Kaltimtoday.co, Samarinda - 10 November 2021, Komisi I DPRD Kaltim melakukan konsultasi dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pergantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Dari hasil konsultasi tersebut, akhirnya disampaikan beberapa poin. Pertama, bahwa partai politik (parpol) di mana pimpinan DPRD berasal, pada prinsipnya berhak mengusulkan pergantian pimpinan DPRD yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, rapat paripurna DPRD Kaltim ke 25 pada 2 November 2021 dengan agenda pengumuman persetujuan penggantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 yang telah memenuhi syarat quorum sehingga rapat paripurna ke 25 adalah sah.

Ketiga, pengumuman persetujuan penggantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 Nomor 161/II.1-1320/Set.DPRD yang telah ditetapkan dan dibacakan dalam rapat paripurna ke 25 dari semula Makmur HAPK asal Fraksi Golkar menjadi Hasanuddin Mas'ud asal Fraksi Golkar, pengumuman tersebut merupakan proses administrasi yang perlu segera ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD yang dapat ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD Kaltim.

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Dewan Kaltim Firnadi Disambut Antusias Warga Muara Badak

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

View this post on Instagram

Baca Juga: Isu Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Andi Satya Tekankan Payung Hukum dan Pengawasan yang Jelas

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: 15 Tahun Menanti, DPRD Kaltim Bakal Tindak Lanjuti Permasalahan Air Bersih di Kawasan Juanda 1 Samarinda

Baca Juga: Soroti Tragedi Muara Kate di Paser, Komisi I DPRD Kaltim: Proses Hukum Harus Berjalan

Baca Juga: Gelar Sosper di Tenggarong, Firnadi Ikhsan Ingatkan Dampak Negatif Narkotika

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kualitas Tenaga Pendidik Lewat Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan untuk Implementasi Program Pendidikan Gratis sampai S3 Rudy-Seno

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Rudy-Seno

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Struktur Lengkap Alat Kelengkapan DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Keempat, surat keputusan DPRD Kaltim tentang persetujuan penggantian ketua DPRD Kaltim sebagaimana dimaksud pada poin 3, agar segera disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur Kaltim sebagai wakil pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, selama proses pergantian ketua DPRD Kaltim masih berjalan dan sepanjang belum terbit surat keputusan Mendagri tentang pemberhentian Makmur HAPK dari jabatan ketua DPRD Kaltim, maka Makmur masih sah secara hukum untuk menjabat dan melaksanakan seluruh tugas dan wewenang sebagai ketua DPRD Kaltim.

Keenam, jika pembelaan diri Makmur yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda harus dihormati karena dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Namun gugatan tersebut tidak menghentikan proses pergantian ketua DPRD Kaltim yang telah disetujui dalam rapat paripurna ke-25, sepanjang belum keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penundaan dan/atau penghentian proses pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Anggota Komisi I, Agiel Suwarno mengungkapkan, status Makmur saat ini masih tetap ketua. Bahkan untuk memimpin rapat juga masih boleh sampai dengan terbitnya SK penggantinya.

"Mereka (Kemendagri) sampaikan bahwa proses pengadilan tetap berjalan tapi proses pengusulan juga tetap berjalan. Bakal lepas dengan otomatis jika sudah ada SK dari Kemendagri," ungkap Agiel.

Kabarnya, surat hasil paripurna tersebut akan dikirim hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebutkan masih menunggu surat dari Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan.

"Saya belum tanda tangan kok. Surat masih dibuat di Sekwan," tandas Samsun singkat.

[YMD]