Kukar
Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Kukar
Kaltimtoday.co, Tenggarong — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menolak (AKM) mengelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara pada Selasa (6/9/2022). Aksi ini didasari, setelah pemerintah pusat mengumunkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022).
Harga jenis pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Ridha Darmawan memantau aksi tersebut di depan gerbang masuk kantor. Lantaran tak ada Ketua DPRD Kukar, mahasiswa membubarkan diri. Aliansi Kukar Menolak berencana akan melakukan demonstrasi susulan dalam waktu dekat.
Dari pantauan Kaltimtoday.co di lapangan, sempat memanas lantaran ban bekas yang dibakar di jalan berusaha di padamkan. Tak lama, kembali kondusif.
Baca Juga: Skema Baru Penyaluran Subsidi BBM Dimulai 2025, Ini 3 Opsi yang Dipertimbangkan Pemerintah
View this post on Instagram
Jenderal Lapangan AKM, Muhammad Tri Akbar menyatakan sikap dengan tegas bahwasanya menolak kenaikan harga BBM ini. Dampaknya cukup jelas, menambah derita masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Ada tiga poin yang dituntut, yakni menolak kenaikan harga BBM, mengadili para mafia BBM, dan keterbukaan pendistribusian BBM.
"Kenaikan harga BBM ini akan mencekik leher rakyat. Apalagi kenaikan ini justru dilakukan pada saat tren minyak mentah bumi mengalami penurunan. Semestinya pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat karena itulah memang cita-cita negara," kata Akbar.
Pada pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4 lanjut Akbar, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Komitmen inilah yang harusnya terus di upayakan oleh pemerintah," tambahnya.
Garis besarnya, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan harga kebutuhan pokok lainnya turut berimbas, hargnya mengalami kenaikan juga. Jadi, penarikan subsidi yang di lakukan pemerintah karena alasan kebocoran penerima subsidi tidak tepat sasaran adalah keliru.
"Semestinya, melakukan pengawasan pendistribusian bahan bakar bersubsidi, bukan menaikan harga dan menukarnya dengan bantuan sosial (Bansos)," tutupnya.
[SUP | NON]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Kedokteran UMKT Gelombang Pertama Dibuka Mulai 16 April 2024, Cek Syarat dan Biayanya di Sini
- Catat! Jokowi Janji Harga BBM Tidak Naik
- Ditutup 29 Februari 2024! Berikut Info Pendaftaran Universitas Pertahanan RI Jenjang S1: Syarat, Cara Daftar dan Jadwal Seleksi
- Pinjol Masuk Kampus: Jalan Terjal Menggapai Gelar Sarjana
- BEM SI Gelar Aksi Kritik Kepemimpinan Jokowi, Dinilai Sebabkan Kemunduran Demokrasi