Kaltimtoday.co, Samarinda - Bicara soal sertifikasi elektronik terkait pertanahan di Benua Etam belum terealisasi, anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno menyebut, minimnya sosialisasi menjadikan program tersebut terkesan tertutup dan tak diketahui publik secara luas.

Berawal dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik, maka Kementerian ATR/BPN bakal menarik sertifikat konvensional atau analog diganti menjadi elektronik.

Pasal 16 ayat 3 di Permen itu menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) menarik sertifikat agar bisa disatukan bersama buku tanah dan disimpan sebagai warkah pada Kantah.

Menurut Agiel, harusnya pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim menggelar sosialisasi di kabupaten kota secara masif. Tujuannya agar masyarakat bisa mengerti secara menyeluruh.

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Dewan Kaltim Firnadi Disambut Antusias Warga Muara Badak

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

View this post on Instagram

Baca Juga: Isu Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Andi Satya Tekankan Payung Hukum dan Pengawasan yang Jelas

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: 15 Tahun Menanti, DPRD Kaltim Bakal Tindak Lanjuti Permasalahan Air Bersih di Kawasan Juanda 1 Samarinda

Baca Juga: Sikap Kakam Pilanjau Enggan Tandatangani SHM Warga Disorot Dewan

Baca Juga: Soroti Tragedi Muara Kate di Paser, Komisi I DPRD Kaltim: Proses Hukum Harus Berjalan

Baca Juga: Gelar Sosper di Tenggarong, Firnadi Ikhsan Ingatkan Dampak Negatif Narkotika

Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kualitas Tenaga Pendidik Lewat Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan untuk Implementasi Program Pendidikan Gratis sampai S3 Rudy-Seno

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Siap Kawal Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Rudy-Seno

Minimnya sosialisasi mengenai sertifikat elektronik itu membuatnya tertutup meski ada aturan yang mengatur.

"Memang ini sesuatu yang baru, tentu sosialisasi harus kencang. Kalau tidak, kan nanti masyarakat akhirnya takut-takut bahwa sertifikatnya bisa hilang," jelas Agiel beberapa waktu lalu.

Instansi terkait juga memiliki peran penting yakni memberi pemahaman lengkap dan detail agar masyarakat bisa mendapat informasi jelas. Terlebih lagi, sertifikat elektronik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah agar lebih efisien.

Politisi dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan bahwa terdapat kendala bagi masyarakat. Sebab sertifikat fisik yang selama ini digunakan saja, masih banyak tanah yang tak tersertifikasi.

"Apakah yang belum punya sertifikat ini nantinya akan langsung diterbitkan dalam bentuk elektronik? Kan kita tidak tahu karena minim sosialisasi," lanjut dia.

Ke depan, dia bersama kawan-kawan di Komisi I DPRD Kaltim bakal memanggil BPN Kaltim agar bisa bersama-sama menyosialisasikan Permen ATR/BPN Nomor 1/2021 itu.

[YMD | RWT | ADV DRPD KALTIM]