Kaltimtoday.co, Samarinda - Bicara soal sertifikasi elektronik terkait pertanahan di Benua Etam belum terealisasi, anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno menyebut, minimnya sosialisasi menjadikan program tersebut terkesan tertutup dan tak diketahui publik secara luas.

Berawal dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik, maka Kementerian ATR/BPN bakal menarik sertifikat konvensional atau analog diganti menjadi elektronik.

Pasal 16 ayat 3 di Permen itu menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) menarik sertifikat agar bisa disatukan bersama buku tanah dan disimpan sebagai warkah pada Kantah.

Menurut Agiel, harusnya pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim menggelar sosialisasi di kabupaten kota secara masif. Tujuannya agar masyarakat bisa mengerti secara menyeluruh.

Baca Juga: Meningkat Jadi Rp 25,32 Triliun, Pemprov - DPRD Setujui Raperda APBD Perubahan Kaltim 2023

 

Baca Juga: Isran Noor-Hadi Mulyadi Berpamitan di DPRD Kaltim, Pencapaian Selama 5 Tahun Disebut Belum Memuaskan

Baca Juga: APBD Kaltim di 2024 Capai Rp 20 Triliun, Belanja Wajib Bakal Tetap Diprioritaskan

Baca Juga: DPRD Kaltim Upayakan Kirim Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri Hari Ini

View this post on Instagram

Baca Juga: 3 Nama Calon Pj Gubernur Kaltim Tak Dibeberkan Secara Gamblang, Muhammad Samsun: Konfirmasi ke Ketua

Baca Juga: Bawaslu Kaltim Sebut Tak Ada Kewenangan Awasi 2 Caleg DPD RI Asal Kaltim yang Pernah Jadi Narapidana

Baca Juga: Bahas Status Lahan, Komisi II DPRD Kaltim RDP dengan Warga Perumahan Korpri Besok 

Baca Juga: 3 Fraksi di DPRD Kaltim Sudah Setorkan Nama Calon Pj Gubernur, Hamas: Sisanya Segera Ditunggu

Baca Juga: Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kaltim di Pemilu 2024 Mencapai 790 Orang

Baca Juga: DPRD Kaltim Segera Serahkan 5 Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri

Baca Juga: Kaharuddin Jafar Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kaltim Gantikan Makmur HAPK

Baca Juga: Calon Penjabat Gubernur Kaltim Bertambah, Pilihan Kandidat Putra Daerah Semakin Berkembang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Ekti Imanuel Sebut Jumlah Sambungan Listrik di Daerah 3T Kaltim Harus Ditingkatkan

Minimnya sosialisasi mengenai sertifikat elektronik itu membuatnya tertutup meski ada aturan yang mengatur.

"Memang ini sesuatu yang baru, tentu sosialisasi harus kencang. Kalau tidak, kan nanti masyarakat akhirnya takut-takut bahwa sertifikatnya bisa hilang," jelas Agiel beberapa waktu lalu.

Instansi terkait juga memiliki peran penting yakni memberi pemahaman lengkap dan detail agar masyarakat bisa mendapat informasi jelas. Terlebih lagi, sertifikat elektronik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah agar lebih efisien.

Politisi dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan bahwa terdapat kendala bagi masyarakat. Sebab sertifikat fisik yang selama ini digunakan saja, masih banyak tanah yang tak tersertifikasi.

"Apakah yang belum punya sertifikat ini nantinya akan langsung diterbitkan dalam bentuk elektronik? Kan kita tidak tahu karena minim sosialisasi," lanjut dia.

Ke depan, dia bersama kawan-kawan di Komisi I DPRD Kaltim bakal memanggil BPN Kaltim agar bisa bersama-sama menyosialisasikan Permen ATR/BPN Nomor 1/2021 itu.

[YMD | RWT | ADV DRPD KALTIM]