masa yang akan datang. Yang honor selama puluhan tahun menjadi priositas lah untuk diangkat menjadi P3K itu. Kalau harapan kita ada pertimbangan khusus bagi mereka yang sudah senior mengajar," harap Asli.

[REF | RWT | ADV DISDIK SAMARINDA]