Kaltimtoday.co, Samarinda - Kendaraan yang mengangkut batu bara dan melintasi jalan umum kerap membuat kondisi jalan makin rusak. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun turut angkat suara. Pasalnya, Samsun mendapat keluhan dari warga Samboja, Kukar. Dijelaskan warga bahwa sejumlah jalan umum di Samboja rusak parah akibat beberapa kali dilintasi kendaraan pengangkut tersebut.

Belum lama ini, politisi dari Fraksi PDIP itu pun telah menyambangi lokasi yang dimaksud yakni kilometer 38, Samboja. Bersama Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2020, disimpulkan dari peninjauan itu bahwa banyak jalan umum yang rusak.

"Rusaknya akibat kapasitas beban jalan umum kan hanya berkisar 8 ton saja. Sementara di sana malah dilalui dengan kendaraan tambang yang muatannya berkisar 10-20 ton. Ya rusak lah jadinya,” ungkap Samsun kepada awak media belum lama ini.

Disampaikan Samsun, warga merasa dirugikan sebab perjalanannya jadi tidak nyaman ketika melewati jalan tersebut. Selain itu, distribusi komoditas ekonomi masyarakat ikut terganggu.

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

View this post on Instagram

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Pulihkan Hutan Eks Tambang, Kelompok Tani dan BRI Kolaborasi Menanam-Grow & Green untuk Lingkungan yang Lebih Baik

Baca Juga: Suarakan Kekecewaan Insiden Penyerangan Pos Jaga Hauling di Paser, AMAN Kaltim: Pemerintah Saling Lempar Tanggung Jawab

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: LBH Samarinda Kecam Pembunuhan Masyarakat Adat di Muara Kate, Tuntut Penegakan Hukum Ambil Langkah Tegas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

"Ini sangat tidak elok dan seharusnya ada yang bertanggung jawab secara hukum," jelas Samsun.

Samsun makin menguatkan dengan menjelaskan bahwa, menurut Perda 10/2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Batu Bara dan Sawit menyatakan penggunaan jalan umum untuk kepentingan tambang dilarang.

Pasal 6 ayat 1 berbunyi, bahwa setiap angkutan batu bara dan hasil perkebunan sawit dilarang menggunakan jalan umum. Sedangkan di ayat 2 berbunyi pengangkutan batu bara dan hasil perkebunan sawit harus menggunakan jalan khusus.

Dalam hal ini telah terjadi pelanggaran dan harus ada sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 19, disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha secara sengaja melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang menggunakan jalan umum, diancam pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

Samsun berharap Pemprov Kaltim bersama pihak berwenang bisa segera menindak tegas jika ada temuan serupa.

“Jelas bahwa peraturan daerahnya sudah ada, bahwa jalan umum tidak boleh jadi jalan tambang.” tandas Samsun.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]