Kaltimtoday.co, Samarinda - Bicara soal sertifikasi elektronik terkait pertanahan di Benua Etam belum terealisasi, anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno menyebut, minimnya sosialisasi menjadikan program tersebut terkesan tertutup dan tak diketahui publik secara luas.

Berawal dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik, maka Kementerian ATR/BPN bakal menarik sertifikat konvensional atau analog diganti menjadi elektronik.

Pasal 16 ayat 3 di Permen itu menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) menarik sertifikat agar bisa disatukan bersama buku tanah dan disimpan sebagai warkah pada Kantah.

Menurut Agiel, harusnya pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim menggelar sosialisasi di kabupaten kota secara masif. Tujuannya agar masyarakat bisa mengerti secara menyeluruh.

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

 

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

View this post on Instagram

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

Baca Juga: BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD

Baca Juga: Alasan Program Gratispol Tak Sepenuhnya Gratis, DPRD Kaltim Sebut Kapasitas Fiskal hingga Terbentur Regulasi

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Gratispol hingga Bantuan Seragam Sekolah untuk Pelajar

Baca Juga: DPRD Kaltim Desak Pemetaan Ormas Demi Stabilitas Jelang Pembangunan IKN Nusantara

Baca Juga: Rugikan Aset Negara, DPRD Kaltim Tegaskan Truk Hauling Batu Bara Dilarang Lewat Jalan Umum

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Insiden Kebakaran di Hotel Atlet Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Perbaikan serta Perawatan Aset Bangunan Pemprov

Minimnya sosialisasi mengenai sertifikat elektronik itu membuatnya tertutup meski ada aturan yang mengatur.

"Memang ini sesuatu yang baru, tentu sosialisasi harus kencang. Kalau tidak, kan nanti masyarakat akhirnya takut-takut bahwa sertifikatnya bisa hilang," jelas Agiel beberapa waktu lalu.

Instansi terkait juga memiliki peran penting yakni memberi pemahaman lengkap dan detail agar masyarakat bisa mendapat informasi jelas. Terlebih lagi, sertifikat elektronik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah agar lebih efisien.

Politisi dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan bahwa terdapat kendala bagi masyarakat. Sebab sertifikat fisik yang selama ini digunakan saja, masih banyak tanah yang tak tersertifikasi.

"Apakah yang belum punya sertifikat ini nantinya akan langsung diterbitkan dalam bentuk elektronik? Kan kita tidak tahu karena minim sosialisasi," lanjut dia.

Ke depan, dia bersama kawan-kawan di Komisi I DPRD Kaltim bakal memanggil BPN Kaltim agar bisa bersama-sama menyosialisasikan Permen ATR/BPN Nomor 1/2021 itu.

[YMD | RWT | ADV DRPD KALTIM]