Kaltimtoday.co, Jakarta - Komisi X DPR RI pada Rabu (10/3/2021) menggelar Rapat kerja dengan Mendikbud RI, terkait Perkembangan Program 1 juta PPPK tahun 2021, skema kebijakan afirmatif terkait GTK Honorer, dan penyampaian Laporan Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

Mendikbud menyampaikan bahwa, terkait program 1 juta PPPK, hingga saat ini total usulan formasi Pemerintah Daerah setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan terkait kebutuhan guru, adalah sebesar 513.393. Terdapat 166 daerah yang mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Sebanyak 58 daerah tidak mengajukan formasi, dimana 29 di antaranya berada di Papua dan Papua Barat.

Salah satu alasan Pemda tidak mengajukan formasi adalah kekhawatiran mereka jika tidak dapat membayar kewajiban finansial untuk guru PPPK . Padahal, menurut Nadiem, dana tersebut akan disediakan oleh pemerintah pusat.

“Kami sudah melakukan sosialisasi intensif bahwa gaji PPPK akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum. Namun demikian, perlu waktu untuk memberikan keyakinan bagi para kepala daerah tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Guru sebagai Pahlawan Moral, Disdikpora PPU Ajak Masyarakat Bersinergi Majukan Pendidikan

 

Baca Juga: Pendidikan Moral dan Akademik Harus Seimbang, Andi Singkeru Dorong Tradisi Lama Guru

Baca Juga: Andi Singkeru Imbau Guru Tidak Menaikkan Siswa yang Belum Bisa Membaca

Baca Juga: Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN

View this post on Instagram

Baca Juga: Andi Singkeru Soroti Tantangan Guru dan Pendidikan di Daerah Terpencil PPU

Baca Juga: Kekurangan Guru di PPU, Proses Belajar Mengajar Terhambat

Baca Juga: Guru Diharapkan Jadi Benteng Moral bagi Siswa di Tengah Ancaman Pengaruh Negatif

Baca Juga: Andi Singkeru Tegaskan Pentingnya Pengawasan untuk Pastikan Kualitas Guru

Baca Juga: Disdikpora PPU Minta Guru Jadi Pilar Moral di Tengah Tantangan Era Digital

Baca Juga: Disdikpora PPU Imbau Masyarakat untuk Hargai Guru dan Hindari Penyelesaian Hukum

Baca Juga: Atasi Ketimpangan Pendidikan, Mendikdasmen Usulkan Penempatan Guru PPPK di Sekolah Swasta

Baca Juga: Contoh Negara Maju, PPU Dorong Regulasi untuk Perlindungan Guru

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Apresiasi Layak untuk Guru, Pilar Utama Pembentukan Generasi Bangsa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa, perlu adanya payung hukum yang jelas untuk menjawab keraguan para kepala daerah.

“Beberapa kepala daerah masih ragu, karena menurut Permendagri No. 6 tahun 2021 PPPK ditanggung oleh daerah. Sebaiknya Mas Menteri buat Permendikbud yang menyatakan khusus untuk guru dan tenaga kependidikan, anggarannya dari pusat," jelasnya.

Wakil rakyat asal Kaltim tersebut mencontohkan, di daerahnya hal tersebut juga menjadi kekhawatiran.

“Hingga saat ini Provinsi Kaltim baru mengusulkan 50% dari seluruh formasi yang dibutuhkan. Ini sayang sekali, padahal Kemendikbud ingin merekrut hingga 1 juta guru,” paparnya.

Di luar itu, Hetifah juga menyoroti mekanisme perekrutan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi PPPK. Mendikbud menjelaskan, peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari total nilai.

“Kami mengapresiasi hal tersebut. Prinsipnya, harus ada afirmasi dan diferensiasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Mengenai bentuknya seperti apa, dapat terus kita diskusikan kedepannya,” pungkasnya.

[RWT]