Kaltimtoday.co, Samarinda - 10 November 2021, Komisi I DPRD Kaltim melakukan konsultasi dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pergantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.

Dari hasil konsultasi tersebut, akhirnya disampaikan beberapa poin. Pertama, bahwa partai politik (parpol) di mana pimpinan DPRD berasal, pada prinsipnya berhak mengusulkan pergantian pimpinan DPRD yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, rapat paripurna DPRD Kaltim ke 25 pada 2 November 2021 dengan agenda pengumuman persetujuan penggantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 yang telah memenuhi syarat quorum sehingga rapat paripurna ke 25 adalah sah.

Ketiga, pengumuman persetujuan penggantian Ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 Nomor 161/II.1-1320/Set.DPRD yang telah ditetapkan dan dibacakan dalam rapat paripurna ke 25 dari semula Makmur HAPK asal Fraksi Golkar menjadi Hasanuddin Mas'ud asal Fraksi Golkar, pengumuman tersebut merupakan proses administrasi yang perlu segera ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD yang dapat ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD Kaltim.

Baca Juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Tekankan Pentingnya Peran Keluarga dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

 

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

Keempat, surat keputusan DPRD Kaltim tentang persetujuan penggantian ketua DPRD Kaltim sebagaimana dimaksud pada poin 3, agar segera disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur Kaltim sebagai wakil pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, selama proses pergantian ketua DPRD Kaltim masih berjalan dan sepanjang belum terbit surat keputusan Mendagri tentang pemberhentian Makmur HAPK dari jabatan ketua DPRD Kaltim, maka Makmur masih sah secara hukum untuk menjabat dan melaksanakan seluruh tugas dan wewenang sebagai ketua DPRD Kaltim.

Keenam, jika pembelaan diri Makmur yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda harus dihormati karena dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Namun gugatan tersebut tidak menghentikan proses pergantian ketua DPRD Kaltim yang telah disetujui dalam rapat paripurna ke-25, sepanjang belum keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penundaan dan/atau penghentian proses pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Anggota Komisi I, Agiel Suwarno mengungkapkan, status Makmur saat ini masih tetap ketua. Bahkan untuk memimpin rapat juga masih boleh sampai dengan terbitnya SK penggantinya.

"Mereka (Kemendagri) sampaikan bahwa proses pengadilan tetap berjalan tapi proses pengusulan juga tetap berjalan. Bakal lepas dengan otomatis jika sudah ada SK dari Kemendagri," ungkap Agiel.

Kabarnya, surat hasil paripurna tersebut akan dikirim hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebutkan masih menunggu surat dari Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan.

"Saya belum tanda tangan kok. Surat masih dibuat di Sekwan," tandas Samsun singkat.

[YMD]