Kaltimtoday.co, Samarinda - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2022 akhirnya digelar pada Kamis (22/4/2021) di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim bertemu dan menyampaikan usulan, saran, serta pemikiran terkait hal tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi segenap pihak di pemerintah pusat, daerah, media, industri, usaha, dan lainnya.

"Sinergi dan kolaborasi yang telah berjalan selama ini menjadi modal untuk mewujudkan pembangunan di Kaltim. Saya menyambut baik Musrenbang ini. Terutama di masa pandemi ini," ungkap Isran dalam sambutannya.

Meski demikian, maksud dan tujuan dari pelaksanaan Musrenbang harus tetap diutamakan sehingga perumusan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan di Kaltim benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Diakuinya, tantangan terbesar saat ini ialah memulihkan sosial dan ekonomi yang terguncang akibat Covid-19. Indikator makro pembangunan Kaltim juga mengalami dampak negatif dari pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami kontraksi sebesar -2,85. Sedangkan pengangguran meningkat menjadi 6,87 persen. Serta kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 6,64 persen.

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Baca Juga: Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia, Bapenda Sebut Upaya Ringankan Beban Masyarakat

Baca Juga: Ayah dan Anak di Samarinda Diduga Aniaya Tetangga hingga Tewas

Baca Juga: Pakai Modus Kwitansi Fiktif, Polisi Samarinda Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan hingga Rp 126 Juta

Baca Juga: EducationUSA Hadir di UMKT, Permudah Akses Mahasiswa Kalimantan yang Ingin Kuliah di Amerika Serikat

View this post on Instagram

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Diprediksi Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Indonesia

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: HIPMI Gelar Creative Preneur dan Mini Expo, Dorong Ekonomi Kreatif Kaltim Hadapi Pasar IKN

Baca Juga: Tembus 424 Laporan, Ombudsman Kaltim Fokus Berikan Solusi Non-Litigasi

Baca Juga: Culinary Playland Samarinda X BRIMO FSTVL Sukses Digelar, Tarik Puluhan Ribu Pengunjung

Baca Juga: Isran-Hadi Ajukan Gugatan Hasil Pilgub Kaltim ke MK, Refly Harun Jadi Kuasa Hukum

Baca Juga: Baca Puisi hingga Demo Masak, Cara Kelompok Aksi Pejuang HAM di Samarinda Sindir Pemerintahan Prabowo-Gibran

 

Baca Juga: Januari 2025 Masuk Jadwal Audit Kearsipan, DPK Kaltim: Penilaian Objektif-Profesional di Setiap OPD

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Sebagai akumulasi, indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim juga menurun jadi 76,24 persen. Meskipun demikian, dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 ini masih lebih rendah dari perkiraan perubahan LKPD tahun 2020," lanjut Isran.

Secara nasional, IPM Kaltim masih berada di papan atas setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada saat itu, Pemprov Kaltim memperkirakan pembangunan akan meningkat 9,04 persen, dan kemiskinan akan meningkat sampai dengan 7,09 persen.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya bagi segenap pihak. Terutama masyarakat Kaltim yang sudah bekerja sama dalam kondisi yang sulit ini," tambah Isran.

Dia juga berharap agar program vaksinasi yang dijalankan pemerintah bisa terus berjalan lancar dan imunitas masyarakat bisa segera terbentuk. Dalam upaya pemulihan sosial ekonomi di Kaltim, maka harus memanfaatkan secara cerdas pula terkait rencana pemindahan IKN ke Kaltim.

Apalagi, UU IKN sudah masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Isran juga menyebut, Presiden Joko Widodo ingin rancangan UU IKN bisa segera dibahas di DPR RI. Oleh sebab itu, ada kaitannya dengan tema Musrenbang hari ini, yakni Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN.

Perubahan RPJMD ini turut menghasilkan 7 agenda pembangunan sebagai penerjemahan visi misi dan arahan Gubernur. Terdiri atas peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi, penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan, pemerataan, dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi.

Kemudian ada peningkatan ketahanan sumber daya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup, peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah, serta pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat karena pandemi Covid-19.

[YMD | RWT]